Badan Pusat Statistik (BPS) tentu memiliki penjelasan metodologis. Desil merupakan pemeringkatan relatif berdasarkan berbagai karakteristik sosial-ekonomi, bukan ukuran tunggal pendapatan atau kekayaan. DTSEN juga telah dibangun melalui integrasi berbagai sumber data, pemutakhiran administratif, verifikasi lapangan dan kanal koreksi masyarakat. BPS bahkan mengakui bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat dapat berubah dengan cepat sehingga data harus terus diperbarui.

Namun, justru di sinilah BPS harus bertanggung jawab lebih besar. Penjelasan mengenai metode statistik tidak boleh menjadi tameng ketika masyarakat menemukan data yang tidak sesuai dengan kenyataan hidup mereka. Sebagai lembaga yang diberi mandat menyusun dan mengelola DTSEN, BPS bukan hanya bertugas menghasilkan angka, tetapi juga memastikan angka tersebut mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara masuk akal, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalannya menjadi ironis ketika Indonesia sedang sibuk memamerkan revolusi digital. Pemerintah berbicara tentang big data, kecerdasan buatan, interoperabilitas sistem dan transformasi digital pemerintahan, tetapi pemetaan kesejahteraan rakyat masih membuat masyarakat bertanya-tanya tentang validitas data dirinya sendiri. Teknologi seharusnya membuat negara semakin cepat mengetahui perubahan kehidupan warganya, bukan sekadar membuat proses pengolahan data terlihat semakin canggih.

BPS sendiri mencatat DTSEN telah mencakup hampir seluruh penduduk dan terus mengalami pemutakhiran. Tetapi besarnya jumlah data tidak otomatis berarti tingginya kualitas data. Big data yang keliru tetap menghasilkan keputusan yang keliru. Di sinilah BPS perlu berani mengevaluasi apakah model pemeringkatan yang digunakan benar-benar mampu menangkap dinamika ekonomi masyarakat yang sangat cepat berubah.

Kita bisa melihat pengalaman negara lain. Brasil, misalnya, mengembangkan Cadastro Único sebagai registri sosial digital yang terintegrasi dan terus diperbarui. Sistem tersebut telah menghubungkan sekitar 94,5 juta orang dengan lebih dari 60 program federal. Bank Dunia mencatat bahwa berbagai negara mulai mengembangkan registri sosial yang bersifat dinamis, menggunakan data terkini, interoperabilitas dan pembaruan berkelanjutan untuk memperbaiki ketepatan sasaran program.

Indonesia tentu tidak harus menyalin Brasil. Tetapi kita patut bertanya: mengapa negara yang memiliki kemampuan teknologi semakin besar masih menghadapi problem mendasar dalam mengenali kondisi ekonomi rakyatnya?

BPS perlu menjawab persoalan ini secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana desil ditentukan, data apa yang digunakan, kapan data tersebut diperbarui, mengapa seseorang dapat berubah kategori dan bagaimana mekanisme koreksi bekerja. Saat klasifikasi ekonomi digunakan sebagai salah satu dasar menentukan sasaran program pemerintah, transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban.

Pemerintah juga harus berhenti memperlakukan data sebagai instrumen pembentuk citra. Data tidak boleh disusun dengan semangat mencari angka yang menyenangkan pemerintah. BPS justru harus menjadi institusi yang berani menunjukkan kenyataan, termasuk ketika kenyataan itu memperlihatkan kegagalan kebijakan atau buruknya ketepatan sasaran program.

Kita tidak menuntut data yang sempurna karena tidak ada sistem statistik yang bebas dari kesalahan. Yang dituntut adalah data yang jujur, transparan, dinamis dan memiliki mekanisme koreksi yang nyata. Bila data keliru, akui dan perbaiki. Bila kondisi masyarakat berubah, perbarui. Bila metodologi tidak lagi memadai, evaluasi dan sempurnakan.

Jangan sampai revolusi teknologi digital hanya menghasilkan pemerintah yang semakin cepat mengolah angka, tetapi tidak semakin mampu memahami kehidupan rakyat. Sebab pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan data yang membuat pemerintah terlihat berhasil. Rakyat membutuhkan data yang membuat pemerintah tahu siapa yang sebenarnya membutuhkan pertolongan.

Artikel Desil dan Omong Kosong Revolusi Teknologi Digital pertama kali tampil pada Bermedia.

Tetapi ekonomi yang bergerak tidak selalu berarti keadilan yang tumbuh.

Di balik geliat perdagangan Makkah terdapat praktik riba, eksploitasi kelompok lemah, ketimpangan sosial, penumpukan kekayaan, dan relasi ekonomi yang kerap ditentukan oleh kekuatan kabilah. Orang miskin, anak yatim, budak, dan mereka yang tidak memiliki perlindungan sosial berada pada posisi yang paling rentan.

Di tengah masyarakat seperti itulah Muhammad Saw dilahirkan. Karena itu, memperingati Maulid Nabi Saw dari perspektif ekonomi syariah tidak cukup hanya dengan mengenang kelahiran seorang manusia agung. Kita juga perlu membaca kelahiran beliau sebagai awal dari hadirnya sebuah risalah yang kelak mengubah cara manusia memandang harta, pasar, kerja, kemiskinan, distribusi, dan kesejahteraan.

Nabi yang Tumbuh di Dunia Perdagangan

Jauh sebelum menerima wahyu, Muhammad Saw telah bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi. Beliau menggembala, berdagang, melakukan perjalanan bisnis, dan berinteraksi dengan berbagai karakter manusia di pasar.

Menariknya, reputasi yang paling menonjol dari Muhammad muda bukanlah kekayaannya. Tetapi kepercayaannya.

Beliau dikenal sebagai al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Di sinilah sesungguhnya kita menemukan salah satu fondasi penting ekonomi syariah: trust.

Pasar tidak mungkin hidup hanya dengan modal uang. Ia membutuhkan kejujuran, kepastian akad, pemenuhan janji, keterbukaan informasi, dan kepercayaan antara para pelakunya.

Karena itu, jauh sebelum kita mengenal istilah good corporate governance, transparansi, akuntabilitas, atau perlindungan konsumen, Rasulullah Saw telah meletakkan integritas sebagai modal utama dalam aktivitas ekonomi.

Ekonomi yang kehilangan kepercayaan mungkin masih dapat menghasilkan transaksi, tetapi sulit melahirkan keberkahan.

Islam Tidak Memusuhi Pasar

Ketika Muhammad Saw diangkat menjadi Rasul, Islam tidak datang untuk mematikan perdagangan.

Al-Qur’an justru memberikan legitimasi yang sangat jelas:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menarik. Islam tidak mempertentangkan agama dengan aktivitas ekonomi. Islam membolehkan manusia mencari keuntungan, memiliki kekayaan, melakukan perdagangan, mengembangkan usaha, dan membangun kemakmuran.

Yang dikoreksi adalah cara kekayaan itu diperoleh dan bagaimana kekayaan itu digunakan.

Karena itu, risalah Nabi Saw tidak menghapus pasar, tetapi memperbaiki pasar.

