Bermedia.id – Tidak pernah dalam sejarah demokrasi manusia memiliki kebebasan berbicara sebesar hari ini. Ironisnya, ruang publik justru semakin mudah dipenuhi oleh suara-suara yang miskin tanggung jawab. Di tengah derasnya arus informasi, sensasi kerap mengalahkan substansi, popularitas menggeser integritas, dan kontroversi lebih cepat memperoleh panggung daripada kebenaran. Demokrasi memang memberi setiap orang hak untuk bersuara. Namun ketika kebebasan berubah menjadi perlombaan memburu perhatian, demokrasi perlahan kehilangan salah satu fondasi terpentingnya: kualitas percakapan publik.
Demokrasi pada hakikatnya tidak pernah menuntut semua orang memiliki pendapat yang sama. Justru keberagaman pandangan merupakan kekuatan utama sebuah masyarakat yang bebas. Namun kebebasan itu tidak boleh berubah menjadi insentif bagi perilaku mencari sensasi yang mengorbankan kebenaran, etika, dan kualitas diskursus publik. Ketika media, publik, dan negara membiarkan fenomena itu terus berkembang, yang rusak bukan hanya kualitas informasi, melainkan juga budaya politik dan peradaban demokrasi itu sendiri.
Hari ini kita menyaksikan semakin banyak tokoh yang memperoleh perhatian bukan karena kedalaman gagasan, rekam jejak keilmuan, atau integritas moralnya, melainkan karena keberhasilannya menciptakan kontroversi. Pernyataan yang provokatif lebih mudah menjadi berita dibandingkan argumentasi yang bernas. Spekulasi lebih cepat viral daripada hasil penelitian. Bahkan dalam banyak kesempatan, semakin jauh sebuah pendapat dari fakta, semakin besar peluangnya menguasai ruang percakapan publik.
Fenomena tersebut bukan lagi sekadar perilaku individu. Ia telah berkembang menjadi semacam industri sensasi. Di dalamnya terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara pemburu popularitas, media yang mengejar perhatian publik, algoritma media sosial yang mengutamakan keterlibatan emosional, dan sebagian masyarakat yang lebih tertarik pada kegaduhan daripada penjelasan yang jernih. Sensasi akhirnya menjadi komoditas. Kontroversi menjadi strategi komunikasi. Sementara kebenaran sering kali hanya menjadi korban yang terlambat didengar.
Di sinilah persoalan demokrasi modern sesungguhnya berada. Demokrasi memang menjamin setiap orang memiliki hak untuk berbicara, tetapi demokrasi tidak pernah mengajarkan bahwa setiap pendapat memiliki bobot yang sama. Dalam kehidupan ilmiah maupun kehidupan bernegara, kepercayaan tidak lahir semata-mata karena seseorang memiliki mikrofon, jutaan pengikut, atau sering tampil di layar kaca. Kepercayaan dibangun melalui kompetensi, integritas, konsistensi, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap pernyataan dengan fakta dan argumentasi yang dapat diuji.
Pemikir demokrasi deliberatif, Jürgen Habermas, mengingatkan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada kualitas ruang publik. Demokrasi tidak cukup hanya menyediakan kebebasan berbicara, tetapi juga membutuhkan ruang dialog yang memungkinkan setiap gagasan diuji melalui nalar, bukti, dan argumentasi yang rasional. Ketika ruang publik lebih dikuasai sensasi daripada penalaran, demokrasi memang masih berlangsung secara prosedural, tetapi perlahan kehilangan kualitas substantifnya.
Dalam konteks Indonesia, kegelisahan tersebut sesungguhnya telah lama diantisipasi oleh para pendiri bangsa. Sila keempat Pancasila tidak hanya berbicara tentang kerakyatan, tetapi secara tegas menempatkan demokrasi di bawah tuntunan “hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Kalimat ini mengandung pesan yang sangat mendalam. Demokrasi Indonesia tidak dibangun di atas logika siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang mampu menghadirkan kebijaksanaan melalui dialog yang bertanggung jawab. Hikmat kebijaksanaan tidak mungkin tumbuh dari budaya sensasi. Ia lahir dari kesediaan mendengar, kerendahan hati menerima kritik, penghormatan terhadap fakta, dan komitmen untuk mencari kebenaran bersama.
Karena itu, persoalan pemburu sensasi tidak dapat dibebankan hanya kepada individu yang bersangkutan. Media juga memikul tanggung jawab yang tidak kecil. Setiap kali media memberikan panggung kepada narasi yang miskin data namun kaya kontroversi, setiap kali perdebatan lebih diarahkan untuk menciptakan keramaian daripada memperkaya pemahaman publik, pada saat itulah media perlahan meninggalkan salah satu fungsi utamanya sebagai institusi pendidikan masyarakat. Kebebasan pers merupakan pilar demokrasi, tetapi kebebasan itu selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab untuk menjaga mutu ruang publik.
Masyarakat pun tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut. Demokrasi bukan hanya hak untuk berbicara. Demokrasi juga merupakan kemampuan warga negara untuk memilih siapa yang layak didengar. Setiap kali publik memberikan perhatian tanpa kritis kepada pernyataan yang tidak berdasar, setiap kali informasi dibagikan tanpa verifikasi, dan setiap kali kontroversi lebih dihargai daripada argumentasi, sesungguhnya masyarakat sedang ikut memperluas panggung bagi para pemburu sensasi.
Negara pun memiliki peran penting, bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan membangun ekosistem demokrasi yang lebih sehat. Pendidikan literasi media, penguatan budaya berpikir kritis, penegakan etika komunikasi publik, serta dukungan terhadap jurnalisme yang berkualitas merupakan investasi yang jauh lebih berharga daripada pendekatan yang membatasi kebebasan warga negara. Demokrasi yang matang tidak lahir dari banyaknya larangan, tetapi dari tumbuhnya tanggung jawab bersama.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering pemilu diselenggarakan atau seberapa bebas masyarakat menyampaikan pendapat. Kualitas demokrasi juga ditentukan oleh mutu percakapan yang hidup di ruang publik. Jika ruang itu dipenuhi argumentasi yang jujur, penghormatan terhadap fakta, dan semangat mencari kebijaksanaan, demokrasi akan melahirkan peradaban yang semakin dewasa. Sebaliknya, apabila ruang publik terus dikuasai oleh sensasi, manipulasi, dan popularitas semu, demokrasi hanya akan menghasilkan kebisingan yang melelahkan tanpa pernah mendekatkan masyarakat pada kebenaran.
Bangsa ini tidak kekurangan orang yang mampu berbicara. Yang mulai langka adalah mereka yang berbicara dengan tanggung jawab. Demokrasi memang membutuhkan kebebasan suara, tetapi peradaban hanya dapat dibangun oleh suara yang menghormati kebenaran, akal sehat, dan etika. Jika ruang publik terus dikuasai para pemburu sensasi, yang kita wariskan kepada generasi berikutnya bukan budaya demokrasi, melainkan budaya kegaduhan.
