Bermedia.id – Ada yang berubah dari cara kita menilai seorang pemimpin. Semakin sering seorang pejabat muncul di layar gawai, semakin besar kesan bahwa ia sedang bekerja. Viral perlahan menjadi ukuran keberhasilan. Kamera menjelma panggung baru kekuasaan. Dalam suasana seperti itu, kepemimpinan yang efektif kerap kalah oleh kepemimpinan yang efektif menarik perhatian.
Peristiwa yang melibatkan seorang satpam di kawasan Halte TransJakarta Hotel Indonesia beberapa hari lalu memperlihatkan gejala itu. Setelah menjadi korban dugaan perundungan oleh tiga anggota Polda Jawa Barat, satpam tersebut didatangi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan ditawari bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebagian publik memujinya sebagai wujud keberpihakan kepada rakyat kecil.
Yang dipersoalkan bukan bantuannya, melainkan jabatan yang dibawanya. Dedi Mulyadi hadir bukan sebagai warga biasa, tetapi sebagai Gubernur Jawa Barat. Ketika seorang kepala daerah menggunakan legitimasi jabatannya untuk merespons persoalan yang berada di luar wilayah administrasi dan tanggung jawab pemerintahannya, pertanyaan yang muncul bukan lagi soal hukum, melainkan soal etika jabatan.
Persoalan ini menjadi penting karena bukan kali pertama publik menyaksikan pola yang serupa. Dalam berbagai kesempatan, Dedi Mulyadi juga tampil merespons persoalan sosial di luar Jawa Barat. Masing-masing peristiwa mungkin dapat dipahami sebagai bentuk kepedulian. Namun ketika pola itu terus berulang, publik berhak mempertanyakan apakah yang sedang dipertontonkan adalah empati seorang pemimpin atau sebuah model kepemimpinan yang semakin bertumpu pada personalisasi figur. Semakin sering pola itu berulang, semakin tipis pula batas antara pelayanan publik dan panggung politik.
Filsuf Prancis Guy Debord pernah mengingatkan bahwa masyarakat modern perlahan berubah menjadi masyarakat tontonan. Dalam masyarakat seperti itu, citra lebih mudah menguasai perhatian publik dibandingkan substansi. Politik pun tidak lagi dinilai terutama dari mutu kebijakan, melainkan dari kemampuan menghadirkan adegan yang memikat emosi. Enam puluh tahun setelah gagasan itu diperkenalkan, media sosial seolah menjadi panggung baru yang membuktikan peringatannya. Seorang pemimpin tidak cukup bekerja. Ia juga dituntut untuk selalu terlihat bekerja.
Di sinilah budaya politik viral mulai mengambil alih logika pemerintahan. Dalam budaya seperti ini, bekerja saja tidak lagi dianggap cukup. Seorang kepala daerah didorong untuk selalu terlihat bekerja. Persoalan publik menjadi panggung yang harus didatangi. Kesedihan warga menjadi momentum yang harus direspons. Kamera menjadi saksi, media sosial menjadi pengeras suara, sementara tepuk tangan publik perlahan menggantikan ukuran-ukuran kinerja yang sesungguhnya.
Tidak ada yang salah dengan komunikasi politik. Seorang pemimpin memang perlu hadir di tengah masyarakat. Namun jabatan publik bukanlah panggung tanpa batas. Setiap kepala daerah memegang amanah yang jelas, wilayah kerja yang tegas, serta tanggung jawab yang tidak ringan. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula kewajibannya menjaga kepatutan dalam menggunakan otoritas yang melekat pada jabatan tersebut.
Etika jabatan menuntut lebih dari sekadar kepatuhan terhadap hukum. Ia menuntut kemampuan menahan diri. Seorang gubernur tidak cukup bertanya, “Apa yang bisa saya lakukan?” Ia juga harus bertanya, “Apa yang patut saya lakukan sebagai gubernur?” Sebab tidak semua tindakan yang diperbolehkan hukum otomatis layak dilakukan oleh seorang pejabat publik. Yang dipertaruhkan bukan hanya legalitas tindakan, melainkan juga martabat institusi yang diwakilinya.
Kekhawatiran ini menjadi semakin penting karena politik selalu bekerja melalui keteladanan. Apa yang dilakukan seorang kepala daerah hari ini berpotensi menjadi kebiasaan politik esok hari. Jika setiap gubernur berlomba hadir menyelesaikan persoalan di luar wilayahnya demi membangun kedekatan emosional dengan publik, batas-batas kewenangan akan semakin kabur. Institusi pemerintahan perlahan kehilangan wibawanya karena perhatian publik hanya tertuju pada figur yang paling sering muncul. Negara akhirnya hadir bukan melalui sistem yang bekerja, melainkan melalui tokoh yang paling piawai menguasai panggung.
Ironisnya, mandat terbesar seorang gubernur justru berada di daerah yang dipimpinnya sendiri. Jawa Barat masih menghadapi persoalan kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak, ketimpangan pembangunan, hingga berbagai persoalan tata kelola pemerintahan. Energi, waktu, dan kepemimpinan seorang gubernur semestinya pertama-tama dicurahkan untuk menjawab amanat tersebut.
Demokrasi tidak dibangun oleh banyaknya konten yang menyentuh emosi. Demokrasi dibangun oleh institusi yang bekerja, aturan yang dihormati, dan pejabat publik yang memahami batas perannya. Ketika batas itu mulai kabur, yang melemah bukan hanya etika jabatan, tetapi juga kualitas demokrasi itu sendiri.
Yang patut kita kritisi bukanlah satu orang gubernur. Yang patut kita kritisi adalah lahirnya budaya politik yang mengajarkan bahwa menjadi viral lebih penting daripada membangun institusi. Seorang pemimpin boleh membangun citra. Itu bagian dari politik demokratis. Namun citra yang sehat seharusnya lahir sebagai akibat dari kinerja, bukan menjadi tujuan yang mengarahkan setiap tindakan politik. Demokrasi membutuhkan pemimpin yang efektif, bukan sekadar pemimpin yang selalu terlihat hadir. Sebab ukuran keberhasilan kepala daerah bukanlah seberapa sering ia muncul dalam video yang beredar di media sosial, melainkan seberapa baik ia menunaikan amanah konstitusi dan menyelesaikan persoalan rakyat di wilayah yang dipimpinnya.