Riba dilarang karena mengandung unsur kezaliman. Penipuan dilarang karena merusak kepercayaan. Kecurangan timbangan dikecam. Gharar yang berlebihan dicegah. Penimbunan yang merugikan masyarakat ditolak. Hak kepemilikan dihormati, tetapi pemilik harta juga dibebani tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, pasar dalam Islam bukanlah ruang bebas nilai. Pasar adalah bagian dari kehidupan manusia yang juga harus tunduk kepada nilai tauhid, keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

Hijrah dan Pembangunan Ekosistem Ekonomi

Transformasi itu semakin terlihat setelah Rasulullah Saw hijrah ke Madinah.

Hijrah bukan hanya perpindahan geografis dari Makkah menuju Madinah. Hijrah merupakan awal pembangunan sebuah masyarakat baru.

Rasulullah Saw membangun masjid sebagai pusat spiritual dan sosial. Beliau mempersaudarakan Muhajirin dan Anshar. Beliau membangun tata kehidupan masyarakat, mengatur hubungan antarkelompok, dan memberi perhatian besar terhadap aktivitas pasar.

Persaudaraan Muhajirin dan Anshar bahkan dapat dibaca sebagai sebuah model pemberdayaan ekonomi.

Kaum Muhajirin datang meninggalkan sebagian besar aset mereka di Makkah. Mereka membutuhkan akses terhadap kehidupan ekonomi baru. Kaum Anshar membuka ruang solidaritas, sementara kaum Muhajirin didorong untuk kembali produktif dan mandiri.

Kisah Abdurrahman bin Auf sangat menarik. Ketika ditawarkan sebagian harta oleh Sa’ad bin Rabi’, ia tidak memilih ketergantunga. Ia bertanya, “Tunjukkan kepadaku di mana pasar.”

Ada pelajaran ekonomi yang besar di sana.

Solidaritas sosial diperlukan, tetapi tujuan akhirnya bukan menciptakan ketergantunga. Orang yang lemah harus ditolong agar kembali memiliki kapasitas untuk berdiri. Inilah semangat tamkin, pemberdayaan.

Dari Akumulasi Menuju Distribusi

Salah satu perubahan besar yang dibawa Islam adalah cara memandang kekayaan.

Islam mengakui kepemilikan pribadi. Tetapi kepemilikan tidak bersifat absolut.

Dalam harta seseorang terdapat hak orang lain. Karena itu Islam menghadirkan zakat, infak, sedekah, wakaf, kafarat, nafkah, dan berbagai instrumen distribusi lainnya.

Zakat bahkan tidak ditempatkan semata sebagai kemurahan hati orang kaya kepada orang miskin. Ia menjadi kewajiban.

Ini perubahan paradigma yang sangat penting.

Kemiskinan tidak hanya diselesaikan dengan meminta orang kaya menjadi baik hati. Islam membangun mekanisme yang membuat kekayaan memiliki fungsi sosial.

Al-Qur’an memberikan prinsip yang sangat tegas: “…agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7)

Inilah salah satu spirit utama ekonomi berkeadilan.

Islam tidak mempersoalkan seseorang menjadi kaya. Yang dipersoalkan adalah ketika sistem ekonomi membuat kekayaan hanya berputar pada kelompok yang sama sementara sebagian masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Bukan Sekadar Halal, tetapi Adil

Di sinilah ekonomi syariah sering kali perlu kita renungkan kembali. Kita kadang terlalu sibuk memastikan sebuah transaksi telah memenuhi persyaratan formal halal dan haram, tetapi kurang bertanya tentang dampaknya terhadap keadilan.

Padahal risalah ekonomi Rasulullah Saw bergerak lebih jauh.

Syariah tidak hanya bertanya: “Apakah akad ini sah?” Tetapi juga: “Apakah transaksi ini adil?” Apakah ada pihak yang dieksploitasi? Apakah informasi diberikan secara jujur?
Apakah hak pekerja dipenuhi?
Apakah konsumen dilindungi?
Apakah kekayaan memberikan manfaat kepada masyarakat?
Apakah aktivitas ekonomi mendatangkan kemaslahatan atau justru kerusakan?

Dengan perspektif seperti ini, ekonomi syariah tidak berhenti pada kepatuhan syariah (sharia compliance), tetapi bergerak menuju pencapaian tujuan syariah (maqashid al-shariah).

Dari Profit Menuju Falah

Ekonomi modern banyak berbicara tentang pertumbuhan, pendapatan, konsumsi, investasi, dan keuntungan.

Islam tidak menolak semua itu. Tetapi Rasulullah Saw mengajarkan bahwa tujuan kehidupan manusia jauh lebih besar daripada sekadar akumulasi materi.

Ada konsep yang lebih tinggi: falah. Falah adalah keberhasilan yang utuh. Kehidupan ekonomi harus memberikan kebaikan bagi manusia, masyarakat, dan pada akhirnya mengantarkan manusia kepada keridaan Allah.

Karena itu seorang Muslim boleh mencari keuntungan, tetapi keuntungan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.

Ia boleh menjadi kaya, tetapi kekayaan harus menjadi jalan kemanfaatan. Ia boleh membangun perusahaan besar, tetapi jangan sampai kebesarannya dibangun di atas penderitaan orang lain. Ia boleh menguasai teknologi dan pasar, tetapi jangan sampai kehilangan amanah.

Profit diperlukan agar usaha bertahan. Keadilan diperlukan agar masyarakat bertahan. Dan keberkahan diperlukan agar keduanya memiliki makna di hadapan Allah.

Maulid dan Muhasabah Ekonomi

Maka Maulid Nabi Saw seharusnya tidak hanya membuat kita bertanya seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah Saw.

Ada pertanyaan lain yang lebih konkret:

Seberapa jauh cara kita berekonomi mencerminkan risalah yang beliau bawa?

Apakah perdagangan kita telah jujur?

Apakah bisnis kita telah menjaga amanah?

Apakah lembaga keuangan syariah kita benar-benar menghadirkan keadilan?

Apakah zakat dan wakaf telah kita transformasikan menjadi kekuatan pemberdayaan?

Apakah pertumbuhan ekonomi kita telah membuka akses bagi mereka yang lemah?

Dan apakah ekonomi syariah yang terus kita bangun benar-benar semakin mendekati tujuan besar syariah: menghadirkan kemaslahatan bagi manusia?

Karena mencintai Rasulullah Saw bukan hanya dengan memperbanyak cerita tentang beliau.

Mencintai Rasulullah Saw juga berarti melanjutkan nilai yang diperjuangkannya.

Muhammad Saw lahir di tengah masyarakat perdagangan. Risalah yang dibawanya kemudian mengajarkan bahwa pasar membutuhkan moral, kekayaan membutuhkan tanggung jawab, kemiskinan membutuhkan keberpihakan, dan kesejahteraan membutuhkan keadilan.

Maka ketika kita memperingati Maulid Nabi Saw, sesungguhnya kita sedang memperingati sebuah titik penting dalam sejarah manusia:

lahirnya seorang Nabi yang kelak mengajarkan bahwa ekonomi bukan hanya tentang bagaimana manusia memperoleh harta, tetapi bagaimana harta membantu manusia menunaikan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Itulah ekonomi yang bertauhid. Itulah ekonomi yang berkeadilan. Dan itulah salah satu warisan besar Rasulullah Saw yang masih harus terus kita perjuangkan hari ini.

