Bermedia.id – Dalam politik, perbedaan sikap adalah sesuatu yang wajar. Bahkan, perbedaan itulah yang membuat demokrasi hidup. Ada partai yang memilih berada di dalam pemerintahan karena merasa gagasan politiknya dapat diperjuangkan melalui kekuasaan. Ada pula yang memilih berada di luar pemerintahan karena menganggap kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan visi politiknya. Keduanya sah. Keduanya memiliki tempat dalam demokrasi.
Persoalannya muncul ketika sebuah partai tidak mampu menentukan pilihan. Ia ingin menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi tidak ingin menanggung konsekuensi politik sebagai bagian dari pemerintah. Ia ingin disebut oposisi, tetapi pada saat yang sama berharap mendapatkan bagian dari kue kekuasaan. Partai semacam inilah yang dapat kita sebut sebagai partai dilematis.
Istilah partai dilematis tentu bukan kategori baku dalam ilmu politik. Ia bukan teori atau mazhab politik. Istilah ini sekadar menggambarkan perilaku partai yang gamang menentukan posisi politiknya sendiri. Namun justru karena itu, fenomena ini patut dikritik. Sebab dalam politik, strategi boleh berubah dan koalisi boleh berganti, tetapi sebuah partai harus mampu menjelaskan kepada publik: sebenarnya mereka berdiri di mana?
Secara sederhana, kita dapat melihat tiga kecenderungan partai: idealis, pragmatis, dan dilematis.
Partai idealis menjadikan ideologi, nilai, dan gagasan sebagai dasar dalam menentukan sikap politik. Kekuasaan memang penting, tetapi bukan satu-satunya tujuan. Kursi parlemen dan jabatan pemerintahan hanyalah alat untuk memperjuangkan gagasan. Karena itu, partai idealis memiliki keberanian mengatakan tidak ketika sebuah kebijakan bertentangan dengan prinsip yang mereka yakini. Mereka juga siap menerima risiko politik dari sikap tersebut.
Berbeda dengan itu, partai pragmatis menempatkan kepentingan politik dan kekuasaan sebagai pertimbangan utama. Ideologi masih mungkin disebut, tetapi cukup lentur mengikuti kebutuhan politik. Koalisi dapat dibangun dengan siapa saja selama terdapat kepentingan yang dapat dinegosiasikan. Bagi partai pragmatis, masuk pemerintahan merupakan pilihan strategis dan mendapatkan kursi atau jabatan adalah bagian dari kalkulasi politik.
Di antara keduanya terdapat partai dilematis.
Partai dilematis masih ingin terlihat idealis, tetapi tidak ingin kehilangan kesempatan menikmati kekuasaan. Mereka ingin tetap dicintai konstituen, tetapi juga berharap mendapatkan bagian dari sumber daya politik. Mereka takut masuk koalisi karena khawatir ditinggalkan pemilih, tetapi takut menjadi oposisi karena tidak mendapatkan apa-apa dari kekuasaan.
Mereka ingin mempertahankan idealisme, tetapi juga ingin merasakan manisnya kekuasaan.
Dilema itu sebenarnya dapat dipahami. Masuk koalisi memiliki konsekuensi. Ketika pemerintah berhasil, partai koalisi ikut memperoleh keuntungan politik. Tetapi ketika pemerintah gagal, mereka juga harus ikut menanggung beban politiknya. Sebaliknya, menjadi oposisi bukan perkara mudah. Partai di luar pemerintahan harus bekerja lebih keras membangun dukungan publik, sementara akses terhadap kekuasaan dan sumber daya politik tentu lebih terbatas. Dalam politik yang membutuhkan biaya besar, persoalan logistik juga menjadi pertimbangan.
Maka partai dilematis mulai menghitung untung-rugi. Masuk koalisi, takut kehilangan pemilih. Menjadi oposisi, takut kehilangan kesempatan.
Akhirnya mereka mengambil posisi yang dianggap paling aman: tidak sepenuhnya masuk, tetapi juga tidak sepenuhnya keluar. Di sinilah persoalannya.
Politik tidak pernah menawarkan pilihan yang bebas dari konsekuensi. Jika memilih koalisi, ada risiko yang harus diterima. Jika memilih oposisi, ada risiko yang juga harus ditanggung. Yang tidak masuk akal adalah menginginkan keuntungan politik dari keduanya, tetapi menolak risiko dari keduanya.
