Dalam sambutannya, Pimpinan BPBD Provinsi DKI Jakarta, Dira Patra, menyampaikan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana secara terpadu. Karena itu ia menyambut baik program ini dan berharap agar kegiatan dapat berlangsung secara rutin. Tujuannya agar makin banyak masyarakat yang paham terhadap ancaman bencana dan mampu menanggulanginya secara tepat. BPBD DKI Jakarta sendiri terus mengupayakan perluasan jaringan kerjasama dengan pihak manapun untuk mengedukasi masyarakat terkait penanganan kegawatdaruratan bencana.

Siap Berkolaborasi

Pada bagian lain Plt. Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Binawan, Dr. Maryuni, S.KM., MKM.,  menegaskan pentingnya kolaborasi antara dunia pendidikan dan instansi kebencanaan dalam membangun masyarakat yang tanggap dan siap menghadapi risiko bencana. Universitas Binawan, katanya, berkomitmen bekerjasama dengan pihak manapun untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal apapun, termasuk dalam ketrampilan penanganan kondisi kegawatdaruratan bencana.

Dalam kegiatan ini, peserta memperoleh materi mengenai manajemen bencana dan adaptasi perubahan iklim dengan narasumber pertama, Achmad Lukman. Selanjutnya, narasumber Guthfan Salatsa menyampaikan materi pertolongan pertama pada kondisi kegawatdaruratan.

Materi meliputi Bantuan Hidup Dasar (BHD), Resusitasi Jantung Paru (RJP/CPR) penanganan sumbatan jalan napas, balut bidai dan transportasi penderita, penanganan perdarahan, hingga penanganan syok. Selain pemaparan teori, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai langkah-langkah pertolongan cepat dan tepat guna meminimalkan risiko cedera maupun korban jiwa saat terjadi keadaan darurat.

Melalui kegiatan ini panitia berharap aparatur, relawan, dan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan situasi darurat di lingkungan sekitar. Kegiatan ini juga menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga penanggulangan bencana dalam mendukung terciptanya masyarakat yang lebih tangguh, sigap, dan peduli terhadap keselamatan bersama.

Artikel Universitas Binawan dan BPBD DKI Jakarta Kerja Sama Selenggarakan Pelatihan Relawan pertama kali tampil pada Bermedia.

Namun di sisi lain, muncul pertanyaan penting: apakah gerakan literasi yang berkembang hari ini benar-benar bertujuan membangun masyarakat yang kritis dan berpengetahuan, atau justru terjebak menjadi sekadar komoditas dan agenda pemasaran?

Pertanyaan ini penting diajukan agar gerakan literasi tidak kehilangan arah dan makna dasarnya.

Literasi yang Direduksi Menjadi Aktivitas Membeli Buku

Salah satu persoalan mendasar dalam gerakan literasi di Indonesia adalah kecenderungan mempersempit makna literasi hanya pada aktivitas membaca dan membeli buku. Akibatnya, keberhasilan literasi sering diukur secara dangkal; berapa banyak festival buku diselenggarakan, berapa banyak peserta hadir, berapa banyak buku terjual, atau seberapa ramai kampanye literasi di media sosial.

Padahal literasi sejatinya bukan sekadar aktivitas konsumsi buku. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, mengolah pengetahuan, dan mengambil keputusan secara sadar dalam kehidupan sosial.

Pandangan ini sejalan dengan kritik Doktor Ilmu Linguistik Universitas Udayana, I Wayan Artika yang menyatakan bahwa, “Literasi tidak sama dengan membaca. Membaca dan buku adalah permukaan bentuk teknik dan fisik dari literasi. Esensi literasi adalah bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan dan belajar untuk mendapatkan pengetahuan.”

Kritik tersebut penting karena selama ini gerakan literasi sering terjebak pada simbol fisik buku, tetapi melupakan substansi pembentukan nalar kritis.

Seseorang belum tentu memiliki literasi yang baik hanya karena rajin membeli buku. Demikian pula sebuah masyarakat belum otomatis menjadi masyarakat literat hanya karena banyak mengadakan festival literasi.

Kenyataan hari ini menunjukkan ironi tersebut. Di tengah maraknya kampanye literasi, masyarakat masih sangat mudah percaya hoaks, terprovokasi informasi palsu, terjebak fanatisme dangkal, dan sulit membedakan opini dengan fakta.

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan literasi Indonesia tidak sesederhana kurang membaca buku, melainkan lemahnya budaya berpikir kritis.

Ketika Literasi Menjadi Industri dan Ajang Branding

Tidak dapat dipungkiri bahwa literasi saat ini juga telah menjadi bagian dari industri budaya. Penerbit, toko buku, media, hingga lembaga pendidikan memiliki kepentingan ekonomi dalam ekosistem literasi. Pada batas tertentu, hal tersebut wajar. Industri buku memang penting untuk menjaga keberlangsungan produksi pengetahuan.

Masalah muncul ketika semangat literasi bergeser dari pendidikan publik menjadi sekadar orientasi pasar dan pencitraan.

Kita dapat melihat fenomena festival literasi yang lebih menyerupai bazar penjualan, kegiatan membaca yang berhenti pada seremoni, lomba literasi tanpa pembentukan budaya diskusi, hingga kampanye membaca yang lebih menonjolkan estetika media sosial dibanding substansi pengetahuan.

Dalam situasi seperti ini, literasi berisiko berubah menjadi simbol gaya hidup kelas menengah, bukan gerakan transformasi sosial.

Buku akhirnya diposisikan layaknya komoditas konsumsi identitas. Orang membeli buku untuk terlihat intelektual, memotret tumpukan bacaan untuk media sosial, tetapi tidak sungguh-sungguh membangun tradisi berpikir dan berdialog.

Fenomena ini sering disebut sebagai “literasi semu” — sebuah kondisi ketika simbol literasi berkembang, tetapi substansi literasi justru melemah.

Kritik keras terhadap fenomena ini pernah disampaikan dalam pembahasan buku Pseudo Literasi karya M. Iqbal Dawami. Dalam ulasan tersebut disebutkan, “Guru dan kepala sekolah mengampanyekan Gerakan Literasi Sekolah serta mengharuskan siswa membaca minimal 15 menit setiap pagi. Tapi, mereka sendiri ternyata tidak memiliki kebiasaan membaca.”

Kritik tersebut memperlihatkan adanya kontradiksi antara slogan literasi dengan praktik keseharian pelaku pendidikan sendiri.

Kritik serupa juga disampaikan esais Riduan Situmorang yang menyebut bahwa gerakan literasi di sekolah sering hanya menjadi “kosmetika belaka”. Ia menulis, “Gerakan literasi akhirnya tidak saja sudah lari dari konsep, tetapi juga dari pengertian mendasarnya.”

Bahkan ia secara tajam menyatakan, “Gerakan literasi ini, maaf untuk berkata jujur, adalah nol besar belaka.”

Pernyataan tersebut memang terdengar keras, tetapi penting sebagai alarm bahwa gerakan literasi dapat kehilangan makna ketika hanya berhenti pada simbol dan seremoni.

Masalah Literasi Indonesia Sesungguhnya Bersifat Struktural

Kritik terhadap komersialisasi literasi tidak berarti menolak buku atau memusuhi penerbit. Persoalan utamanya justru lebih dalam dan bersifat struktural.

Indonesia masih menghadapi banyak persoalan: akses buku yang tidak merata, harga buku yang mahal, perpustakaan yang kurang hidup, kualitas pendidikan yang timpang, dan budaya diskusi publik yang lemah.

Di banyak daerah, akses terhadap buku berkualitas masih menjadi kemewahan. Karena itu, mengampanyekan literasi tanpa memperbaiki akses pengetahuan hanya akan melahirkan gerakan yang elitis.

Pandangan ini diperkuat oleh kritik akademisi Frial Ramadhan Supratman yang menyatakan bahwa rendahnya literasi bukan semata-mata karena masyarakat malas membaca. “Literasi membaca, matematika, dan sains anak Indonesia rendah bukan karena mereka malas, tetapi karena kesempatan dan fasilitas kurang terdistribusi dengan baik.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa masalah literasi berkaitan erat dengan ketimpangan sosial dan akses pendidikan.