Allahumma shalli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala ali Sayyidina Muhammad.

Penulis:
Aidil Heryana, ME
Pegiat Ekonomi Kerakyatan

Artikel Maulid Nabi dan Kelahiran Ekonomi Berkeadilan pertama kali tampil pada Bermedia.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto adanya inovasi tersebut. Presiden pun merespons positif dan meminta agar gagasan itu diuji serta dikembangkan. Bahkan muncul istilah “tepung bombing” sebagai alternatif dari water bombing.

Sampai di sini, tidak ada yang salah. Gagasan memang tidak harus selalu terdengar masuk akal pada pandangan pertama. Yang penting adalah bagaimana gagasan itu diuji.

Persoalannya muncul ketika sebuah gagasan yang belum terbukti mulai diperlakukan seperti sebuah penemuan.

Di sinilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: apakah tepung ubi benar-benar efektif memadamkan karhutla? Dalam kondisi api seperti apa? Seberapa besar efektivitasnya? Berapa banyak tepung yang diperlukan? Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan? Apakah sudah melalui pengujian ilmiah yang memadai?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan bentuk penolakan. Justru sebaliknya, itulah cara menghormati sebuah inovasi.

Kalau memang terbukti efektif, silakan dikembangkan. Bahkan kalau bisa lebih murah dan lebih ramah lingkungan daripada metode yang selama ini digunakan, tentu patut diapresiasi. Tetapi sebelum sampai ke sana, sebuah gagasan tetaplah gagasan. Ia harus melewati pengujian, pembuktian dan evaluasi.

Masalahnya, dalam budaya birokrasi yang terlalu akrab dengan “asal bapak senang”, proses seperti itu kadang menjadi kabur.

Budaya asal bapak senang bukan sekadar kebiasaan memuji atasan. Ia jauh lebih berbahaya ketika membuat bawahan merasa lebih aman mengatakan “siap, Pak” daripada mengatakan “belum terbukti, Pak”.

Dalam organisasi yang sehat, bawahan seharusnya menyampaikan informasi sebagaimana adanya. Jika sebuah gagasan masih berupa dugaan, katakan dugaan. Jika belum diuji, katakan belum diuji. Jika memiliki kelemahan, sampaikan kelemahannya.

Tetapi dalam budaya ABS, informasi bisa mengalami perubahan ketika naik dari bawah ke atas.

Sebuah gagasan yang semula berbunyi, “Ada dugaan tepung ubi bisa membantu memadamkan api,” dapat berubah menjadi, “Ada inovasi tepung ubi untuk pemadaman api.”

Kemudian berubah lagi menjadi, “Kita memiliki teknologi baru untuk mengatasi karhutla.”

Padahal substansinya belum tentu berubah. Yang berubah adalah cara informasi itu dikemas.

Di situlah budaya ABS menjadi berbahaya.

Sebab persoalannya bukan lagi soal menyenangkan hati atasan. Persoalannya adalah distorsi informasi yang dapat memengaruhi keputusan negara.

Karhutla bukan persoalan kecil. Ia menyangkut kesehatan masyarakat, lingkungan, ekonomi, transportasi, bahkan hubungan antarnegara ketika asap lintas batas terjadi.

Karena itu, negara membutuhkan gagasan yang berani, tetapi juga membutuhkan mekanisme pengujian yang ketat.

Gagasan boleh liar. Pengujiannya harus disiplin.

Jangan sampai karena seorang pejabat menyukai sebuah gagasan, seluruh bawahan berlomba mencari alasan untuk membenarkannya. Sebaliknya, jangan pula sebuah inovasi langsung ditolak hanya karena terdengar aneh.

Yang dibutuhkan adalah budaya yang memungkinkan orang mengatakan: “Ide ini menarik. Mari kita buktikan.”

Kalimat sederhana itu sebenarnya mencerminkan kualitas birokrasi.

Birokrasi yang sehat bukan birokrasi yang seluruh bawahannya selalu mengatakan “siap”. Birokrasi yang sehat adalah birokrasi yang berani menyampaikan kenyataan kepada pimpinan, termasuk ketika kenyataan itu tidak menyenangkan.

Sebab pemimpin tidak membutuhkan orang yang selalu membenarkan dirinya. Pemimpin membutuhkan informasi yang benar agar dapat mengambil keputusan yang benar.

Maka, persoalan terbesar dari fenomena “tepung bombing” sesungguhnya bukan apakah tepung ubi dapat memadamkan api atau tidak.

Biarkan para ilmuwan dan peneliti mengujinya.

Persoalan yang lebih penting adalah apakah negara masih memiliki cukup banyak orang yang berani bertanya sebelum mengiyakan.

Sebab jika budaya asal bapak senang dibiarkan tumbuh, suatu hari kita mungkin bukan hanya sibuk memadamkan api di hutan.

Kita juga harus memadamkan kebiasaan mengiyakan sesuatu yang belum terbukti. Dan itu jauh lebih sulit dipadamkan.

Artikel Tepung Bombing dan Budaya Asal Bapak Senang pertama kali tampil pada Bermedia.

Dalam konteks kehidupan bernegara hari ini, keteladanan tersebut menjadi sangat relevan. Kekuasaan memberi seseorang kemampuan untuk menentukan arah kehidupan masyarakat, sehingga pertanyaan terpenting bukanlah seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, melainkan untuk apa kekuasaan itu digunakan. Apakah kekuasaan menjadi sarana menghadirkan kesejahteraan, mencerdaskan masyarakat dan menegakkan keadilan, atau justru berubah menjadi alat untuk mempertahankan kepentingan, memperkaya diri dan menekan mereka yang berada di luar lingkaran kekuasaan?

Al-Qur’an memberikan prinsip yang jelas. Dalam QS An-Nisa ayat 58, Allah memerintahkan agar amanah diberikan kepada yang berhak dan ketika menetapkan hukum di antara manusia dilakukan dengan adil. Amanah dan keadilan adalah dua fondasi utama kekuasaan. Jabatan karena itu bukan fasilitas untuk menikmati keistimewaan, melainkan kepercayaan yang mengandung tanggung jawab moral kepada masyarakat sekaligus pertanggungjawaban kepada Allah.

Keteladanan Nabi menunjukkan bagaimana prinsip tersebut dijalankan. Al-Qur’an menyebut Rasulullah sebagai uswah hasanah, teladan yang baik, dalam QS Al-Ahzab ayat 21, sementara QS Al-Anbiya ayat 107 menyebut beliau sebagai rahmatan lil ‘alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dua prinsip ini semestinya menjadi ukuran sederhana bagi siapa pun yang memegang kekuasaan: jika Nabi menjadi teladan dan kepemimpinan Nabi menghadirkan rahmat, maka kekuasaan yang mengaku mengikuti Nabi seharusnya menghadirkan kemaslahatan, bukan penderitaan bagi masyarakat.

Di sinilah kita perlu berbicara tentang tirani. Tirani tidak selalu hadir dalam bentuk penguasa yang terang-terangan menindas rakyat; ia juga dapat tumbuh ketika kekuasaan kehilangan kendali moral, ketika kritik dianggap sebagai ancaman, ketika hukum hanya keras kepada yang lemah, ketika suara masyarakat tidak lagi didengar, dan ketika kepentingan penguasa perlahan ditempatkan di atas kepentingan publik. Pada titik itu, kekuasaan tidak lagi menjadi instrumen pelayanan, tetapi berubah menjadi alat dominasi.

