Bermedia.id – Beberapa bulan terakhir, banyak keluarga Indonesia mulai menyusun ulang daftar pengeluarannya. Harga kebutuhan pokok yang masih terasa tinggi, lapangan kerja yang semakin ketat, serta daya beli yang belum sepenuhnya pulih membuat banyak orang memilih lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Dalam situasi seperti itu, keputusan-keputusan sederhana pun berubah. Membeli buku ditunda. Mengikuti pelatihan dianggap belum mendesak. Datang ke diskusi atau kegiatan literasi terasa sebagai kemewahan yang harus menunggu keadaan membaik.
Pilihan itu sangat manusiawi.
Ketika kebutuhan hidup semakin berat, orang tentu akan lebih memilih membeli beras daripada membeli buku.
Namun di balik kenyataan itu, muncul sebuah pertanyaan yang layak kita renungkan. Apakah gerakan literasi memang harus melambat ketika ekonomi sedang tidak baik-baik saja? Ataukah justru di saat-saat seperti inilah literasi menjadi semakin penting?
Selama ini, rendahnya budaya literasi sering dijelaskan sebagai persoalan minat baca. Masyarakat dianggap kurang gemar membaca, terlalu sibuk dengan media sosial, atau tidak memiliki kebiasaan belajar. Penjelasan seperti itu tidak sepenuhnya keliru, tetapi juga belum tentu adil.
Bagaimana mungkin kita menilai seseorang tidak peduli pada literasi ketika sebagian besar waktunya habis untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup? Bagaimana mungkin kita menyalahkan orang yang tidak sempat membaca buku ketika pikirannya dipenuhi oleh cicilan, biaya sekolah anak, dan kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat?
Di sinilah kita perlu melihat literasi dari sudut pandang yang lebih luas.
Literasi bukan sekadar kemampuan membaca. Ia juga membutuhkan waktu, energi, ruang, dan akses. Ketika tekanan ekonomi meningkat, keempat hal itu ikut menyusut. Yang berkurang bukan hanya anggaran untuk membeli buku, tetapi juga kesempatan untuk belajar, berdiskusi, dan mengembangkan pengetahuan.
Karena itu, tantangan terbesar gerakan literasi hari ini bukan semata-mata rendahnya minat baca, melainkan bagaimana menjaga agar akses terhadap pengetahuan tetap terbuka ketika masyarakat sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup.
Sejarah memberikan pelajaran yang menarik.
Setelah Perang Dunia II, Jepang membangun kembali negaranya dari kehancuran. Pada dekade 1950-an, Korea Selatan juga menghadapi kemiskinan yang sangat berat setelah perang. Dalam kondisi yang jauh dari ideal, kedua negara itu tidak menunggu ekonomi pulih untuk berinvestasi pada manusia. Mereka memperluas akses pendidikan, memperkuat budaya membaca, meningkatkan kualitas guru, dan membangun ekosistem pembelajaran sebagai bagian dari strategi rekonstruksi bangsa. Hasilnya memang tidak terlihat dalam semalam, tetapi beberapa dekade kemudian lahirlah tenaga kerja yang mampu mendorong kemajuan industri, teknologi, dan inovasi.
Pelajaran pentingnya sederhana. Literasilah yang menjadi salah satu fondasi kemajuan ekonomi.
Bangsa yang terus belajar akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan. Masyarakat yang memiliki kemampuan memahami informasi akan lebih siap menghadapi transformasi digital, meningkatkan produktivitas, mengembangkan keterampilan baru, serta mengambil keputusan ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, masyarakat yang kehilangan akses terhadap pengetahuan akan semakin rentan terhadap hoaks, penipuan digital, investasi bodong, hingga jebakan pinjaman ilegal yang justru memperburuk kondisi ekonominya.
Karena itu, gerakan literasi tidak boleh bergantung sepenuhnya pada kemampuan masyarakat membeli buku atau mengikuti kegiatan berbayar. Justru pada masa ekonomi yang sulit, gerakan literasi harus menemukan bentuk-bentuk baru yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Perpustakaan umum harus menjadi ruang belajar yang hidup, bukan sekadar tempat menyimpan koleksi. Komunitas membaca dapat memanfaatkan ruang-ruang publik yang sudah ada. Sekolah, kampus, rumah ibadah, organisasi masyarakat, dunia usaha, media, hingga pemerintah daerah dapat membangun kolaborasi agar pengetahuan tetap hadir tanpa harus menjadi beban ekonomi bagi masyarakat. Teknologi digital pun semestinya dimanfaatkan untuk memperluas akses terhadap bacaan dan pembelajaran yang berkualitas.
Dalam perspektif pembangunan nasional, literasi bukan sekadar urusan pendidikan. Literasi adalah investasi sosial yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Dan pada akhirnya, kualitas manusialah yang menentukan daya saing ekonomi sebuah bangsa.
Mungkin benar bahwa ekonomi yang baik akan membantu gerakan literasi tumbuh lebih cepat. Namun sejarah juga menunjukkan sesuatu yang tidak kalah penting: bangsa-bangsa yang berhasil bangkit dari krisis tidak menunggu menjadi makmur untuk membangun manusia. Mereka membangun manusia agar mampu menciptakan kemakmuran.
Mohammad Hatta pernah berkata, “Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas.” Kalimat itu lahir dari pengalaman hidup seorang negarawan yang memahami bahwa pengetahuan adalah jalan menuju kemerdekaan, bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi bangsa.
Karena pada akhirnya, di tengah ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, menjaga agar masyarakat tetap belajar bukanlah kemewahan. Ia adalah investasi paling rasional yang dapat dilakukan sebuah bangsa untuk menyiapkan masa depannya.