Gerakan literasi seharusnya tidak berhenti pada ajakan membeli buku, tetapi juga memperjuangkan akses pendidikan, distribusi pengetahuan, ruang diskusi publik, dan kemampuan berpikir kritis masyarakat. Tanpa itu, literasi mudah berubah menjadi slogan kosong.

Literasi Tidak Selalu Tentang Buku, Tetapi Buku Tetap Penting

Di era digital, literasi memang tidak lagi identik dengan buku semata. Pengetahuan hari ini dapat diakses melalui: video, podcast, artikel digital, dokumenter, hingga platform pembelajaran daring. Namun kondisi ini bukan berarti buku kehilangan relevansinya.

Buku tetap memiliki peran penting karena mampu membangun kedalaman berpikir yang sulit digantikan oleh arus informasi cepat media sosial. Buku melatih seseorang membaca secara reflektif, memahami konteks, mengikuti alur argumen, dan berpikir secara sistematis.

Masalahnya bukan memilih antara buku atau media digital, melainkan bagaimana membangun budaya pengetahuan yang sehat di tengah banjir informasi. Karena itu, gerakan literasi seharusnya tidak sekadar mendorong masyarakat “membaca lebih banyak”, tetapi juga memahami lebih dalam, berpikir lebih kritis, dan berdialog lebih sehat.

Mengembalikan Literasi pada Tujuan Dasarnya

Pada akhirnya, tujuan gerakan literasi bukan menciptakan pasar buku yang besar, melainkan menciptakan masyarakat yang mampu berpikir, tidak mudah dimanipulasi, terbuka terhadap ilmu pengetahuan, dan memiliki kesadaran sosial yang matang.

Masyarakat yang literat bukan masyarakat yang sekadar gemar membeli buku, tetapi masyarakat yang mampu menggunakan pengetahuan untuk memahami realitas secara lebih rasional dan manusiawi. Karena itu, gerakan literasi perlu dikoreksi agar tidak terjebak menjadi kegiatan seremonial, proyek pencitraan, atau sekadar instrumen komersialisasi budaya.

Literasi harus kembali dipahami sebagai gerakan emansipasi: upaya membebaskan masyarakat dari kebodohan, manipulasi informasi, dan cara berpikir dangkal.

Tanpa semangat itu, kita mungkin akan memiliki semakin banyak acara literasi, tetapi belum tentu memiliki masyarakat yang benar-benar literat.

Artikel Mengoreksi Gerakan Literasi Semu: Ketika Literasi Terjebak dalam Komersialisasi pertama kali tampil pada Bermedia.

“Kita memahami bahwa salah satu persoalan mendasar partai politik di Indonesia saat ini adalah soal lemahnya institusionalisasi parpol, karena dominasi figuritas dalam jangka waktu yang panjang. Kondisi ini berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan dan penurunan kualitas demokrasi.

Pembatasan masa jabatan ketua umum secara prinsip dapat menjadi instrumen meritokrasi untuk memastikan adanya sirkulasi elite yang sehat. Dengan demikian, partai politik tidak hanya bergantung pada satu figur, tetapi berkembang menjadi institusi yang kuat dengan sistem kaderisasi yang berkelanjutan,” terang Mulyanto.

Namun demikian, Mulyanto menambahkan, pembatasan masa jabatan itu adalah wilayah otonomi parpol dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, setiap upaya pengaturan, termasuk pembatasan masa jabatan ketua umum parpol, harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi.

Dalam konteks ketatanegaraan, lanjut Mulyanto, pengaturan tersebut hanya dapat dilakukan melalui revisi Undang-Undang Partai Politik yang dibahas secara terbuka dan partisipatif oleh para pemangku kepentingan. Negara tidak boleh masuk secara berlebihan ke wilayah internal partai tanpa dasar hukum yang kuat.

Lebih jauh Mulyanto mengatakan, pembenahan partai politik tidak cukup hanya dengan membatasi masa jabatan ketua umum. Diperlukan reformasi institusional yang lebih komprehensif, termasuk transparansi dan akuntabilitas keuangan partai, rekruitmen pejabat publik, pendidikan politik, serta pembangunan sistem kaderisasi yang terstruktur dan berkelanjutan.

Institusionalisasi parpol merupakan isu penting dalam kerangka meningkatkan demokratisasi di Indonesia. Karena parpol adalah soko guru demokrasi. Tanpa partai yang terinstitusionalisasi dengan baik, demokrasi akan mudah terjebak pada personalisasi kekuasaan, politik transaksional, dan lemahnya akuntabilitas publik.

“Dalam konteks tersebut, pembatasan masa jabatan pimpinan partai menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong institusionalisasi tersebut. Namun tentu saja, hal ini harus diiringi dengan penguatan nilai, sistem, dan budaya organisasi partai yang sehat,” tegas Anggota DPR RI Periode 2019-2024 ini.

“Sebagai bagian dari praktik baik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam AD/ART-nya telah menerapkan prinsip pembatasan masa jabatan. Ketua Majelis Syura, Presiden Partai, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, dan pimpinan tinggi lainnya dibatasi maksimal dua periode. Ini menunjukkan bahwa pembatasan jabatan bukan hal baru, dan dapat diterapkan secara internal sebagai bagian dari komitmen terhadap demokrasi.

Dengan demikian, usulan KPK ini sebaiknya dipandang sebagai pintu masuk untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem kepartaian di Indonesia, bukan sekadar isu pembatasan jabatan semata,” tegasnya.

Ke depan, kata Mulyanto, DPR bersama pemerintah perlu mengkaji secara serius rekomendasi ini dengan mempertimbangkan aspek konstitusional, demokrasi, dan kebutuhan penguatan kelembagaan partai politik.

Pada akhirnya, tujuan utama dari seluruh upaya ini adalah menghadirkan partai politik yang sehat, demokratis, dan berintegritas, sebagai fondasi utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat

Artikel Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol, Mulyanto: Penting Dibahas pertama kali tampil pada Bermedia.

Hidayat menegaskan kehadiran OKI sangat mempengaruhi kondisi Kawasan Timur Tengah dan juga percaturan global, karena potensi anggota OKI yaitu 57 negara Muslim sangat besar dari segi ekonomi dan politik. Pada awal berdirinya OKI, sempat terjadi embargo minyak kepada AS dan negara-negara Barat yang dipelopori oleh Raja Faisal dari Arab Saudi (1973). “Embargo itu amat mengguncang kondisi dunia. Saat ini tiga selat yang menghubungkan jalur perdagangan internasional sebenarnya dikuasai negeri Muslim, yakni Selat Hormuz (Iran dan Oman), Selat Malaka (Indonesia dan Malaysia), Selat Bab el-Mandeb (Yaman dan Arab Saudi), belum lagi Terusan Suez (dikuasai Mesir) dan Laut Mediterania (perbatasan Turkiye dan negara Afrika Utara). Bila anggota OKI bersatu dan memiliki tujuan bersama yang jelas, maka dapat mengendalikan urat nadi perdagangan dunia,” simpul Hidayat yang pernah menjadi anggota Majelis Ta’sisi Rabithah Alam Islamy (World Muslim League).

Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kemlu, Muhammad Takdir sependapat dengan Hidayat akan pentingnya posisi OKI. “Namun, paradoks OKI terlihat kegagalan mengonversi keunggulan komparatif (populasi, sumber daya energi, dan geopolitik strategis) menjadi bargaining power yang kohesif menghadapi hegemoni Barat. Sebagai organisasi antar-pemerintah terbesar kedua setelah PBB, OKI merupakan wadah utama suara anti-penjajahan, tetapi belum mampu memaksa penghentian agresi atau memberikan jaminan keamanan absolut bagi kedaulatan Palestina,” jelas Takdir.