Hal yang sama berlaku terhadap korupsi. Korupsi bukan sekadar persoalan mengambil uang negara, tetapi pengkhianatan terhadap amanah yang akibatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketika anggaran pendidikan dikorupsi, yang dirugikan bukan hanya negara dalam laporan keuangan, tetapi anak-anak yang kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak. Ketika anggaran kesehatan diselewengkan, yang hilang bukan sekadar angka dalam APBN atau APBD, melainkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu, korupsi pada hakikatnya adalah mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi hak masyarakat.

Nabi Muhammad saw. memberikan peringatan yang sangat kuat tentang penyalahgunaan jabatan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi menegur seorang petugas yang menerima pemberian setelah menjalankan tugasnya. Ketika petugas itu mengatakan sebagian pemberian tersebut untuk kepentingan negara dan sebagian untuk dirinya, Nabi mempertanyakan apakah ia akan memperoleh pemberian itu seandainya tidak memegang jabatan. Pertanyaan tersebut mengandung prinsip yang sangat relevan hingga hari ini: jangan menikmati keuntungan yang datang karena jabatan lalu menganggapnya sebagai hak pribadi.

Nabi juga mengingatkan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dalam hadis riwayat Muslim, penguasa disebut secara khusus sebagai orang yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Maka jabatan seharusnya tidak membuat seseorang semakin merasa berkuasa, tetapi semakin sadar bahwa semakin luas kewenangannya, semakin besar pula tanggung jawabnya terhadap kehidupan manusia.

Karena itu, Maulid Nabi seharusnya menjadi momentum bagi para pemimpin untuk bercermin. Ukuran kepemimpinan tidak cukup dilihat dari banyaknya program, tingginya popularitas, besarnya anggaran yang dikelola, atau panjangnya masa jabatan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat menjadi lebih sejahtera, lebih cerdas, lebih terlindungi dan memperoleh keadilan sebagai akibat dari kekuasaan yang berada di tangan mereka.

Masyarakat juga perlu memahami bahwa melawan tirani dan korupsi bukan semata-mata tugas aparat penegak hukum. Ia membutuhkan keberanian moral dari masyarakat untuk menjaga amanah, menolak penyalahgunaan kekuasaan dan tidak membenarkan perilaku yang salah hanya karena dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan.

Sebab keteladanan Nabi bukan hanya tentang bagaimana beliau beribadah, tetapi juga tentang bagaimana beliau memperlakukan manusia ketika berada dalam posisi yang memiliki kewenangan. Nabi menunjukkan bahwa kekuasaan harus tunduk kepada akhlak, bukan akhlak yang tunduk kepada kekuasaan.

Maka Maulid Nabi Muhammad saw. seharusnya tidak hanya membuat kita bertanya seberapa besar kecintaan kita kepada Rasulullah, tetapi juga seberapa jauh akhlaknya hadir dalam kehidupan kita. Bagi pemimpin, pertanyaannya adalah apakah jabatan telah menjadi amanah untuk melayani atau kesempatan untuk menikmati kekuasaan. Bagi masyarakat, pertanyaannya adalah apakah kita berani menjaga keadilan ketika melihat kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan amanah.

Sebab Nabi telah menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan jalan untuk meninggikan diri, melainkan jalan untuk meninggikan martabat manusia. Kekuasaan bukan kesempatan untuk menguasai, melainkan amanah untuk melayani. Dan ketika kekuasaan kehilangan akhlak, di situlah tirani dan korupsi menemukan tempat untuk tumbuh.

Itulah sebabnya Maulid Nabi harus menjadi momentum untuk kembali menghadirkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan kekuasaan: melawan kesewenang-wenangan, menjaga amanah, menegakkan keadilan, dan memastikan kekuasaan benar-benar menjadi jalan bagi kesejahteraan masyarakat.

Artikel Maulid Nabi Muhammad SAW: Momen Meneladani Kepribadian Nabi Melawan Tirani dan Korupsi pertama kali tampil pada Bermedia.

Secara sederhana, desil adalah cara membagi masyarakat yang sudah diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraan ke dalam sepuluh kelompok. Desil 1 menunjukkan sekitar 10 persen kelompok dengan posisi kesejahteraan paling rendah, sedangkan Desil 10 menunjukkan sekitar 10 persen dengan posisi relatif paling tinggi.

Sampai di sini tidak ada masalah. Desil merupakan metode statistik yang lazim digunakan untuk melihat posisi relatif seseorang atau keluarga dalam suatu populasi.

Persoalannya muncul ketika angka desil mulai digunakan untuk menentukan kebijakan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

Sebab, Desil 10 bukan berarti semua orang di dalamnya adalah orang kaya. Begitu pula Desil 1 bukan berarti seluruh anggotanya memiliki tingkat kemiskinan yang sama. Desil menunjukkan posisi relatif dalam sebuah pemeringkatan, bukan ukuran absolut tentang berapa penghasilan, kekayaan, atau kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di sinilah kita perlu berhati-hati.

Bayangkan seorang pekerja informal dengan penghasilan sekitar Rp3 juta per bulan berada dalam Desil 10. Di kelompok yang sama terdapat orang dengan penghasilan puluhan, ratusan juta, bahkan kekayaan yang jauh lebih besar. Secara statistik, keduanya mungkin sama-sama berada dalam 10 persen teratas menurut model yang digunakan.

Tetapi apakah kemampuan ekonominya sama?

Tentu tidak.

Persoalannya bukan berarti metode statistik tersebut pasti salah. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah sepuluh kategori cukup untuk menggambarkan seluruh spektrum kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sangat beragam.

Indonesia memiliki puluhan juta keluarga dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Ada keluarga yang baru sedikit lebih baik dari kelompok terbawah, ada kelas menengah yang sedang berjuang membayar cicilan dan biaya pendidikan, ada pengusaha dengan aset besar, dan ada kelompok dengan kekayaan yang sangat besar.

Jika seluruhnya hanya dimasukkan ke dalam sepuluh kotak, maka ada kemungkinan perbedaan ekonomi yang sangat besar menjadi terlihat kecil karena berada dalam kategori yang sama.

Masalah tersebut semakin serius ketika desil digunakan sebagai batas untuk menentukan siapa yang memperoleh atau tidak memperoleh sebuah program pemerintah.

Misalnya, apabila sebuah kebijakan menetapkan kelompok Desil 1 sampai Desil 4 sebagai penerima suatu fasilitas, sementara Desil 5 tidak, maka garis pemisahnya menjadi sangat menentukan.

Padahal keluarga yang berada di ujung Desil 4 dan keluarga yang baru masuk Desil 5 bisa saja memiliki kondisi ekonomi yang hampir tidak berbeda.

Sebaliknya, jika suatu kebijakan menganggap Desil 6 sampai Desil 10 tidak lagi membutuhkan subsidi, maka orang yang baru sedikit melewati batas Desil 5 dapat diperlakukan sama dengan orang yang berada jauh di ujung atas distribusi kekayaan.

Di sinilah masalah keadilan muncul.

