Bermedia.id – Indonesia tidak pernah kekurangan orang yang ingin menjadi politisi. Setiap pemilu menghadirkan ribuan calon anggota legislatif, kepala daerah, hingga pejabat publik yang berlomba memperoleh kepercayaan rakyat. Jabatan politik tetap menjadi salah satu posisi yang paling diperebutkan di negeri ini. Namun di balik semarak demokrasi itu, tersimpan sebuah ironi yang jarang kita sadari: bangsa ini kaya politisi, tetapi mulai miskin negarawan.
Keduanya bukanlah hal yang sama.
Politisi memperoleh legitimasi melalui pemilu. Negarawan memperoleh kehormatan melalui pengabdian. Jabatan dapat diraih melalui kontestasi politik, tetapi kenegarawanan hanya lahir melalui karakter, integritas, keluasan berpikir, dan kesediaan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Di sinilah kegelisahan kita bermula.
Semakin banyak orang ingin menjadi politisi, tetapi semakin sedikit yang tampaknya bertanya kepada dirinya sendiri, “Apakah saya sudah cukup pantas memimpin?” Ambisi menduduki jabatan sering kali tumbuh lebih cepat daripada kesungguhan membangun kapasitas. Politik dipandang sebagai jalan menuju kekuasaan, bukan sebagai jalan menuju pengabdian.
Akibatnya, ruang politik semakin ramai oleh mereka yang bersemangat mengejar jabatan, tetapi belum tentu memiliki keluasan wawasan, kematangan berpikir, maupun integritas yang diperlukan untuk mengelola negara. Mereka melihat politik sebagai peluang memperoleh pengaruh, kedudukan, bahkan prestise sosial. Dalam keadaan seperti ini, politik perlahan menarik semakin banyak petualang politik—bukan sebagai cap yang ditujukan kepada individu tertentu, melainkan sebagai gambaran tentang mereka yang lebih sibuk mengejar kursi daripada mempersiapkan diri memikul amanah yang menyertainya.
Padahal, dalam hampir semua profesi, keinginan tidak pernah dianggap cukup. Tidak ada orang yang diperbolehkan menerbangkan pesawat hanya karena bercita-cita menjadi pilot. Tidak ada rumah sakit yang menyerahkan ruang operasi kepada seseorang hanya karena ia ingin menjadi dokter. Semua profesi yang menyangkut keselamatan orang lain menuntut pendidikan, latihan, pengalaman, dan pembentukan karakter yang panjang.
Lalu mengapa dalam politik kita sering merasa bahwa keinginan memimpin sudah cukup menjadi bukti kemampuan memimpin?
Demokrasi memang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk dipilih dan memilih. Namun demokrasi tidak pernah mengajarkan bahwa setiap orang yang ingin memimpin otomatis memiliki kapasitas untuk memimpin. Hak politik adalah milik setiap warga negara. Akan tetapi, kualitas kepemimpinan adalah sesuatu yang harus dipersiapkan dan dipertanggungjawabkan.
Lebih dari dua ribu tahun yang lalu, Aristotle mengingatkan bahwa politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan ikhtiar mewujudkan the common good—kebaikan bersama. Kekuasaan hanyalah sarana. Tujuan akhirnya adalah terciptanya kehidupan bersama yang lebih baik. Dalam pandangan itu, seorang pemimpin tidak diukur dari keberhasilannya memperoleh jabatan, tetapi dari kemampuannya menggunakan jabatan untuk kepentingan publik.
Pandangan tersebut terasa semakin relevan ketika kita menyaksikan budaya politik hari ini. Kita terlalu sering mengagumi mereka yang berhasil memenangkan kontestasi, tetapi terlalu jarang bertanya bagaimana kemenangan itu akan digunakan. Kita lebih mudah terpesona oleh popularitas daripada kompetensi, lebih cepat memuji elektabilitas daripada integritas. Jabatan menjadi simbol keberhasilan, sementara pengabdian perlahan kehilangan daya tariknya.
Budaya politik semacam ini tidak berhenti pada masyarakat. Ia merembes ke dalam cara partai politik bekerja. Dalam persaingan yang semakin ketat, partai lebih sibuk mencari figur yang mudah memenangkan pemilu daripada membentuk kader yang matang menjadi pemimpin bangsa. Popularitas menjadi investasi politik yang lebih cepat menghasilkan dibandingkan proses kaderisasi yang panjang. Akibatnya, politik lebih banyak mengajarkan cara memenangkan kekuasaan daripada cara menggunakan kekuasaan secara bertanggung jawab.
Di sinilah pemikiran Max Weber menemukan relevansinya. Dalam esainya Politics as a Vocation, Weber menjelaskan bahwa politik bukan sekadar profesi, melainkan panggilan yang menuntut ethic of responsibility atau etika tanggung jawab. Kekuasaan bukanlah hak untuk menikmati kehormatan, melainkan kesediaan menanggung konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil atas nama kepentingan publik.
Pada saat yang sama, Samuel P. Huntington mengingatkan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada kualitas institusinya. Institusi politik yang kuat tidak hanya mampu menghasilkan pergantian kekuasaan secara tertib, tetapi juga membentuk pemimpin yang memiliki kapasitas dan karakter. Demokrasi tidak cukup hanya menghasilkan banyak politisi; demokrasi harus mampu melahirkan negarawan.
Karena itu, persoalan kita hari ini bukan semata-mata soal individu. Ini juga persoalan budaya dan institusi. Kita tidak dapat berharap partai politik melahirkan negarawan jika masyarakat hanya menghargai popularitas. Kita juga tidak dapat berharap masyarakat memperoleh pemimpin berkualitas jika partai lebih mengutamakan kemenangan jangka pendek daripada pembentukan kepemimpinan jangka panjang. Individu, budaya, dan institusi saling memengaruhi dalam membentuk kualitas politik sebuah bangsa.
Namun perubahan tetap harus dimulai dari satu kesadaran sederhana: jabatan politik bukan hadiah, melainkan amanah. Semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin besar pula tuntutan untuk terus belajar, memperluas wawasan, memperkuat integritas, dan mengendalikan kepentingan diri sendiri. Di situlah benih-benih kenegarawanan tumbuh.
Republik ini tidak membutuhkan semakin banyak pemburu jabatan. Republik membutuhkan semakin banyak pemikul tanggung jawab.
Pada akhirnya, setiap bangsa akan dipimpin oleh orang-orang yang selama ini ia pilih, ia dukung, dan ia kagumi. Jika yang kita kagumi hanyalah kemenangan politik, maka politik akan dipenuhi pemburu kemenangan. Namun jika yang kita muliakan adalah integritas, kompetensi, dan pengabdian, maka republik akan perlahan melahirkan lebih banyak negarawan.
Sebab sebuah bangsa tidak menjadi besar karena banyaknya orang yang berhasil menjadi politisi. Sebuah bangsa menjadi besar karena selalu berhasil melahirkan orang-orang yang, ketika kekuasaan berada di tangannya, tetap memilih menjadi negarawan.
