Bermedia.id – Dalam beberapa tahun terakhir, istilah “literasi” menjadi sangat populer di Indonesia. Hampir setiap institusi berbicara tentang literasi. Sekolah membuat program literasi, pemerintah mengampanyekan gerakan literasi nasional, komunitas mengadakan festival literasi, dan media sosial dipenuhi slogan tentang pentingnya membaca buku. Di satu sisi, perkembangan ini patut diapresiasi karena menunjukkan meningkatnya perhatian publik terhadap pendidikan dan budaya pengetahuan.
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan penting: apakah gerakan literasi yang berkembang hari ini benar-benar bertujuan membangun masyarakat yang kritis dan berpengetahuan, atau justru terjebak menjadi sekadar komoditas dan agenda pemasaran?
Pertanyaan ini penting diajukan agar gerakan literasi tidak kehilangan arah dan makna dasarnya.
Literasi yang Direduksi Menjadi Aktivitas Membeli Buku
Salah satu persoalan mendasar dalam gerakan literasi di Indonesia adalah kecenderungan mempersempit makna literasi hanya pada aktivitas membaca dan membeli buku. Akibatnya, keberhasilan literasi sering diukur secara dangkal; berapa banyak festival buku diselenggarakan, berapa banyak peserta hadir, berapa banyak buku terjual, atau seberapa ramai kampanye literasi di media sosial.
Padahal literasi sejatinya bukan sekadar aktivitas konsumsi buku. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, mengolah pengetahuan, dan mengambil keputusan secara sadar dalam kehidupan sosial.
Pandangan ini sejalan dengan kritik Doktor Ilmu Linguistik Universitas Udayana, I Wayan Artika yang menyatakan bahwa, “Literasi tidak sama dengan membaca. Membaca dan buku adalah permukaan bentuk teknik dan fisik dari literasi. Esensi literasi adalah bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan dan belajar untuk mendapatkan pengetahuan.”
Kritik tersebut penting karena selama ini gerakan literasi sering terjebak pada simbol fisik buku, tetapi melupakan substansi pembentukan nalar kritis.
Seseorang belum tentu memiliki literasi yang baik hanya karena rajin membeli buku. Demikian pula sebuah masyarakat belum otomatis menjadi masyarakat literat hanya karena banyak mengadakan festival literasi.
Kenyataan hari ini menunjukkan ironi tersebut. Di tengah maraknya kampanye literasi, masyarakat masih sangat mudah percaya hoaks, terprovokasi informasi palsu, terjebak fanatisme dangkal, dan sulit membedakan opini dengan fakta.
Hal ini menunjukkan bahwa persoalan literasi Indonesia tidak sesederhana kurang membaca buku, melainkan lemahnya budaya berpikir kritis.
Ketika Literasi Menjadi Industri dan Ajang Branding
Tidak dapat dipungkiri bahwa literasi saat ini juga telah menjadi bagian dari industri budaya. Penerbit, toko buku, media, hingga lembaga pendidikan memiliki kepentingan ekonomi dalam ekosistem literasi. Pada batas tertentu, hal tersebut wajar. Industri buku memang penting untuk menjaga keberlangsungan produksi pengetahuan.
Masalah muncul ketika semangat literasi bergeser dari pendidikan publik menjadi sekadar orientasi pasar dan pencitraan.
Kita dapat melihat fenomena festival literasi yang lebih menyerupai bazar penjualan, kegiatan membaca yang berhenti pada seremoni, lomba literasi tanpa pembentukan budaya diskusi, hingga kampanye membaca yang lebih menonjolkan estetika media sosial dibanding substansi pengetahuan.
Dalam situasi seperti ini, literasi berisiko berubah menjadi simbol gaya hidup kelas menengah, bukan gerakan transformasi sosial.
Buku akhirnya diposisikan layaknya komoditas konsumsi identitas. Orang membeli buku untuk terlihat intelektual, memotret tumpukan bacaan untuk media sosial, tetapi tidak sungguh-sungguh membangun tradisi berpikir dan berdialog.
Fenomena ini sering disebut sebagai “literasi semu” — sebuah kondisi ketika simbol literasi berkembang, tetapi substansi literasi justru melemah.
Kritik keras terhadap fenomena ini pernah disampaikan dalam pembahasan buku Pseudo Literasi karya M. Iqbal Dawami. Dalam ulasan tersebut disebutkan, “Guru dan kepala sekolah mengampanyekan Gerakan Literasi Sekolah serta mengharuskan siswa membaca minimal 15 menit setiap pagi. Tapi, mereka sendiri ternyata tidak memiliki kebiasaan membaca.”