Di titik inilah sikap partai dilematis menjadi naif. Mereka ingin tetap dicintai konstituen. Mereka ingin tetap dianggap sebagai kekuatan alternatif. Mereka ingin bebas mengkritik pemerintah ketika kebijakannya tidak populer. Tetapi ketika pembagian kekuasaan dimulai, mereka ikut mengetuk pintu. Ketika ada jabatan yang tersedia, mereka berharap dipertimbangkan. Ketika kursi kabinet dibagikan, mereka berharap mendapatkan bagian.
Namun ketika kinerja pemerintah memburuk, mereka buru-buru mengatakan bahwa mereka bukan bagian dari pemerintah. Ini politik macam apa?
Kalau menjadi bagian dari pemerintah, katakan sebagai bagian dari pemerintah. Kalau menjadi oposisi, berdirilah sebagai oposisi. Jangan menjadi oposisi ketika pemerintah gagal, tetapi menjadi koalisi ketika pemerintah membagi kekuasaan.
Sebab publik berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas sebuah pemerintahan. Tidak mungkin sebuah partai meminta bagian dari keberhasilan pemerintah, tetapi menolak bagian dari kegagalannya. Tidak mungkin pula sebuah partai ingin menikmati kue kekuasaan tetapi tidak mau membayar harga politik dari kekuasaan tersebut.
Partai dilematis harus memahami bahwa pilihan politik tidak pernah gratis.
Memilih koalisi berarti bersedia ikut bertanggung jawab terhadap pemerintahan. Jika pemerintah berhasil, partai koalisi layak mendapatkan apresiasi. Jika pemerintah gagal, mereka juga harus siap menerima kritik.
Begitu pula dengan oposisi. Menjadi oposisi bukan sebuah aib. Oposisi bukan tanda bahwa sebuah partai gagal berpolitik. Justru oposisi merupakan bagian penting dalam demokrasi. Partai yang berada di luar pemerintahan memiliki tugas mengawasi, mengkritik, menawarkan alternatif, dan memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.
Karena itu, tidak ada yang perlu ditakutkan dari menjadi oposisi. Yang perlu ditakutkan justru adalah menjadi partai yang tidak jelas.
Partai yang jelas posisinya akan lebih mudah dinilai publik. Partai koalisi dapat ditanya: apa kontribusi kalian terhadap pemerintahan? Partai oposisi dapat ditanya: apa alternatif yang kalian tawarkan?
Tetapi partai dilematis selalu memiliki ruang untuk berkelit. Ketika ditanya mengapa mendukung pemerintah, mereka mengatakan demi kepentingan bangsa. Ketika ditanya mengapa mengkritik pemerintah, mereka mengatakan demi kepentingan rakyat. Ketika ditanya mengapa meminta jabatan, mereka menyebutnya sebagai bentuk tanggung jawab. Namun ketika ditanya mengapa tidak mau dianggap bagian dari pemerintah, mereka kembali berbicara tentang independensi.
Jika semua jawaban itu benar, lalu sebenarnya di mana posisi politik mereka?
Karena itu, partai dilematis harus mengakhiri politik abu-abu.
Mau koalisi, silakan. Tidak ada yang salah. Masuk pemerintahan bukan dosa. Mendukung pemerintah bukan pengkhianatan terhadap demokrasi. Sepanjang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituen, pilihan itu sepenuhnya sah.
Mau oposisi, juga silakan. Tidak ada aturan demokrasi yang mewajibkan semua partai berebut masuk pemerintahan. Menjadi oposisi bukan berarti anti-pemerintah. Oposisi adalah bagian dari mekanisme kontrol terhadap kekuasaan.
Yang menjadi masalah adalah ketika sebuah partai ingin menjadi koalisi tanpa ingin disebut koalisi, dan ingin menjadi oposisi tanpa mau kehilangan fasilitas koalisi. Inilah sikap yang harus dihentikan.
Partai politik memang membutuhkan strategi. Tetapi strategi tidak boleh disamakan dengan ketidakjelasan. Politik membutuhkan kompromi, tetapi kompromi tidak boleh berubah menjadi kehilangan prinsip. Politik membutuhkan koalisi, tetapi koalisi tidak boleh menjadi alasan untuk menghapus seluruh perbedaan.
Partai dilematis harus berani memilih. Masuk pemerintahan, bertanggung jawablah sebagai pemerintah. Menjadi oposisi, berdirilah dengan kepala tegak sebagai oposisi. Tidak ada yang memalukan dari kedua pilihan itu.
Yang memalukan adalah ingin disebut oposisi ketika pemerintah gagal, tetapi ingin disebut koalisi ketika kue kekuasaan dibagikan.
Demokrasi tidak membutuhkan partai yang selalu menang. Demokrasi membutuhkan partai yang jelas sikapnya, konsisten pendiriannya, dan berani mempertanggungjawabkan pilihannya kepada rakyat.