Akar masalah OKI dapat dilacak pada: 1) Rentang variasi sistem pemerintahan yang ekstrem, dari teokrasi monarki hingga demokrasi parlementer, menyulitkan standardisasi kebijakan; 2) Konflik internal, ancaman terorisme, dan krisis transisi (pasca Arab Spring) yang menyita kapasitas diplomatik dan pembangunan negara anggota; 3) Kesenjangan ekonomi ekstrem berupa perbedaan tajam antara negara-negara kaya energi dengan negara-negara berkembang berpendapatan rendah yang mengubah prioritas nasional; dan 4) Friksi geopolitik dan sectarian seperti rivalitas kekuatan kawasan (Negara Teluk vs Iran) dan perbedaan corak keislaman yang menutupi persatuan. “Masalah Palestina dapat berfungsi sebagai kalimatun sawa’ (titik temu) di antara berbagai kepentingan anggota OKI,” Takdir menegaskan.

Menurut Takdir, agenda revitalisasi OKI dimulai dengan mengisi kekosongan kepemimpinan, karena tidak ada satu negara Muslim dominan yang mampu memimpin secara moral dan diplomatik. Harus dilakukan perubahan orientasi kebijakan dari sikap reaktif dan terhambat masalah domestik anggota menjadi proaktif dengan agenda-setting bersama, berpusat pada pembebasan Palestina. Kemudian menghilangkan ketergantungan eksternal: dari tingginya deviasi diplomasi akibat dominasi hegemoni Barat menuju kemandirian strategis melalui New Development Bank (revitalisasi IDB) dan kerjasama Selatan-Selatan.

Gagasan Takdir diperkuat oleh Heru Susetyo dari segi hukum internasional tentang peran sentral Masjid al-Aqsha dan Kota Suci Yerusalem yang diakui tiga pemeluk agama besar di dunia (Yahudi, Kristen dan Islam). Tindakan brutal rezim zionis tidak hanya merusak tatanan global, namun juga hubungan antara pemeluk agama-agama besar dunia. Pengamat geopolitik M. Faisal Karim mengkritik intervensi AS yang terlalu dalam di Kawasan Timur Tengah, sehingga menimbulkan kekacauan global dengan mendukung penuh rezim zionis tanpa reservasi.

Hidayat Nur Wahid menegaskan ulang, posisi Indonesia yang sangat strategis dalam mendorong revitalisasi OKI. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus salah satu pendiri OKI yang diterima sangat baik di negara-negara Barat sebagai negara demokratis dan moderat, “Indonesia dipercaya banyak pihak memiliki legitimasi kuat untuk mengambil peran kepemimpinan dan revitalisasi OKI. Apalagi kini Indonesia sudah menandatangani Piagam Pendirian OKI pada tahun 2024,” papar HNW.

Langkah penting yang perlu dilakukan dalam rangka revitalisasi OKI Adalah menghidupkan kembali Deklarasi Jakarta sebagai hasil Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI yang pernah digelar di Jakarta, Indonesia, pada tahun 2016. Deklarasi tersebut berisi komitmen konkret negara-negara anggota dalam menyelamatkan Masjid Al-Aqsa dan mendukung Palestina merdeka, baik melalui jalur politik, ekonomi, diplomasi, maupun hukum internasional.

Artikel Hidayat Nurwahid: Revitalisasi OKI Penting untuk Kemerdekaan Palestina dan Pembebasan Masjid al-Aqsha pertama kali tampil pada Bermedia.

Artikel PKS Minta Indonesia Berperan Aktif Dalam Diplomasi Terkait Perang di Selat Hormuz pertama kali tampil pada Bermedia.

Hadir di acara ini para nazhir dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satu yang menonjol dari forum ini adalah kuatnya kehadiran generasi muda. Kehadiran kaum muda dalam acara ini menandakan bahwa wakaf tidak lagi dipandang sebagai sektor yang statis dan tradisional, melainkan sebagai ruang pengabdian, inovasi, dan pembangunan masa depan umat yang semakin relevan.

Kegiatan ini dibagi ke dalam tiga agenda utama, yaitu Silaturrahim Nazhir Indonesia, Launching Indonesia Nazhir Academy (INA), dan Talk Show Amandemen Wakaf. Ketiga agenda tersebut dirancang saling melengkapi.

Silaturrahim menjadi ruang konsolidasi dan penguatan jejaring nasional, peluncuran INA menjadi tonggak penguatan kapasitas sumber daya manusia nazhir, sedangkan talk show amandemen wakaf menjadi arena pertukaran gagasan lintas lembaga mengenai pembaruan tata kelola dan regulasi wakaf yang lebih adaptif.

Silaturrahim Nazhir Indonesia menjadi ruang strategis untuk mempertemukan para pengelola wakaf dari berbagai latar belakang, pengalaman, dan wilayah. Pertemuan ini tidak hanya mempererat ukhuwah, tetapi juga membuka ruang belajar bersama, pertukaran pengalaman lapangan, serta pembentukan kesadaran kolektif bahwa kebangkitan wakaf Indonesia hanya mungkin dicapai melalui kolaborasi yang lebih kuat. Dalam konteks ini, silaturrahim tidak berhenti sebagai pertemuan sosial, tetapi menjadi bagian dari konsolidasi nasional para penjaga amanah umat.

Proses Konsolidasi

Ketua Panitia, Ahmad Faisal, menjelaskan Silaturrahim Nazhir Indonesia merupakan bagian dari rangkaian kegiatan besar ANI yang telah dimulai sejak awal tahun. Menurutnya, proses konsolidasi ini diawali dengan Rakernas Online pada 15 Februari 2026, kemudian dilanjutkan pada pertengahan Ramadhan melalui webinar Nazhir Insight Series (NIS) bertema Wakaf Ibadah Cerdas yang diikuti lebih dari 80 peserta.

“Hari ini menjadi puncaknya melalui Silaturrahim Nazhir Indonesia di Masjid Istiqlal. Peserta yang hadir juga cukup representatif secara nasional, karena datang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Ke depan, kami berharap seluruh wilayah di Indonesia dapat semakin terlibat dalam agenda-agenda ANI,” ujarnya.

Peluncuran Indonesia Nazhir Academy (INA) menjadi salah satu penanda terpenting dalam acara ini. INA hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas nazhir Indonesia secara lebih sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Di tengah besarnya potensi wakaf nasional, tantangan utama justru terletak pada belum meratanya kapasitas pengelolaan. Ratusan ribu titik aset wakaf masih belum produktif, sementara kualitas sumber daya manusia nazhir dan tata kelola kelembagaan masih membutuhkan penguatan yang serius.

INA dirancang bukan sekadar sebagai program pelatihan, melainkan sebagai pusat pembelajaran dan pembinaan nazhir yang berorientasi pada perubahan mindset, penguatan karakter amanah, peningkatan kompetensi, perbaikan kinerja, dan perluasan literasi wakaf. Melalui INA, ANI ingin mendorong lahirnya generasi baru nazhir yang bukan hanya memahami nilai dan fikih wakaf, tetapi juga mampu mengelola aset, membangun kepercayaan publik, mengembangkan proyek produktif, serta menghadirkan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Selaras dengan itu, Ahmad Faisal menegaskan bahwa peluncuran INA merupakan langkah strategis untuk membangun fondasi baru pengelolaan wakaf di Indonesia. “INA bukan sekadar program pelatihan, tetapi bagian dari upaya strategis membangun fondasi baru pengelolaan wakaf. Kita ingin memastikan bahwa nazhir Indonesia tidak hanya amanah, tetapi juga profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman,” ujarnya.

Agenda Silaturahim

Agenda ketiga, yakni Talk Show Amandemen Wakaf, menghadirkan sejumlah narasumber dari institusi-institusi strategis, yaitu Dr. Dwi Irianti Hadingnidyah, Direktur Keuangan Sosial Syariah KNEKS; Ibu Siti Rochmawati, S.T., M.Sc., Deputi Direktur Kelompok Pemberdayaan Sektor Keuangan Inklusif Syariah, DEKS Bank Indonesia; Dr. KH. Ahmad Zubaidi, M.A., Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia; Prof. Helza Novalita dari Asosiasi Nazhir Indonesia; Rayan Asa Luminaries dari Forum Wakaf Produktif; serta Soeyatwoko, AVP Islamic Ecosystem Solution Group BSI. Hadir pula sebagai tokoh penanggap Dr. Royyan Ramdhani, M.A., Wakil Rektor Universitas Darussalam Gontor.

