Apa sebenarnya nikmat menjadi pejabat hasil menjilat?
Pertanyaan ini memang agak usil. Tetapi politik kita rasanya memang perlu sesekali diusili. Terlalu banyak hal yang dianggap biasa hanya karena sudah terlalu sering terjadi.
Salah satunya adalah ketika orang yang dahulu begitu keras mengkritik seorang tokoh, bahkan menjadikannya sasaran penghinaan politik, kemudian berbalik menjadi bagian dari kekuasaan ketika tokoh tersebut akhirnya berkuasa.
Politik memang dinamis. Orang boleh berubah sikap. Pilihan politik boleh bergeser. Bahkan orang yang dahulu berseberangan pun sah saja kemudian bekerja bersama.
Tidak ada yang salah dengan perubahan.
Yang menjadi masalah adalah ketika yang berubah bukan hanya pilihan politik, tetapi juga ukuran moralnya.
Sekali lagi, tidak ada aturan yang melarang seseorang mengubah pilihan politik.
Tetapi publik berhak bertanya. Apa yang berubah? Pandangannya atau kepentingannya?
Pertanyaan ini bukan tuduhan. Ini pertanyaan tentang etika.
Sebab kalau dahulu seseorang menganggap seorang tokoh buruk, tidak layak, bahkan pantas dijadikan sasaran penghinaan, lalu beberapa tahun kemudian bersedia bekerja di bawah tokoh yang sama, tentu ada sesuatu yang berubah.
Kalau yang berubah adalah penilaian karena memang menemukan fakta atau alasan baru, tidak ada persoalan. Jelaskan saja.
Tetapi kalau yang berubah adalah sikap karena kursi kekuasaan tiba-tiba tersedia, di situlah masalah moral dimulai.
Kita boleh berubah pikiran. Tetapi jangan sampai harga diri ikut berubah mengikuti arah angin.
Jabatan publik bukan hadiah karena seseorang pandai membaca peluang politik. Jabatan adalah amanah. Dan amanah membutuhkan integritas.
Di sinilah kita sering salah memahami profesionalitas. Kita menganggap orang profesional adalah orang yang pintar bekerja, memiliki pengalaman, berpendidikan tinggi, mampu berkomunikasi, dan bisa menyelesaikan tugas.
Semua itu penting.
Tetapi ada sesuatu yang lebih mendasar. Untuk siapa kemampuan itu digunakan?
Orang bisa sangat pintar, tetapi tidak berintegritas. Orang bisa sangat kompeten, tetapi tidak punya keberanian moral. Orang bisa sangat piawai menjalankan perintah, tetapi tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang sekadar menguntungkan.
Karena itu, profesionalitas tidak pernah berdiri sendirian.
Ia membutuhkan etika.
Kompetensi menjawab pertanyaan: mampu atau tidak?
Etika menjawab pertanyaan yang lebih penting: mampu untuk melakukan apa, dan demi kepentingan siapa?
Kalau etika dianggap remeh ketika seseorang sedang mengejar jabatan, bagaimana publik bisa yakin etika akan menjadi serius ketika ia sudah mendapatkan jabatan?
Inilah persoalannya.
Bukan soal seseorang pernah membenci, kemudian mencintai. Bukan soal pernah mengkritik, kemudian mendukung. Bukan pula soal pernah berada di luar pemerintahan, kemudian masuk ke dalam pemerintahan.
Yang patut dipersoalkan adalah ketika prinsip ternyata memiliki harga dan harga itu adalah jabatan.
Kalau begitu, prinsip bukan lagi prinsip. Ia hanya posisi tawar. Dan politik yang seperti itu sangat berbahaya.
Sebab masyarakat akhirnya belajar satu hal yang buruk: tidak perlu terlalu lama memegang prinsip. Tidak perlu terlalu keras mempertahankan keyakinan. Yang penting tahu kapan harus berhenti melawan dan kapan harus mendekat.