Kehidupan ekonomi manusia bersifat kontinu. Kebijakan publik sering kali membuatnya menjadi hitam-putih: dapat atau tidak dapat, menerima atau tidak menerima.

Karena itu, pemerintah perlu berhati-hati agar desil tidak berubah dari alat bantu statistik menjadi semacam vonis ekonomi terhadap warga negara.

Badan Pusat Statistik sendiri telah menjelaskan bahwa desil bukan daftar penerima bantuan. Desil merupakan informasi mengenai posisi relatif keluarga yang dapat digunakan kementerian dan lembaga bersama indikator lain sesuai tujuan masing-masing program.

Penjelasan ini penting. Artinya, desil semestinya tidak digunakan secara mekanis.

Program kesehatan memiliki kebutuhan berbeda dengan program pendidikan. Subsidi energi berbeda dengan bantuan pangan. Keluarga dengan pendapatan sama belum tentu memiliki kemampuan ekonomi yang sama karena jumlah tanggungan, kondisi kesehatan, utang, lokasi tempat tinggal, biaya hidup dan berbagai faktor lain.

Karena itu, pemerintah seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan, “Anda Desil berapa?”

Pertanyaan berikutnya harus jauh lebih penting: “Seberapa besar kemampuan ekonomi Anda sebenarnya?”

Inilah yang perlu dikritisi masyarakat.

Kita tidak perlu menolak DTSEN ataupun desil. Pemerintah memang membutuhkan data untuk memastikan program publik tidak salah sasaran. Bahkan pengintegrasian berbagai sumber data sosial ekonomi merupakan langkah penting agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan perkiraan semata.

Namun semakin besar peran data dalam menentukan hak dan akses masyarakat, semakin besar pula tuntutan terhadap kualitas dan ketepatan klasifikasinya.

Pemerintah perlu menjelaskan bukan hanya siapa yang masuk Desil 1 sampai Desil 10, tetapi juga seberapa lebar perbedaan kondisi ekonomi di dalam masing-masing desil.

Publik juga berhak mengetahui bagaimana kesalahan klasifikasi dikoreksi. Jika seorang warga merasa kondisi ekonominya tidak tercermin dalam data, harus tersedia mekanisme yang mudah, terbuka dan cepat untuk melakukan koreksi.

Lebih dari itu, pemerintah perlu mempertimbangkan apakah sepuluh kategori memang selalu cukup untuk setiap kebutuhan kebijakan.

Desil mungkin sangat berguna untuk melihat posisi relatif masyarakat. Tetapi ketika digunakan untuk menentukan siapa yang boleh memperoleh subsidi atau siapa yang dianggap sudah mampu, pemerintah mungkin membutuhkan ukuran yang lebih rinci.

Sebab persoalannya sederhana: orang yang sedikit lebih mampu belum tentu sama dengan orang yang benar-benar kaya.

Dan orang yang masuk dalam kelompok 10 persen teratas belum tentu mempunyai kemampuan ekonomi yang sama dengan seluruh orang lain di dalam kelompok tersebut.

Karena itu, yang perlu kita tuntut bukan sekadar data yang sesuai metodologi, melainkan data yang mampu menggambarkan kenyataan secara adil.

Jangan paksa kehidupan puluhan juta keluarga Indonesia masuk ke dalam sepuluh kotak, lalu menganggap setiap orang di dalam kotak yang sama memiliki kehidupan yang sama. Sebab rakyat bukan deret angka tanpa nyawa.

Artikel Desil: Miskin Menurut Kita, Belum Tentu Menurut Pemerintah pertama kali tampil pada Bermedia.

Rakyat membutuhkan suara mereka ketika keputusan politik menyentuh kehidupan sehari-hari.

Di sinilah pertanyaan menjadi penting: di mana suara wakil rakyat ketika rakyat membutuhkan pembelaan?

Pertanyaan itu terasa semakin relevan ketika yang bersangkutan dikenal sebagai orang saleh. Sebab kesalehan semestinya bukan hanya perkara rajin beribadah, pandai berbicara agama, atau tampil dengan simbol-simbol religius. Kesalehan juga memiliki konsekuensi sosial: peka terhadap penderitaan, peduli terhadap ketidakadilan, dan bersedia menolong mereka yang membutuhkan.

Apalagi ketika orang tersebut memilih masuk ke parlemen.

Ia bukan lagi hanya membawa amanah untuk dirinya sendiri. Ia membawa mandat masyarakat yang memilihnya.

Dalam sistem ketatanegaraan, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas itu bukan pekerjaan seremonial. DPR bersama pemerintah membentuk undang-undang, membahas anggaran negara, dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Namun tugas seorang anggota DPR sesungguhnya tidak berhenti pada fungsi konstitusional tersebut.

Ada tanggung jawab politik yang lebih luas: menyerap aspirasi, mengagregasikan kepentingan masyarakat, melakukan advokasi, dan memberikan edukasi kepada konstituen. Anggota DPR seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan negara.

Karena itu, anggota DPR tidak cukup hanya hadir dalam rapat, menyampaikan pendapat, mengikuti keputusan partai, lalu kembali kepada rutinitasnya.

Parlemen memang berkaitan dengan parler—berbicara. Tetapi rakyat tidak memilih wakilnya hanya untuk memiliki orang yang bisa berbicara di gedung parlemen. Rakyat memilih mereka untuk menyuarakan kepentingan rakyat.

Ada perbedaan besar antara berbicara karena memiliki mikrofon dan bersuara karena memiliki amanah.

Masalahnya muncul ketika kebijakan pemerintah menimbulkan keresahan, masyarakat merasa dirugikan, atau ada persoalan publik yang membutuhkan pengawasan, tetapi wakil rakyat justru memilih diam.

Diam tentu bukan selalu kesalahan. Ada saat ketika seorang anggota DPR perlu berhati-hati, mengumpulkan informasi, atau memilih jalur politik yang tidak selalu terlihat oleh publik.

Tetapi diam ketika mandat menuntut keberanian untuk bersuara adalah persoalan lain.

Lebih-lebih jika yang diam itu adalah orang yang dikenal saleh.

Sebab, kalau orang saleh yang duduk di DPR saja memilih diam ketika rakyat membutuhkan pembelaan, lalu apa bedanya kesalehannya dengan mereka yang tidak saleh?

Pertanyaan ini bukan untuk merendahkan kesalehan. Justru sebaliknya, pertanyaan ini muncul karena kesalehan semestinya memiliki konsekuensi moral.

Orang yang memahami agama seharusnya memahami bahwa jabatan adalah amanah. Ia tidak boleh diperlakukan sebagai hadiah, fasilitas, atau sekadar simbol keberhasilan pribadi.

Ketika rakyat memberikan suara, sesungguhnya mereka sedang menitipkan harapan.

Harapan agar kehidupan menjadi lebih baik. Agar kebijakan negara tidak semena-mena. Agar kepentingan masyarakat tidak dikalahkan oleh kepentingan politik. Agar ketika terjadi persoalan, ada wakil yang berdiri dan berkata: ini tidak benar, rakyat dirugikan, dan negara harus memperbaikinya.

Jika suara itu tidak pernah terdengar, lalu untuk apa seseorang bersusah payah menjadi anggota DPR?