Dalam paparannya, Dr. Dwi Irianti Hadingnidyah menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar, namun tantangan utamanya terletak pada produktivitas aset, kualitas sumber daya manusia, kebutuhan pembiayaan, dan penguatan tata kelola. Ia menekankan bahwa wakaf harus ditempatkan sebagai instrumen ekonomi strategis, bukan hanya instrumen ibadah dalam pengertian yang terbatas. Menurutnya, penguatan wakaf nasional perlu ditopang oleh peta jalan yang kuat melalui literasi, regulasi, peningkatan kualitas SDM, digitalisasi, dan pembangunan proyek-proyek berdampak besar agar wakaf hadir secara nyata dalam pembangunan nasional.

Sementara itu, Ibu Siti Rochmawati, S.T., M.Sc. dari DEKS BI menyoroti pentingnya profesionalisasi nazhir sebagai kebutuhan mendesak dalam pengembangan wakaf Indonesia. Menurutnya, nazhir ke depan harus dipandang sebagai profesi utama yang menuntut kompetensi manajerial, bisnis, dan tata kelola yang kuat, setara dengan pengelola aset modern. Ia juga menekankan pentingnya penguatan standar kompetensi, integrasi data, digitalisasi, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola wakaf yang sehat agar lembaga wakaf mampu tumbuh secara berkelanjutan dan memperoleh kepercayaan publik yang lebih luas.

Perspektif BWI

Dari perspektif Badan Wakaf Indonesia, Dr. KH. Ahmad Zubaidi, M.A. menegaskan pentingnya pembaruan regulasi wakaf agar mampu menjawab perkembangan zaman dan kebutuhan pengelolaan yang semakin kompleks. Kehadiran BWI dalam forum ini menegaskan komitmen untuk mendorong tata kelola wakaf yang lebih kuat, lebih terintegrasi, dan lebih adaptif terhadap tantangan riil di lapangan. Pandangan ini memperkuat kesadaran bersama bahwa penguatan wakaf nasional membutuhkan landasan regulasi yang visioner sekaligus aplikatif.

Dari kalangan Asosiasi Nazhir Indonesia, Prof. Helza Novalita menekankan bahwa penguatan wakaf ke depan tidak bisa dilepaskan dari pembangunan kapasitas kelembagaan nazhir. Menurutnya, pengelolaan wakaf harus bergerak dari pola tradisional menuju pola yang lebih profesional, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan manfaat. Dalam konteks itulah, kehadiran INA menjadi relevan sebagai ikhtiar untuk melahirkan nazhir yang tidak hanya memahami nilai wakaf, tetapi juga mampu menerjemahkannya menjadi sistem kerja dan dampak yang nyata.

Sementara itu, Rayyan Luminari dari Forum Wakaf Produktif menggarisbawahi bahwa tantangan terbesar wakaf nasional bukan semata pada besarnya angka potensi, melainkan pada minimnya proyek-proyek ikonik dan produktif yang benar-benar dirasakan publik. Ia menilai, wakaf perlu didorong keluar dari pola konsumtif menuju pendekatan investasi sektor riil dan dampak berkelanjutan. Menurutnya, wakaf hanya akan tumbuh menjadi kekuatan besar jika para nazhir berani mengelolanya dengan mentalitas produktif, mitigasi risiko yang baik, dan komitmen pada transparansi.

Dari sektor perbankan syariah, Soeyatwoko, AVP Islamic Ecosystem Solution Group BSI, menekankan pentingnya sinergi antara lembaga keuangan syariah dan nazhir dalam memperkuat ekosistem wakaf nasional. Ia melihat peluang besar bagi pengembangan instrumen wakaf digital, pengelolaan wakaf uang, dan optimalisasi aset melalui skema kerja sama yang sehat dan profesional. Menurutnya, wakaf ke depan memerlukan proyek yang terukur, menarik, dan terpercaya agar dapat menjangkau partisipasi masyarakat yang lebih luas, termasuk peluang dari investor global.

Pendidikan Berbasis Wakaf

Adapun Dr. Royyan Ramdhani, M.A., sebagai tokoh penanggap, menghadirkan perspektif penting dari pengalaman lembaga pendidikan berbasis wakaf. Ia menekankan bahwa wakaf harus menjadi fondasi kemandirian institusi, bukan sekadar penopang administratif. Dengan merujuk pada praktik di lingkungan pendidikan, ia menunjukkan bahwa keberhasilan wakaf sangat ditentukan oleh keteladanan, kemandirian, dan kemampuan membangun sistem yang aplikatif dan adaptif. Pandangan ini memberi penegasan bahwa wakaf bukan hanya soal aset, tetapi juga soal pembentukan budaya kelembagaan dan “wakaf manusia” yang menempatkan kemaslahatan institusi di atas kepentingan pribadi.

Secara keseluruhan, talk show ini memperlihatkan satu benang merah yang kuat: wakaf Indonesia membutuhkan lompatan serentak pada tiga bidang sekaligus, yaitu kualitas SDM nazhir, kekuatan tata kelola kelembagaan, dan pembaruan regulasi yang lebih adaptif. Berbagai pandangan yang muncul menegaskan bahwa tantangan utama saat ini tidak lagi sekadar menghimpun wakaf, tetapi mengubah potensi besar itu menjadi dampak nyata yang dapat dirasakan publik, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan sosial yang lebih luas.

Presiden Asosiasi Nazhir Indonesia, Imam Nur Azis, menegaskan bahwa masa depan wakaf tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset, tetapi oleh kualitas pengelolaannya. “Kita tidak kekurangan potensi, tetapi kita masih kekurangan kapasitas. Karena itu, wakaf ke depan harus dibangun di atas dua fondasi utama: penguatan SDM nazhir dan pembaruan sistem melalui regulasi yang lebih visioner,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, “Melalui INA dan dorongan amandemen UU Wakaf, kita ingin membawa wakaf Indonesia naik kelas—dari sekadar potensi menjadi kekuatan nyata dalam membangun ekonomi umat dan peradaban.”

Kegiatan ini menjadi penanda bahwa wakaf Indonesia tengah bergerak menuju fase baru yang lebih sistematis, lebih profesional, dan lebih terintegrasi. Sinergi antara silaturrahim nasional para nazhir, peluncuran Indonesia Nazhir Academy, dan dialog strategis mengenai amandemen wakaf menunjukkan bahwa ekosistem wakaf nasional sedang dibangun di atas fondasi yang lebih kuat. Kehadiran generasi muda, dukungan para tokoh, serta keterlibatan lembaga-lembaga strategis menjadi modal penting bagi lahirnya pengelolaan wakaf yang lebih modern, terpercaya, dan berdampak luas.

Dengan semangat tersebut, ANI berharap momentum di Masjid Istiqlal ini tidak berhenti sebagai agenda sesaat, tetapi menjadi awal dari konsolidasi besar gerakan wakaf Indonesia. Harapannya, wakaf tidak lagi berhenti pada potensi, melainkan benar-benar tumbuh menjadi kekuatan nyata dalam membangun kesejahteraan umat, kemandirian lembaga, dan fondasi peradaban Indonesia yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Artikel Pendirian Indonesia Nazhir Academy Percepat Transformasi Wakaf Nasional pertama kali tampil pada Bermedia.

Sebagai seorang Muslim berakal sehat, kita harus memahami fenomena perang dan konflik antar negara. Seperti dijelaskan dalam al-Qur’an, surat Ali Imran, ayat 190-191:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Mahasuci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka.”

