Bermedia.id – Istilah desil belakangan semakin sering terdengar. Pemerintah menggunakannya untuk membaca kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menjadi salah satu rujukan dalam menentukan sasaran berbagai program. Karena itu, wajar jika masyarakat mulai bertanya: sebenarnya apa yang dimaksud dengan Desil 1 sampai Desil 10?
Secara sederhana, desil adalah cara membagi masyarakat yang sudah diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraan ke dalam sepuluh kelompok. Desil 1 menunjukkan sekitar 10 persen kelompok dengan posisi kesejahteraan paling rendah, sedangkan Desil 10 menunjukkan sekitar 10 persen dengan posisi relatif paling tinggi.
Sampai di sini tidak ada masalah. Desil merupakan metode statistik yang lazim digunakan untuk melihat posisi relatif seseorang atau keluarga dalam suatu populasi.
Persoalannya muncul ketika angka desil mulai digunakan untuk menentukan kebijakan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
Sebab, Desil 10 bukan berarti semua orang di dalamnya adalah orang kaya. Begitu pula Desil 1 bukan berarti seluruh anggotanya memiliki tingkat kemiskinan yang sama. Desil menunjukkan posisi relatif dalam sebuah pemeringkatan, bukan ukuran absolut tentang berapa penghasilan, kekayaan, atau kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya.
Di sinilah kita perlu berhati-hati.
Bayangkan seorang pekerja informal dengan penghasilan sekitar Rp3 juta per bulan berada dalam Desil 10. Di kelompok yang sama terdapat orang dengan penghasilan puluhan, ratusan juta, bahkan kekayaan yang jauh lebih besar. Secara statistik, keduanya mungkin sama-sama berada dalam 10 persen teratas menurut model yang digunakan.
Tetapi apakah kemampuan ekonominya sama?
Tentu tidak.
Persoalannya bukan berarti metode statistik tersebut pasti salah. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah sepuluh kategori cukup untuk menggambarkan seluruh spektrum kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sangat beragam.
Indonesia memiliki puluhan juta keluarga dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Ada keluarga yang baru sedikit lebih baik dari kelompok terbawah, ada kelas menengah yang sedang berjuang membayar cicilan dan biaya pendidikan, ada pengusaha dengan aset besar, dan ada kelompok dengan kekayaan yang sangat besar.
Jika seluruhnya hanya dimasukkan ke dalam sepuluh kotak, maka ada kemungkinan perbedaan ekonomi yang sangat besar menjadi terlihat kecil karena berada dalam kategori yang sama.
Masalah tersebut semakin serius ketika desil digunakan sebagai batas untuk menentukan siapa yang memperoleh atau tidak memperoleh sebuah program pemerintah.
Misalnya, apabila sebuah kebijakan menetapkan kelompok Desil 1 sampai Desil 4 sebagai penerima suatu fasilitas, sementara Desil 5 tidak, maka garis pemisahnya menjadi sangat menentukan.
Padahal keluarga yang berada di ujung Desil 4 dan keluarga yang baru masuk Desil 5 bisa saja memiliki kondisi ekonomi yang hampir tidak berbeda.
Sebaliknya, jika suatu kebijakan menganggap Desil 6 sampai Desil 10 tidak lagi membutuhkan subsidi, maka orang yang baru sedikit melewati batas Desil 5 dapat diperlakukan sama dengan orang yang berada jauh di ujung atas distribusi kekayaan.
Di sinilah masalah keadilan muncul.
Kehidupan ekonomi manusia bersifat kontinu. Kebijakan publik sering kali membuatnya menjadi hitam-putih: dapat atau tidak dapat, menerima atau tidak menerima.
Karena itu, pemerintah perlu berhati-hati agar desil tidak berubah dari alat bantu statistik menjadi semacam vonis ekonomi terhadap warga negara.
Badan Pusat Statistik sendiri telah menjelaskan bahwa desil bukan daftar penerima bantuan. Desil merupakan informasi mengenai posisi relatif keluarga yang dapat digunakan kementerian dan lembaga bersama indikator lain sesuai tujuan masing-masing program.
Penjelasan ini penting. Artinya, desil semestinya tidak digunakan secara mekanis.
Program kesehatan memiliki kebutuhan berbeda dengan program pendidikan. Subsidi energi berbeda dengan bantuan pangan. Keluarga dengan pendapatan sama belum tentu memiliki kemampuan ekonomi yang sama karena jumlah tanggungan, kondisi kesehatan, utang, lokasi tempat tinggal, biaya hidup dan berbagai faktor lain.
Karena itu, pemerintah seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan, “Anda Desil berapa?”
Pertanyaan berikutnya harus jauh lebih penting: “Seberapa besar kemampuan ekonomi Anda sebenarnya?”
Inilah yang perlu dikritisi masyarakat.
Kita tidak perlu menolak DTSEN ataupun desil. Pemerintah memang membutuhkan data untuk memastikan program publik tidak salah sasaran. Bahkan pengintegrasian berbagai sumber data sosial ekonomi merupakan langkah penting agar kebijakan tidak dibuat berdasarkan perkiraan semata.
Namun semakin besar peran data dalam menentukan hak dan akses masyarakat, semakin besar pula tuntutan terhadap kualitas dan ketepatan klasifikasinya.
Pemerintah perlu menjelaskan bukan hanya siapa yang masuk Desil 1 sampai Desil 10, tetapi juga seberapa lebar perbedaan kondisi ekonomi di dalam masing-masing desil.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana kesalahan klasifikasi dikoreksi. Jika seorang warga merasa kondisi ekonominya tidak tercermin dalam data, harus tersedia mekanisme yang mudah, terbuka dan cepat untuk melakukan koreksi.
Lebih dari itu, pemerintah perlu mempertimbangkan apakah sepuluh kategori memang selalu cukup untuk setiap kebutuhan kebijakan.
Desil mungkin sangat berguna untuk melihat posisi relatif masyarakat. Tetapi ketika digunakan untuk menentukan siapa yang boleh memperoleh subsidi atau siapa yang dianggap sudah mampu, pemerintah mungkin membutuhkan ukuran yang lebih rinci.
Sebab persoalannya sederhana: orang yang sedikit lebih mampu belum tentu sama dengan orang yang benar-benar kaya.
Dan orang yang masuk dalam kelompok 10 persen teratas belum tentu mempunyai kemampuan ekonomi yang sama dengan seluruh orang lain di dalam kelompok tersebut.
Karena itu, yang perlu kita tuntut bukan sekadar data yang sesuai metodologi, melainkan data yang mampu menggambarkan kenyataan secara adil.
Jangan paksa kehidupan puluhan juta keluarga Indonesia masuk ke dalam sepuluh kotak, lalu menganggap setiap orang di dalam kotak yang sama memiliki kehidupan yang sama. Sebab rakyat bukan deret angka tanpa nyawa.