Kritik tersebut memperlihatkan adanya kontradiksi antara slogan literasi dengan praktik keseharian pelaku pendidikan sendiri.
Kritik serupa juga disampaikan esais Riduan Situmorang yang menyebut bahwa gerakan literasi di sekolah sering hanya menjadi “kosmetika belaka”. Ia menulis, “Gerakan literasi akhirnya tidak saja sudah lari dari konsep, tetapi juga dari pengertian mendasarnya.”
Bahkan ia secara tajam menyatakan, “Gerakan literasi ini, maaf untuk berkata jujur, adalah nol besar belaka.”
Pernyataan tersebut memang terdengar keras, tetapi penting sebagai alarm bahwa gerakan literasi dapat kehilangan makna ketika hanya berhenti pada simbol dan seremoni.
Masalah Literasi Indonesia Sesungguhnya Bersifat Struktural
Kritik terhadap komersialisasi literasi tidak berarti menolak buku atau memusuhi penerbit. Persoalan utamanya justru lebih dalam dan bersifat struktural.
Indonesia masih menghadapi banyak persoalan: akses buku yang tidak merata, harga buku yang mahal, perpustakaan yang kurang hidup, kualitas pendidikan yang timpang, dan budaya diskusi publik yang lemah.
Di banyak daerah, akses terhadap buku berkualitas masih menjadi kemewahan. Karena itu, mengampanyekan literasi tanpa memperbaiki akses pengetahuan hanya akan melahirkan gerakan yang elitis.
Pandangan ini diperkuat oleh kritik akademisi Frial Ramadhan Supratman yang menyatakan bahwa rendahnya literasi bukan semata-mata karena masyarakat malas membaca. “Literasi membaca, matematika, dan sains anak Indonesia rendah bukan karena mereka malas, tetapi karena kesempatan dan fasilitas kurang terdistribusi dengan baik.”
Kutipan tersebut menunjukkan bahwa masalah literasi berkaitan erat dengan ketimpangan sosial dan akses pendidikan.
Gerakan literasi seharusnya tidak berhenti pada ajakan membeli buku, tetapi juga memperjuangkan akses pendidikan, distribusi pengetahuan, ruang diskusi publik, dan kemampuan berpikir kritis masyarakat. Tanpa itu, literasi mudah berubah menjadi slogan kosong.
Literasi Tidak Selalu Tentang Buku, Tetapi Buku Tetap Penting
Di era digital, literasi memang tidak lagi identik dengan buku semata. Pengetahuan hari ini dapat diakses melalui: video, podcast, artikel digital, dokumenter, hingga platform pembelajaran daring. Namun kondisi ini bukan berarti buku kehilangan relevansinya.
Buku tetap memiliki peran penting karena mampu membangun kedalaman berpikir yang sulit digantikan oleh arus informasi cepat media sosial. Buku melatih seseorang membaca secara reflektif, memahami konteks, mengikuti alur argumen, dan berpikir secara sistematis.
Masalahnya bukan memilih antara buku atau media digital, melainkan bagaimana membangun budaya pengetahuan yang sehat di tengah banjir informasi. Karena itu, gerakan literasi seharusnya tidak sekadar mendorong masyarakat “membaca lebih banyak”, tetapi juga memahami lebih dalam, berpikir lebih kritis, dan berdialog lebih sehat.
Mengembalikan Literasi pada Tujuan Dasarnya
Pada akhirnya, tujuan gerakan literasi bukan menciptakan pasar buku yang besar, melainkan menciptakan masyarakat yang mampu berpikir, tidak mudah dimanipulasi, terbuka terhadap ilmu pengetahuan, dan memiliki kesadaran sosial yang matang.
Masyarakat yang literat bukan masyarakat yang sekadar gemar membeli buku, tetapi masyarakat yang mampu menggunakan pengetahuan untuk memahami realitas secara lebih rasional dan manusiawi. Karena itu, gerakan literasi perlu dikoreksi agar tidak terjebak menjadi kegiatan seremonial, proyek pencitraan, atau sekadar instrumen komersialisasi budaya.
Literasi harus kembali dipahami sebagai gerakan emansipasi: upaya membebaskan masyarakat dari kebodohan, manipulasi informasi, dan cara berpikir dangkal.
Tanpa semangat itu, kita mungkin akan memiliki semakin banyak acara literasi, tetapi belum tentu memiliki masyarakat yang benar-benar literat.