Akar Sejarah

Fenomena perang dalam sejarah manusia pertama terjadi antara bangsa Sumer dan Elam di wilayah Mesopotamia sekitar 2700 SM, dengan posisi Sumer keluar sebagai pemenang. Konflik ini terkenal sebagai contoh pertama dari aksi militer terorganisir antara kota-negara (city-state). Sementara peristiwa perjanjian damai pertama yang diketahui manusia ditandatangani pada 1258 SM antara Ramesses II dari Mesir dan Hattusili III dari Kerajaan Hittite, mengakhiri permusuhan dan menetapkan protokol diplomatik seperti batas wilayah dan pertukaran tahanan. Fenomena perang –sebab dan dampaknya—perlu dipahami, meskipun kebanyakan manusia tidak menyukainya. Hanya orang-orang yang suka menghasut (war-mongers) dan berbisnis senjata yang menyukai perang. Allah Ta’ala menegaskan dalam firman-Nya:

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.“ (QS Al-Baqarah: 216)

Sebelum mengkaji lebih jauh berbagai pemikiran tentang sebab perang, kita harus membongkar apa motif suatu kelompok/negara mengobarkan perang? Rasulullah Saw mengungkap dalam salah satu haditsnya tentang motivasi orang untuk berperang:

Diriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal: Rasulullah (ﷺ) bersabda: “Perang itu ada dua jenis: Seseorang yang mencari keridhaan Allah, taat kepada pemimpin, memberikan harta yang berharga, memperlakukan rekannya dengan lembut, dan menghindari kerusakan, maka tidur dan bangunnya adalah seluruhnya mendapatkan pahala; tetapi orang yang berperang dengan semangat pamer, untuk tujuan menunjukkan diri dan mendapatkan reputasi, yang tidak taat kepada pemimpin dan melakukan kerusakan di bumi, maka dia tidak akan kembali dengan kebaikan atau tanpa cela.“ (H.R, Abu Dawud No. 2515, Kitab Jihad)

Golongan kedua adalah orang yang hobi berperang/berkonflik untuk meraih popularitas dan mengeruk keuntungan dari kekacauan yangg terjadi dan penderitaan orang banyak. Mereka ingin menunjukkan arogansi dan dominasinya atas orang/kelompok lain, karena itu harus dicegah dan diberikan sanksi. Namun, kita tahu kondisi dunia saat ini sangat lemah dalam penegakan hukum dan norma internasional, karena paham realisme/kekuatan militer lebih dominan.

Dalam kondisi dunia penuh kekacauan (world disorder), kita terkenang dengan seorang sosok ulama peletak dasar ilmu Hukum Perang, yaitu Abu’ Abd Allah Muhammad ibn al-Hasan ibn Farqad Al-Shaybani (lahir di Iraq, 749-805 M). Ia dikenal sebagai “Bapak hukum internasional Muslim,” ahli hukum Islam dan murid dari Abu Hanifa (pendiri mazhab Hanafi) dan sekaligus murid Malik ibn Anas (pendiri mazhab Maliki). Al-Shaybani memadukan aliran ahlul ra’yi dan ahlun nash. Ia juga, terkenal sebagai “Perintis Hukum Internasional” karena kontribusi pentingnya terhadap hukum internasional modern yang tak tertandingi, sebelum Hugo Grotius (cendekiawan Belanda), yang dipandang sebagai salah satu batu penjuru bahkan hingga hari ini dari perspektif Islam tentang hukum internasional.

Filosofi Perang

Shaybani menulis karya penting tentang hukum internasional (Siyar al-Kabir), yang ditulis pada abad ke-8. Kitab itu terdiri tujuh ‘fasl’ (bab), masing-masing menjelaskan perilaku yang diperbolehkan bagi seorang pejuang Muslim dalam peperangan atau, ketika dalam perdamaian, berurusan dengan non-Muslim. Bab 1 berisi petunjuk Nabi Saw tentang perilaku perang dan hubungan internasional; bab 2 tentang perlakuan tentara terhadap orang-orang kafir; 3) Perolehan harta Muslim yang sebelumnya diambil oleh non-Muslim sebagai rampasan; 4) Pengelolaan ‘Kharaj’ (pajak hasil bumi); 5) Perdamaian, rekonsiliasi, dan gencatan senjata di antara para penguasa; 6) Pernikahan antarbangsa di masa perang dan masuknya para pedagang ke wilayah mereka; dan 7) Hubungan dengan non-Muslim. Bila diteliti, pokok masalah yang dibahas Shaybani cukup komprehensif dan relevan dengan kondisi dunia hingga kini.

Pemikiran Shaybani itulah yang mempengaruhi Hugo Grotius (1583-1645), perumus hukum perang versi Barat. Meskipun pengaruhnya amat signifikan terhadap hukum internasional, hubungan internasional, hukum alam, dan pemikiran politik secara umum, buku “The Law of War and Peace” karya Grotius hampir tidak tersedia selama beberapa dekade. Pada tahun 1966, Hakim Jessup dari Mahkamah Internasional menyoroti munculnya terjemahan bahasa Inggris dari kitab tentang ‘Hukum Internasional Islam’ karya Shaybānī adalah sangat tepat waktu dan menarik perhatian karena adanya perdebatan mengenai apakah hukum internasional, yang sering disebut Hugo Grotius sebagai perumusnya, benar-benar terinspirasi pemikiran Barat-Eropa sehingga tidak cocok untuk penerapan secara universal. Kontroversi itu masih menjadi perdebatan di kalangan pakar hukum dan hubungan internasional.

Hukum internasional yang berlaku saat ini merupakan sistem aturan, norma, dan prinsip yang mengatur hubungan dan perilaku negara berdaulat, organisasi internasional, dan individu di tingkat global. Sumber utama Hukum Internasional adalah: 1) Perjanjian (kesepakatan tertulis resmi antara negara yang menjadi mengikat secara hukum setelah diratifikasi oleh negara-negara tersebut); 2) Kebiasaan/konvensi internasional (praktik yang secara konsisten diikuti oleh negara-negara karena rasa kewajiban hukum, seperti kekebalan diplomatik, yang mengikat bahkan negara-negara yang belum secara resmi menyetujui perjanjian tertentu; dan 3) Prinsip Hukum Umum (konsep hukum yang umum di berbagai sistem hukum utama di seluruh dunia, menyediakan dasar untuk menyelesaikan sengketa dan membimbing perilaku negara).

Selain itu, ada pula hukum humanitarian sebagai cabang hukum internasional yang mengatur perilaku pihak-pihak selama konflik bersenjata, bertujuan untuk melindungi warga sipil, orang yang terluka, tahanan perang, dan non-combatant lain, sambil mengatur sarana dan metode peperangan untuk meminimalkan penderitaan manusia. Akar hukum kemanusiaan dapat ditelusuri pada adat-istiadat kuno dan hukum agama, termasuk Manusmriti di India, hukum Islam (Syariah), dan etika Kristen tentang perang yang adil. Hukum humaniter internasional modern dimulai dengan Konvensi Jenewa Pertama pada tahun 1864, yang diprakarsai oleh Henry Dunant setelah menyaksikan Pertempuran Solferino, dan kemudian diperluas melalui Konvensi Den Haag (1899 dan 1907) dan Empat Konvensi Jenewa tahun 1949, dengan Protokol Tambahan pada tahun 1977 yang memperluas perlindungan untuk perang sipil dan konflik gerilya.

Efektivitas PBB

Mengapa hukum internasional dan hukum humanitarian saat ini terkesan mandul, termasuk peran organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tak efektif dan tak berwibawa? Menurut Penulis, semua berpangkal dari pertarungan pemikiran dan kepentingan dari para aktor global (global players) yang dipengaruhi oleh pemikir klasik. Disamping Shaybani, kita mengenal sosok pemikir Thucydides (460 SM), sejarawan dan jenderal perang Athena yang paling dikenal karena karyanya “History of The Peloponnesian War,” catatan faktual dan analitis tentang konflik abad ke-5 SM antara Athena dan Sparta hingga 411 SM. Ia diasingkan setelah gagal menyelamatkan Amphipolis pada 424 SM, ia menggunakan posisinya untuk mengumpulkan perspektif dari kedua belah pihak, merintis sejarah yang berbasis bukti dan tidak memihak. Karyanya dijadikan referensi bagi mazhab realisme politik, dan kajian seperti Melian Dialogue tetap berpengaruh dalam bidang sejarah dan hubungan internasional.