Untuk memperoleh jabatan?
Untuk mendapatkan fasilitas?
Untuk menikmati kehormatan?
Atau untuk menjalankan amanah?

Pertanyaan itu penting karena politik bukan sekadar tentang mendapatkan kekuasaan. Politik adalah tentang apa yang dilakukan seseorang setelah kekuasaan itu berada di tangannya.

Dan di sinilah orang saleh semestinya memiliki beban moral yang lebih besar.

Kesalehan tidak seharusnya berhenti di ruang ibadah. Ketika seseorang masuk ke ruang publik dan menerima amanah masyarakat, kesalehannya seharusnya menjelma menjadi keberanian membela yang lemah, kejujuran dalam mengambil keputusan, kepedulian terhadap persoalan rakyat, serta keberanian mengingatkan kekuasaan ketika kekuasaan berjalan keliru.

Tidak harus selalu berseberangan dengan pemerintah. Tidak harus selalu menjadi oposisi. Tetapi ketika ada sesuatu yang merugikan rakyat, jangan sampai kepentingan partai, jabatan, atau kenyamanan politik membuat suara rakyat kehilangan wakilnya.

Sebab menjadi wakil rakyat berarti bersedia menghadapi konsekuensi dari keberpihakan.

Di situlah kesalehan diuji.

Bukan ketika seseorang sedang beribadah. Bukan ketika ia berbicara tentang moral. Bukan ketika ia tampil sebagai sosok religius.

Kesalehan politik justru diuji ketika mengatakan kebenaran memiliki risiko.

Ketika bersuara bisa membuat posisi politik tidak nyaman.

Ketika membela rakyat mungkin tidak menguntungkan.

Dan ketika diam jauh lebih aman daripada berbicara.

Pada titik itulah seorang anggota DPR harus memilih: menjaga kenyamanan politiknya atau menjaga amanah rakyat.

Sebab rakyat tidak memilih anggota DPR untuk menjadi penonton di dalam kekuasaan. Rakyat memilih mereka untuk menjadi bagian dari kekuasaan sekaligus pengawasnya, menjadi penyambung suara sekaligus pembela kepentingannya.

Karena itu, diamnya orang saleh di DPR tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil jika diam itu terjadi ketika rakyat membutuhkan suara dan ia memiliki kewenangan untuk bersuara.

Di masjid, orang saleh dikenal karena ibadahnya. Di parlemen, orang saleh seharusnya dikenali karena keberaniannya menjaga amanah.

Sebab pada akhirnya, persoalannya bukan lagi apakah seseorang tampak saleh.

Pertanyaannya jauh lebih sederhana dan lebih berat: kepada siapa kesalehan itu diabdikan?

Jika kepada Tuhan, maka amanah manusia tidak boleh diabaikan.

Jika kepada rakyat, maka suara rakyat tidak boleh dibungkam oleh kepentingan politik.

Dan jika seseorang memilih diam ketika rakyat membutuhkan pembelaan, sementara ia memiliki mandat dan kewenangan untuk bertindak, maka diam itu bukan lagi sekadar sikap. Diam bisa berubah menjadi pengkhianatan terhadap amanah.

Artikel Diamnya Orang Saleh di DPR Sama Dengan Pengkhianatan pertama kali tampil pada Bermedia.

Tahun 1998 menjadi titik ledaknya. Mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan membawa tuntutan yang jelas: hapus dwifungsi ABRI (sekarang TNI), berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, batasi kekuasaan, hentikan sentralisasi, tegakkan demokrasi, dan bangun pemerintahan yang lebih terbuka.

Ketika itu, bangsa ini seperti sepakat bahwa Indonesia harus berubah.

Hampir tiga dekade kemudian, pertanyaannya sederhana: apa yang sebenarnya berubah?

Tentu tidak adil mengatakan tidak ada perubahan. Konstitusi telah diamandemen. Pemilu menjadi lebih terbuka. Pers memperoleh ruang kebebasan. Kekuasaan tidak lagi terpusat seperti pada masa Orde Baru. Daerah memperoleh otonomi yang jauh lebih luas.

Tetapi perubahan institusi ternyata tidak otomatis melahirkan perubahan budaya politik.

Kita mengganti aturan, tetapi tidak selalu mengganti cara berpikir. Kita mengganti pemain, tetapi tidak selalu mengganti permainan.

Dulu kita marah terhadap kekuasaan yang terlalu terpusat. Kini kekuasaan memang tidak lagi berada di satu pusat, tetapi konsentrasi kekuasaan tetap dapat muncul dalam bentuk lain: oligarki, dinasti politik, koalisi kepentingan, dan transaksi politik yang membuat batas antara kepentingan publik dan kepentingan elite semakin kabur.

Dulu kita meneriakkan pemberantasan KKN. Hari ini korupsi masih menjadi persoalan serius. Politik transaksional bahkan kerap dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Jabatan, dukungan, pengaruh, dan kepentingan bisa bertemu dalam ruang politik yang semakin sulit dibedakan dari arena pembagian kekuasaan.

Yang berubah terkadang bukan perilakunya, melainkan cara membungkusnya.

Begitu pula dengan desentralisasi. Kekuasaan memang tidak lagi sepenuhnya berada di Jakarta. Tetapi berpindahnya kekuasaan dari pusat ke daerah tidak otomatis membuat politik menjadi lebih demokratis. Kekuasaan bisa saja hanya berpindah tangan, dari elite pusat kepada elite daerah.

Karena itu, persoalannya bukan sekadar siapa yang memegang kekuasaan.

Persoalannya adalah bagaimana kekuasaan itu diperlakukan.

Apakah jabatan dipandang sebagai amanah atau kesempatan? Apakah politik digunakan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat atau menjadi jalan untuk mengamankan kepentingan kelompok?

Di sinilah ironi reformasi terasa.

Sebagian orang yang dahulu berada di barisan perubahan kini berada di dalam lingkaran kekuasaan. Tentu tidak semua menjadi bagian dari persoalan. Namun fenomena itu cukup untuk memunculkan pertanyaan yang mengganggu: apakah reformasi benar-benar melahirkan generasi politik baru, atau sekadar mengganti siapa yang duduk di kursi kekuasaan?

Sebab reformasi seharusnya bukan sekadar pergantian penguasa. Reformasi seharusnya mengubah cara kekuasaan bekerja.

Jika orangnya berganti tetapi mentalitas kekuasaannya tetap sama, yang berubah mungkin hanya wajahnya.

Masalahnya, hari ini kata reformasi semakin sering terdengar sebagai jargon daripada sebagai sikap politik. Ia disebut dalam pidato, diskusi, seminar, dan peringatan sejarah. Tetapi semakin sering sebuah kata diucapkan tanpa diwujudkan, semakin kehilangan pula maknanya.

Reformasi akhirnya menjadi semacam artefak politik: dikenang, diperingati, tetapi tidak sungguh-sungguh dijadikan pedoman.

Maka barangkali kita perlu berhenti bertanya apakah reformasi berhasil atau gagal. Pertanyaan yang lebih jujur adalah: apakah kita masih sungguh-sungguh menghendaki nilai-nilai yang dahulu diperjuangkan atas nama reformasi?

Apakah kita masih menolak korupsi ketika pelakunya adalah orang yang kita dukung?