Dari benua India, kita mengetahui figur pemikir Kautilya (350 SM), yang sering disebut sebagai Chanakya atau Vishnugupta, lahir di Takshashila (sekarang di Pakistan). Ia berasal dari keluarga Brahmana dan berpendidikan multidisiplin, termasuk ilmu politik, ekonomi, dan strategi militer. Ia bekerja sebagai guru di universitas kuno Takshashila, di mana ia merasa frustrasi dengan keterbelahan politik di India. Kautilya berperan penting dalam pendirian Kekaisaran Maurya. Ia adalah penasihat utama bagi Chandragupta Maurya, membantunya menggulingkan dinasti Nanda dan menjadi kaisar pertama Kekaisaran Maurya. Karyanya, Arthashastra, yang menguraikan strategi untuk pemerintahan dan tata kelola negara.

Pemikir berikutnya adalah Sun Tzu (544-496 SM), komandan militer Tiongkok kuno, ahli strategi, filsuf, dan penulis yang hidup selama periode Zhou Timur (771–256 SM). Kebijaksanaan Sun Tzu menekankan strategi, kesabaran, serta memahami diri sendiri dan lawan untuk mencapai keberhasilan dalam konflik dan kehidupan. Bukunya The Art of War (Sun Zi Bing Fa) terdiri dari 13 bab yang membahas berbagai aspek strategi dan taktik militer. Beberapa prinsipnya menyatakan: “Semua peperangan didasarkan pada desepsi.” Dalam tradisi Islam, dikenal juga norma serupa “al-harbu khud’atun” (perang adalah tipu daya). Prinsip lain dari Sun Tzu: “Jika kamu mengenal musuh dan mengenal dirimu sendiri, kamu tidak perlu takut pada hasil dari seratus pertempuran.” Strategi perang bagi Sun Tzu mengandalkan kecerdikan, bukan kekuatan fisik semata.

Keempat pemikir klasik itu memiliki prinsip dan kerangka berpikir tersendiri, sehingga kita dapat mengkaji perbandingan nilai dan warisan pemikiran yang ditinggalkan hingga era kontemporer dari sisi: nilai dasar, sebab perang, tujuan perang, strategi utama, pandangan tentang perdamaian, dan warisan pemikiran.

Nilai Dasar

Perbandingan pemikiran tentang perang dapat ditelusuri dari beberapa aspek. Dari aspek nilai dasar, pemikiran Shaybani berdasarkan hukum Islam yang menekankan asas keadilan dan perlindungan non-kombatan (warga sipil tak bersenjata), sedang jihad pada hakikatnya merupakan upaya pembelaan diri (self defense) dari kaum tertindas (mustadh’afin) kepada kelompok penindas (mustakbirin). Pandangan Shaybani dapat dikategorikan sebagai Idealisme normatif. Berbeda dengan Thucydides, penggagas Realisme dalam politik antar negara (politic among nations) berdasarkan kekuasaan dan kepentingan sebagai pendorong utama. Pernyataan Thucydides yang termasyhur dalam Melian Dialogue (416 SM) mengilustrasikan realitas keras dari pertarungan kekuasaan: the strong act according to their ability, while the weak endure the consequences. Athena menuntut agar pulau netral Melos menyerah dan membayar upeti, tetapi orang-orang Melos menolak, memohon keadilan dan kesetaraan. Orang-orang Athena dengan tegas menanggapi bahwa di dunia nyata, keadilan hanya berlaku antara mereka yang setara dalam kekuasaan (equals in power), dan sebaliknya, yang kuat memaksakan kehendaknya sementara yang lemah harus menerimanya. Ketika Melos menolak, Athena mengeksekusi para pria dan menjadikan para wanita serta anak-anak sebagai budak, menunjukkan penerapan kekuasaan yang brutal. Pemikir India, Kautilya menggariskan Pragmatisme dengan raison d’étre: kepentingan negara di atas segalanya. Dari Tiongkok, Sun Tzu membela Moralisme dalam perang, mengedepankan harmoni dan strategi “kemenangan tanpa pertempuran” (winning without fighting) lebih utama.

Tentang sebab perang, para pemikir berbeda pandangan. Shaybani memandang agresi terjadi apabila salah satu atau kedua pihak melanggar perjanjian, lalu serangan dipersepsi sebagai ancaman terhadap umat/negara. Sementara pandangan realis Thucydides melihat perang terjadi karena ketakutan di antara pihak yang bersaing, sehingga masing-masing pihak berupaya lebih awal untuk mempertahankan kepentingannya, dan perebutan kekuasaan antar negara-kota menjadi siklus ketakutan yang tak pernah berakhir. Pandangan Kautilya menunjukkan ambisi ekspansi dari negara kuat yang menjadi sentral kekuasaan, jaminan keamanan dan keseimbangan kekuatan dinegosiasikan di antara pihak. Sementara Sun Tzu melihat negara yang cerdas memanfaatkan ketidaksiapan dan kelemahan lawan untuk menaklukkan dengan berbagai cara (soft power), tidak mesti dengan kekuatan militer (hard power), asalkan kepentingan strategis dapat terpenuhi.

Presiden Donald Trump, tatkala melakukan serangan brutal ke berbagai kota di Iran (28/2/2026), beralasan bahwa pemerintahan Ali Khamenei telah menolak negosiasi pengendalian senjata nuklir, sehingga AS melakukan pre-emptive strike untuk melumpuhkan lawan dan mencegah ancaman nyata (imminent threat) dari Iran. Seolah-olah Trump bersikap idealis dan menghormati norma internasional, padahal menurut Menlu Oman selaku mediator, justru AS yang menarik diri dari proses negosiasi yang sudah mendekati titik akhir dan tetiba melakukan serangan mendadak. Sebagai seorang realis tulen, Trump tidak mengenal negosiasi kecuali basa-basi diplomatik, namun yang lebih licik adalah Benjamin Netanyahu dengan mengkapitalisasi kelemahan rezim Trump, bersama lobi Yahudi (AIPAC) mendorong kebijakan agresif terhadap Iran. Walhasil, Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional (NCTC) AS, Joseph Kent, akhirnya mengundurkan diri pada 17 Maret 2026, sebagai protes terhadap kebijakan perang AS di Iran yang tanpa alasan rasional dan bukan membela kepentingan nasional AS, semata-mata mengekor provokasi Netanyahu dan lobi Yahudi demi merealisasikan mimpi The Greater Israel. Negara adidaya dengan ambisi realis terkesan patriotik dan perkasa, padahal hanya menjadi boneka dari kepentingan Zionis.

Proses Solusi

Perbedaan pandangan tentang tujuan perang akan mempengaruhi proses solusi yang ditempuh. Dalam pandangan Shaybani, perang dapat dihentikan dengan menegakkan keadilan dan rule of game yang disepakati bersama, melindungi kepentingan mayoritas warga dan kedaulatan nasional setiap negara, memberi sanksi kepada pihak yang melanggar norma dan kesepakatan, bukan membenarkan dan membiarkan dominasi suatu pihak yang dipandang kuat. Menurut kerangka berpikir realis, perang berakhir karena semua pihak ingin bertahan hidup (mencegah runtuhnya eksistensi atau posisi dominan) dan menjaga posisi dalam sistem anarki dengan mengandalkan kekuatan sendiri, namun kondisi itu bersifat sementara dan sewaktu-waktu dapat berubah menjadi ketegangan baru dengan konteks berbeda. Dalam perspektif Kautilyan, tajuan perang untuk memperkuat posisi sentral negara dan memperluas pengaruh serta menjaga stabilitas kawasan (yang didefinisikan melalui teori mandala perang). Sedangkan Sun Tzu menekankan pencapaian kemenangan dengan biaya minimal atau –kalau bisa—tanpa mengorbankan kekuatan fisik/militer, fokus menjaga kekuatan dan keutuhan negara sebagai modal utama, sebab kondisi lemah dan terpecah-belah akan mudah dieksploitasi musuh.

Strategi utama yang ditempuh kaum idealis adalah menegakkan aturan secara ketat, bila perang tak dapat dihindari dan harus terjadi bentrokan bersenjata, antara lain perlindungan terhadap tawanan perang dan larangan membunuh warga sipil non-kombatan. Dunia dibuat kagum dan terpesona dengan sikap konsekuen dan humanis yang ditunjukkan Brigade Al-Qassam (Hamas) dan kelompok perlawanan Palestina lain saat menyepakati gencatan senjata dan membebaskan tawanan perang yang terlindungi secara fisik. Sebaliknya, rezim zionis Israel justru melakukan genosida di luar batas kemanusiaan. Alasan rezim zionis untuk membela diri dari serangan 7 Oktober 2023 yang dilakukan Hamas hanya omong kosong, karena menurut laporan investigasi media Israel (Haaretz) malah pasukan Israel Defense Force (IDF) yang membantai warganya sendiri saat terjadi kekacauan di arena festival musik Supernova Sukkot Gathering di gurun Negev, Israel Selatan, dekat dengan Kibbutz Re’im. Insiden yang digembar-gemborkan Israel itu –termasuk oleh Netanyahu yang menuding Hamas telah membunuh 40 bayi dengan cara memenggal lehernya, terbukti merupakan disinformasi atau hoaks. Bahkan, IDF secara terbuka menerapkan Hannibal Directive yaitu protokol kontroversial untuk maksimalisasi tindakan militer demi mencegah tentara IDF ditawan musuh, walaupun harus mengorbankan nyawa tentara Israel sendiri. Perintah yang diterapkan sejak 1986 itu mencegah upaya penculikan terhadap pasukan IDF dengan tujuan menutup pintu negosiasi dalam pertukaran tawanan. Jadi, nyawa tentara IDF tak ada harganya bila beresiko terhadap posisi politik zionis.

Kaum realis menjalankan strategi perimbangan kekuatan (balance of power), yakni membangun aliansi dengan kekuatan dominan (bandwagoning) atau membuat gerakan penyeimbang (balancing) bila kekuatan dominan terlihat melemah dan cenderung kalah, sementara sikap netral dipandang beresiko ganda. Strategi pragmatis Kautilya untuk memenangkan perang menggunakan pendekatan komprehensif yang menggabungkan mobilisasi militer, diplomasi licik, spionase dan stabilitas ekonomi, namun siap lakukan perang terbuka bila perlu. Kunjungan PM Narendra Modi ke Israel (25-26 Februari 2026) –hanya dua hari sebelum serangan AS/Israel ke Iran—untuk memperkuat kemitraan strategis dalam bidang pertahanan, teknologi dan keamanan. Namun, pada saat bersamaan India mengimpor minyak dari Iran dengan nilai yang sangat besar setelah impor dari Rusia. India juga tergabung dalam BRICS, namun kedekatannya dengan Israel dan sikap mendukung genosida zionis membuat anggota BRICS menjauh dan ingin mendepaknya.

Strategi China sulit ditebak karena mengandalkan desepsi dan fleksibilitas gerak, serta menghindari bentrokan langsung. Sikap resmi China tak ikut campur dalam konflik AS-Iran, namun di belakang layar China (bersama Rusia) memasok perlengkapan senjata Iran dan informasi presisi tentang target militer di wilayah Israel. Semua dukungan (informasi intelijen) tak langsung itu dilakukan melalui platform media sosial, sehingga publik dapat belajar dan memahaminya. AS dan Israel terlihat seperti raksasa yang naif dan tidak menyadari kelemahannya sudah ditelanjangi di mata dunia, kalau China mau menyerang pasti mudah mengalahkan mereka. Sebagai pukulan ekonomi, Iran memblokir Selat Hormuz bagi semua kapal tapi membuka jalur bagi mereka yang ingin bertransaksi menggunakan mata uang Yuan (China) dan meninggalkan Dollar (AS). China menghantam AS dari belakang punggung dan itu lebih menyakitkan/melumpuhkan.

Bagaimana pandangan para pemikir lintas peradaban itu tentang perdamaian? Bagi Shaybani, perdamaian dicapai melalui penegakan keadilan dan kepatuhan hukum dari semua pihak, terutama global key players. Sementara Thucydides melihat perdamaian hanya mungkin tercipta sebagai hasil dari keseimbangan kekuatan negara-negara besar (major players), suatu bentuk perdamaian rapuh. Dalam kerangka Kautilyan, perdamaian sebagai hasil dominasi negara sentral dan perjanjian yang menguntungkan aliansi utama, pandangan ini memadukan aspek realisme (dominasi) dan idealisme (negosiasi). Sedangkan filosofi Sun Tzu, perdamaian ideal tercapai bila musuh tunduk tanpa perang, tetapi tentu saja ada bentuk penaklukan lain: ekonomi, budaya atau informasi.

Fenomena Perang

Para pemikir klasik telah mencermati fenomena perang dan damai dalam rentang zaman berbeda, juga konteks budaya dan lingkungan tak sama. Namun, semuanya memberi kontribusi bagi perkembangan pemikiran dan realitas dunia yang kita saksikan hari ini. Warisan pemikiran mereka mungkin tetap berpengaruh pada abad yang akan datang karena motif dasar dan perilaku manusia dari zaman ke zaman tak mengalami perubahan mendasar. Alcibiades (450-404 SM) penguasa Athena pada akhir Perang Peloponnesia yang sempat membelot ke Sparta dan Persia, hingga akhirnya terbunuh di Frigia. Archidamus II (427 SM) raja Sparta yang memimpin invasi awal ke Attika dan Lysander (395 SM) laksamana yang menghancurkan armada Athena di Aegospotami, membawa kemenangan Sparta. Karakter Alcibiades memiliki kesejajaran dengan Trump dan Netanyahu, sementara Archidamus II dan Lysander mungkin merepresentasikan Ali Khamenei dan Ali Larijani. Kita belum tahu ujung perang AS/Israel versus Iran, namun sejumlah pengamat sudah mengkalkulasi kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak. Andai Thucydides hidup di era digital kini, ia akan mencatat rinci bab terakhir dari arogansi adidaya AS dan mimpi Israel Raya.

Shaybani mewariskan fondasi hukum internasional berbasis nilai-nilai universal Islam (fiqh siyar). Thucydides memberi formula praktis realisme dalam hubungan internasional bagi para penguasa. Kautilya meletakkan tradisi geopolitik India dan teori mandala perang untuk menentukan prioritas keamanan. Sedang Sun Tzu tak hanya merumuskan resep strategi militer yang dipelajari perwira di berbagai akademi militer global, melainkan juga menawarkan relevansi strategi di dunia bisnis dan politik, karena perang pada hakekatnya ialah politik/diplomasi dengan angkat senjata dan bahasa rudal. Dan sebaliknya, politik/diplomasi adalah perang dengan senjata/sarana berbeda. Fa’tabiruu yaa Ulil Albab.

Penulis:
Sapto Waluyo,
Pengkaji Ikatan Dai Indonesia, Alumni RSIS Singapura, Program Strategic/Defense Study

Artikel Fenomena Perang dan Damai Menurut Para Pemikir Klasik pertama kali tampil pada Bermedia.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, New Future Indonesia (NFI) bekerja sama dengan Save the Children Indonesia dan didukung oleh Sunindo Kookmin Best Finance mengimplementasikan Program Road Safety yang berfokus pada peningkatan keselamatan anak di lingkungan sekolah dasar di SD Kembangan Selatan 01 dan Madrasah Ibtidaiyah Al Husna.

Sebagai organisasi pelaksana, NFI menjalankan program dengan pendekatan yang mencakup dua komponen utama, yaitu pembangunan infrastruktur keselamatan jalan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dan kegiatan peningkatan kesadaran serta perubahan perilaku bagi siswa. Program ini menargetkan sekolah dasar yang berada di area dengan risiko lalu lintas tinggi terutama pada jam berangkat dan pulang sekolah.

Pada komponen infrastruktur, NFI memfasilitasi pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) melalui pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan dan fasilitas pendukung lainnya. Kehadiran ZOSS bertujuan untuk menurunkan kecepatan kendaraan, meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi siswa saat beraktivitas di sekitar sekolah.

Selain itu, NFI juga melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kesadaran keselamatan lalu lintas di tingkat sekolah. Kegiatan tersebut meliputi pelatihan fasilitator sebaya, dimana siswa dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi agen perubahan dan menyebarkan informasi kepada teman-temannya. Program ini juga diperkuat melalui seminar sekolah yang memberikan edukasi kepada seluruh siswa mengenai pengenalan makna warna dan rambu lalu lintas serta cara menyeberang jalan yang benar.