Apakah kita masih menolak nepotisme ketika praktik itu menguntungkan kelompok politik yang kita sukai?

Apakah kita masih menginginkan kekuasaan yang terbatas ketika orang yang berkuasa adalah tokoh yang kita kagumi?

Di situlah ujian sebenarnya.

Demokrasi tidak diuji ketika kekuasaan berada di tangan orang yang kita sukai. Demokrasi diuji ketika kekuasaan berada di tangan orang yang tidak kita sukai.

Begitu pula reformasi. Ia tidak diuji ketika semua orang berbicara tentang perubahan. Ia diuji ketika perubahan mulai mengganggu kenyamanan mereka yang sedang menikmati kekuasaan.

Karena itu, mungkin sudah waktunya kita berhenti terlalu banyak membicarakan reformasi.

Bukan karena cita-citanya tidak penting. Justru karena cita-citanya terlalu penting untuk terus dijadikan slogan.

Berantas korupsi tanpa perlu mengucapkan kata reformasi. Lawan nepotisme tanpa perlu mengutip sejarah 1998. Batasi kekuasaan tanpa perlu menggelar seminar tentang demokrasi. Hormati kritik tanpa perlu mengaku sebagai pewaris gerakan reformasi.

Sebab pada akhirnya, reformasi bukan tentang seberapa sering kita menyebut namanya. Reformasi adalah tentang seberapa jauh kita bersedia mengubah cara kita memperlakukan kekuasaan.

Kalau itu pun tidak sanggup kita lakukan, sudahlah. Tak perlu lagi bicara reformasi.

Sebab reformasi mungkin tidak kalah. Ia hanya ditinggalkan oleh mereka yang dahulu berjanji memperjuangkannya.

Artikel Mari Kita Sudahi Bicara Tentang Reformasi pertama kali tampil pada Bermedia.

Hijrah dari sistem yang tidak sepenuhnya berkeadilan, menuju sistem yang lebih adil, lebih etis, dan lebih membawa maslahat.

Hijrah selalu dimulai dari kesadaran, dilanjutkan dengan keberanian, dan disempurnakan dengan istiqamah. Para ulama telah memberikan panduan yang sangat mendalam tentang bagaimana seharusnya sistem ekonomi dibangun.

Sejak dahulu para Ulama telah mengingatkan bahwa kerusakan ekonomi adalah awal dari kerusakan sosial. Salah satunya tentang riba. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa riba bukan hanya pelanggaran
hukum, tetapi:

مُفْسِدُ لِنظامِ الْمُعَامَلَاتِ وَمُهْلِكَ لِلْعَدالة.
“Perusak sistem muamalah dan penghancur keadilan.”

Kita tahu bahwa riba, gharar, serta maysir adalah bentuk kezaliman dalam ekonomi. Maka ketika kita membangun keuangan syariah, kita tidak sedang membangun “simbol keislaman”, tetapi sedang membangun fondasi keadilan itu sendiri. Maka hijrah finansial adalah upaya mengembalikan ruh keadilan dalam ekonomi.

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa ekonomi berbasis nilai sebagai fondasi peradaban,

الظلم مؤذن بخراب العمران
“Kezaliman adalah tanda kehancuran peradaban.”

Dalam Islam, ekonomi bukan sekadar aktivitas duniawi, tapi bagian dari ibadah. Setiap transaksi akan dimintai pertanggung jawaban. Imam Al-Qarafı menyatakan:

الأصل في المعاملات تحقيق العدل ورفع الظلم
“Prinsip dasar dalam muamalah adalah mewujudkan keadilan dan menghilangkan kezaliman.”

Maka ketika kita memilih sistem keuangan syariah, pada hakekatnya kita sedang memilih nilai, keberpihakan, serta memilih apakah kita ingin adil atau zalim.

Dan jika kita tidak membangun sistem ekonomi yang adil, maka kita akan terus menjadi korban dari sistem yang tidak adil.

Inilah saatnya hijrah finansial bukan hanya menjadi wacana, tetapi gerakan. Bukan hanya menjadi pilihan, tetapi komitmen.

Penulis:
Aidil Heryana, ME
Pemerhati Ekonomi Kerakyatan

Artikel Hijrah Finansial, Why Not? pertama kali tampil pada Bermedia.

Belakangan ini muncul sejumlah pernyataan pejabat yang menempatkan pendidikan formal seolah bukan sesuatu yang terlalu penting. Salah satunya adalah pandangan bahwa kecerdasan seseorang tidak ditentukan oleh sekolah atau kampus tempatnya belajar. Pernyataan semacam itu mungkin benar jika dimaksudkan untuk mengatakan bahwa ijazah dan nama besar institusi pendidikan bukan satu-satunya ukuran kualitas manusia.

Tetapi persoalannya bukan semata-mata benar atau salahnya kalimat tersebut.

Persoalannya adalah pesan apa yang ditangkap masyarakat ketika pernyataan itu keluar dari mulut pengelola negara?

Ada perbedaan besar antara mengatakan bahwa pendidikan bukan satu-satunya faktor pembentuk kecerdasan dengan mengatakan, secara tersirat, bahwa pendidikan tidak terlalu penting.

Yang pertama adalah kenyataan. Yang kedua adalah kekeliruan yang berbahaya.

Tidak semua orang cerdas lahir dari sekolah ternama. Tidak semua lulusan kampus terkenal otomatis menjadi manusia hebat. Sejarah bahkan penuh dengan orang-orang besar yang keberhasilannya tidak semata-mata ditentukan oleh almamater mereka.

Tetapi dari kenyataan itu tidak pernah boleh ditarik kesimpulan bahwa pendidikan dapat diremehkan.

Sebab pendidikan bukan sekadar tempat memperoleh ijazah.

Pendidikan adalah proses membangun cara berpikir, mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan memecahkan masalah, mengenalkan manusia pada ilmu pengetahuan, membentuk karakter, dan memperluas cakrawala seseorang dalam memahami dunia.

Lebih jauh lagi, pendidikan adalah cara sebuah bangsa menyiapkan generasi yang akan mengelola masa depannya.

Karena itu, meremehkan pendidikan bukan sekadar meremehkan sekolah atau kampus. Ia berpotensi meremehkan proses panjang sebuah bangsa dalam membangun kualitas manusianya.

Bank Dunia bahkan menempatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian penting dari modal manusia yang berhubungan langsung dengan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Sekolah memang bukan satu-satunya tempat manusia belajar, tetapi pendidikan formal tetap memainkan peran penting dalam membangun kemampuan kognitif maupun keterampilan yang dibutuhkan masyarakat.

Maka kita perlu berhati-hati dengan romantisme tentang orang sukses yang tidak berasal dari sekolah atau kampus terkenal.

Kisah semacam itu boleh menjadi inspirasi. Tetapi jangan sampai ia berubah menjadi pembenaran bahwa sekolah tidak penting, kampus tidak penting, gelar tidak penting, atau kredibilitas lembaga pendidikan boleh dipandang sebelah mata.

Justru negara harus melakukan hal sebaliknya.