Pendekatan partisipatif yang melibatkan siswa, guru, dan pihak sekolah diharapkan dapat menumbuhkan budaya keselamatan yang berkelanjutan. Program ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang berdampak jangka panjang.

“Keselamatan anak di jalan adalah tanggung jawab bersama. Melalui Program Road Safety ini, kami ingin memastikan lingkungan sekolah menjadi lebih aman, tidak hanya lewat infrastruktur seperti Zona Selamat Sekolah, tetapi juga melalui edukasi yang membentuk perilaku aman sejak dini,” ungkap Rizkia Nurinayanti, Direktur NFI.

Program Road Safety ini diharapkan dapat menjadi model praktik baik yang dapat direplikasi di lebih banyak sekolah sebagai upaya bersama untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan melindungi generasi muda Indonesia

Artikel NFI Perkuat Keselamatan Anak Melalui Program Road Safety di Sekolah Dasar pertama kali tampil pada Bermedia.

Sinopsis

Ratih seorang ibu rumah tangga berusia 30 tahun memiliki dua orang anak balita, Naufal (2,5 tahun) dan Daffa (8 tahun). Setiap hari mengurus anak-anak dan rumah tanpa bantuan ART. Suatu hari datanglah tetangga baru, Niken (34 tahun) dan Tyo (35 tahun) yang menyita perhatian Ratih. Ratih merasa cemburu dengan kehidupan Niken yang seorang wanita karir. Dia cemburu karena Niken bisa tampil modis dan dia sehari- hari hanya berdaster.

Ratih cemburu karena Niken tidak harus repot mengurus anak-anak dan rumah. Dia berpikir kehidupan Niken lebih enak dari pada dirinya.

Ratih tidak tahu kalau Niken ternyata cemburu pada kehidupan Ratih dengan anak-anak yang lucu karena Niken dan Tyo belum juga dikaruniai anak.

Jendela
(Skenario Film)

1. EXT. JALANAN DI DEPAN RUMAH RATIH – PAGI

Pemandangan aktivitas pagi di depan rumah Ratih dilihat dari balik jendela.

Transisi

2. INT. RUMAH RATIH – PAGI

Berlatar belakang pemandangan dari luar jendela bertransisi dengan latar belakang jendela di dalam rumah Ratih.
Ratih berdiri dari balik jendela rumah. Dia sedang memerhatikan Niken dan Tyo, tetangga baru yang sedang pindahan. Ratih yang berdaster menguncir rambutnya yang sebahu. Daffa berdiri di sofa, dia juga memandang keluar jendela.

3. EXT. JALANAN DEPAN RUMAH RATIH – PAGI

Sebuah truck sedang menurunkan barang-barang di depan rumah seberang rumah Ratih. Seorang perempuan cantik bernama Niken (usia 34 tahun)mengawasi mereka.
Seorang pria bertubuh tegap, Tyo, suami niken berusia 35 tahun menghampiri Niken dan memeluk bahu Niken. Mereka memandangi rumah baru mereka.

Cut to
4. INT. RUMAH RATIH – PAGI

Ratih sedang memperhatikan Niken yang bersiap berangkat kerja bersama suaminya. Niken tampil cantik dengan setelan kantor celana panjang dan blus berlengan panjang. Ratih terlihat cemburu dengan tampilan Niken sementara dia sehari-hari hanya berdaster. Kemudian Ardi menghampiri Ratih, ikut memperhatikan pasangan tetangga baru.
ARDI

Tetangga baru?

RATIH

Cantik ya.
ARDI

Kamu juga cantik, Tih.

RATIH

Iya, dong. Sayangnya sehari-hari aku berdaster. Setiap hari riweh sama urusan anak-anak dan rumah. Coba kalau aku nggak berhenti kerja waktu hamil, pasti aku sekarang kayak Mbak Niken itu. Tampil cantik dengan stelan kantorku.

ARDI
Kamu mau balik kerja? Sekarang mah gampang kita bisa hire baby sitter atau titip di daycare.

RATIH

Ih kamu kok bisa sih, percayain anak sama orang lain (Ratih kesal).
Ratih meninggalkan Ardi Ardi mengangkat bahu.
Cut to

5. INT. RUMAH NIKEN – SIANG

Niken menatap keluar jendela dia memerhatikan rumah Ratih.
Transisi

6. EXT, DEPAN RUMAH RATIH – PAGI/SIANG

Pemandangan dari balik jendela rumah Niken. Transisi ke adegan Ratih yang menggandeng Naufal dan berjalan di depan rumahnya sambil menenteng kantong belanjaan sayurnya.
Ratih menggendong Daffa. Naufal berdiri di sampingnya. Mereka sedang melambaikan tangan ke mobil Ardi yang berjalan menjauh dari mereka.

Pemandangan keluarga ratih sedang bercengkrama di halaman. saat Ardi bermain bola dengan Naufal dan Ratih menyuapi Daffa.
Transisi

7. INT. RUMAH NIKEN – PAGI/SIANG

Niken memperhatikan keluarga Ratih dari balik jendela. Tyo menghampiri Niken dan memeluk bahu Niken. Niken menyandarkan kepalanya ke bahu tyo. Mereka terus memandang keluar jendela memperhatikan kegiatan keluarga Ratih.

Fade away

END

Penulis:
Maya Agustiana,
Pegiat Teater dan Literasi Jakarta

Artikel Jendela: Skenario Film Maya Agustiana pertama kali tampil pada Bermedia.

Pudjiatmoko menyebut bahwa Pemerintah, DPR, dan otoritas veteriner perlu memosisikan isu virus Nipah sebagai ancaman strategis kesehatan nasional berbasis zoonosis. Meskipun penularan antarmanusia relatif terbatas dan tidak seefisien COVID-19, risiko terjadinya wabah sporadis lintas wilayah tetap nyata, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, aktivitas peternakan yang intensif, serta kedekatan dengan habitat satwa liar.

“Wabah terbaru di India kembali menegaskan bahwa Asia merupakan wilayah berisiko tinggi akibat keberadaan reservoir alami virus, praktik konsumsi pangan tradisional tertentu, serta tingginya kepadatan penduduk. Meskipun tidak berpotensi menjadi pandemi global seperti COVID-19, dampaknya dapat sangat fatal dan menimbulkan kerugian besar apabila tidak ditangani secara serius. Oleh karena itu, kebijakan yang proaktif, terkoordinasi, dan berbasis sains menjadi kunci untuk melindungi kesehatan masyarakat serta menjaga ketahanan kesehatan regional,” kata Pudjiatmoko.

Pudjiatmoko menegaskan bahwa pendekatan reaktif dalam menghadapi ancaman penyebaran virus Nipah tidaklah cukup. Pemerintah perlu melakukan investasi berkelanjutan dalam pencegahan zoonosis, penguatan kesiapsiagaan wabah, serta penerapan pendekatan One Health yang akan memberikan manfaat jangka panjang dalam mencegah krisis kesehatan di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun program terintegrasi untuk mengantisipasi penyebaran virus tersebut.

Pemerintah perlu melakukan setidaknya tiga langkah strategis untuk mengantisipasi penyebaran virus Nipah. Pertama, pengendalian risiko lingkungan dan pangan melalui edukasi konsumsi pangan yang aman, pengamanan pangan tradisional, serta pengelolaan habitat satwa liar. Upaya ini bertujuan untuk menurunkan risiko paparan awal dari sumber zoonotik.

Kedua, membangun jalur komunikasi dan edukasi risiko bagi masyarakat dengan menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan berbasis sains mengenai wabah ini, serta melibatkan tokoh masyarakat dan media. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kepanikan sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap upaya pengendalian

Ketiga, lakukan riset serta kerja sama internasional untuk mengendalikan penyebaran virus Nipah. Upaya ini penting guna memperoleh dukungan dalam pengembangan terapi dan vaksin. Selain itu, kerja sama internasional juga bermanfaat untuk berbagi data dan praktik terbaik di tingkat regional, kata mantan Atase Pertanian KBRI Tokyo untuk Jepang ini.

Artikel Cegah Penyebaran Virus Nipah, MITI: Pemerintah Perlu Segera Siapkan Program Antisipasi pertama kali tampil pada Bermedia.