Negara harus memastikan lembaga pendidikan memiliki standar yang kredibel. Guru dan dosen harus dihormati profesionalismenya. Perguruan tinggi harus dijaga mutu akademiknya. Penelitian harus dihargai. Gelar akademik harus memiliki legitimasi. Dan masyarakat harus percaya bahwa proses pendidikan memiliki standar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab bagaimana mungkin kita ingin membangun bangsa berbasis pengetahuan jika pada saat yang sama lembaga yang memproduksi pengetahuan justru diperlakukan seolah tidak terlalu penting?

Bagaimana mungkin kita meminta anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh jika para pemimpin mereka memberikan kesan bahwa keberhasilan dapat dicapai tanpa perlu terlalu menghargai pendidikan?

Inilah yang seharusnya menjadi perhatian.

Seorang kepala negara boleh mengatakan bahwa kecerdasan tidak hanya lahir dari sekolah. Tetapi seorang kepala negara juga harus memahami bahwa negara modern tidak dibangun hanya oleh orang-orang yang merasa dirinya cerdas. Negara dibangun oleh pengetahuan yang diuji, ilmu yang dikembangkan, kompetensi yang dilatih, dan institusi yang kredibel.

Pembangunan jalan membutuhkan insinyur. Pengobatan membutuhkan dokter dan peneliti. Kebijakan ekonomi membutuhkan pengetahuan ekonomi. Teknologi membutuhkan ilmuwan dan teknolog. Pendidikan membutuhkan guru yang kompeten. Hukum membutuhkan ahli hukum. Dan hampir setiap keputusan besar negara membutuhkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak ada bangsa maju yang membangun masa depannya dengan meremehkan ilmu pengetahuan.

Karena itu, persoalan pendidikan tidak boleh dipersempit menjadi soal siapa yang sekolah di mana atau siapa yang memiliki gelar apa.

Pendidikan jauh lebih besar daripada itu.

Ia adalah investasi peradaban.

UNESCO menempatkan pendidikan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, sementara berbagai kajian pembangunan menempatkan kualitas modal manusia sebagai salah satu penentu masa depan ekonomi dan produktivitas sebuah negara.

Maka, jika ada lembaga pendidikan yang buruk, perbaiki.

Jika ada kampus yang tidak kredibel, benahi.

Jika ada gelar yang diperoleh melalui proses yang tidak patut, selidiki.

Jika sistem pendidikan gagal menghasilkan pembelajaran yang baik, reformasi.

Tetapi jangan karena ada kelemahan dalam dunia pendidikan, lalu pendidikan itu sendiri direndahkan.

Yang harus dikritik adalah buruknya pendidikan, bukan hakikat pentingnya pendidikan.

Dan di sinilah para pengelola negara perlu lebih berhati-hati dalam berbicara.

Sebab masyarakat mungkin masih bisa memaklumi seorang pejabat yang keliru membaca sebuah angka. Tetapi ketika yang diremehkan adalah pendidikan, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar sebuah pernyataan.

Yang dipertaruhkan adalah cara sebuah bangsa memandang masa depannya sendiri.

Jangan sampai kita ingin menjadi bangsa maju, tetapi justru mulai kehilangan penghormatan kepada sekolah, kampus, ilmu pengetahuan dan orang-orang yang mengabdikan hidupnya untuk mendidik.

Sebab bangsa yang meremehkan pendidikan pada akhirnya sedang meremehkan generasi yang akan menggantikannya.

Artikel Ketika Kredibilitas Lembaga Pendidikan Jadi Bahan Bercandaan pertama kali tampil pada Bermedia.

Pertanyaan ini memang agak usil. Tetapi politik kita rasanya memang perlu sesekali diusili. Terlalu banyak hal yang dianggap biasa hanya karena sudah terlalu sering terjadi.

Salah satunya adalah ketika orang yang dahulu begitu keras mengkritik seorang tokoh, bahkan menjadikannya sasaran penghinaan politik, kemudian berbalik menjadi bagian dari kekuasaan ketika tokoh tersebut akhirnya berkuasa.

Politik memang dinamis. Orang boleh berubah sikap. Pilihan politik boleh bergeser. Bahkan orang yang dahulu berseberangan pun sah saja kemudian bekerja bersama.

Tidak ada yang salah dengan perubahan.

Yang menjadi masalah adalah ketika yang berubah bukan hanya pilihan politik, tetapi juga ukuran moralnya.

Sekali lagi, tidak ada aturan yang melarang seseorang mengubah pilihan politik.

Tetapi publik berhak bertanya. Apa yang berubah? Pandangannya atau kepentingannya?

Pertanyaan ini bukan tuduhan. Ini pertanyaan tentang etika.

Sebab kalau dahulu seseorang menganggap seorang tokoh buruk, tidak layak, bahkan pantas dijadikan sasaran penghinaan, lalu beberapa tahun kemudian bersedia bekerja di bawah tokoh yang sama, tentu ada sesuatu yang berubah.

Kalau yang berubah adalah penilaian karena memang menemukan fakta atau alasan baru, tidak ada persoalan. Jelaskan saja.

Tetapi kalau yang berubah adalah sikap karena kursi kekuasaan tiba-tiba tersedia, di situlah masalah moral dimulai.

Kita boleh berubah pikiran. Tetapi jangan sampai harga diri ikut berubah mengikuti arah angin.

Jabatan publik bukan hadiah karena seseorang pandai membaca peluang politik. Jabatan adalah amanah. Dan amanah membutuhkan integritas.

Di sinilah kita sering salah memahami profesionalitas. Kita menganggap orang profesional adalah orang yang pintar bekerja, memiliki pengalaman, berpendidikan tinggi, mampu berkomunikasi, dan bisa menyelesaikan tugas.

Semua itu penting.

Tetapi ada sesuatu yang lebih mendasar. Untuk siapa kemampuan itu digunakan?

Orang bisa sangat pintar, tetapi tidak berintegritas. Orang bisa sangat kompeten, tetapi tidak punya keberanian moral. Orang bisa sangat piawai menjalankan perintah, tetapi tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang sekadar menguntungkan.

Karena itu, profesionalitas tidak pernah berdiri sendirian.

Ia membutuhkan etika.

Kompetensi menjawab pertanyaan: mampu atau tidak?

Etika menjawab pertanyaan yang lebih penting: mampu untuk melakukan apa, dan demi kepentingan siapa?

Kalau etika dianggap remeh ketika seseorang sedang mengejar jabatan, bagaimana publik bisa yakin etika akan menjadi serius ketika ia sudah mendapatkan jabatan?

Inilah persoalannya.

Bukan soal seseorang pernah membenci, kemudian mencintai. Bukan soal pernah mengkritik, kemudian mendukung. Bukan pula soal pernah berada di luar pemerintahan, kemudian masuk ke dalam pemerintahan.

Yang patut dipersoalkan adalah ketika prinsip ternyata memiliki harga dan harga itu adalah jabatan.

Kalau begitu, prinsip bukan lagi prinsip. Ia hanya posisi tawar. Dan politik yang seperti itu sangat berbahaya.

Sebab masyarakat akhirnya belajar satu hal yang buruk: tidak perlu terlalu lama memegang prinsip. Tidak perlu terlalu keras mempertahankan keyakinan. Yang penting tahu kapan harus berhenti melawan dan kapan harus mendekat.

Artikel Apa Nikmat Jadi Pejabat Hasil Menjilat? pertama kali tampil pada Bermedia.