Bermedia.id – Ada satu hal yang semakin sulit ditemukan dalam politik kita: perbedaan yang jelas antarpartai.
Hampir semua partai berbicara tentang rakyat. Hampir semua mengaku memperjuangkan keadilan. Hampir semua menyatakan diri terbuka bagi semua golongan. Semuanya ingin menjadi rumah bersama.
Sekilas, tidak ada yang salah dengan sikap tersebut. Partai memang tidak boleh menjadi milik satu kelompok saja. Tetapi ketika semua partai berusaha menjadi milik semua orang, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apa yang membedakan satu partai dengan partai lainnya?
Sebab partai politik pada dasarnya tidak lahir tanpa alasan. Ia hadir karena ada kepentingan masyarakat yang hendak diperjuangkan, ada nilai yang diyakini, dan ada gagasan tentang bagaimana negara seharusnya dikelola.
Dari sanalah semestinya identitas partai terbentuk.
Masalahnya, logika politik kita perlahan menggeser semua itu. Partai dituntut memenangkan pemilu. Untuk memenangkan pemilu, partai membutuhkan suara sebanyak-banyaknya. Untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, partai harus merangkul sebanyak mungkin kelompok.
Logikanya sederhana: Semakin luas pasar suara, semakin besar peluang menang.
Tetapi ada harga yang harus dibayar. Ketika partai terlalu sibuk memperluas pasar politik, batas-batas ideologisnya semakin kabur.
Partai akhirnya tidak lagi bertanya, kepentingan siapa yang terutama hendak kami perjuangkan?
Pertanyaannya berubah menjadi, kelompok mana lagi yang bisa kami rangkul?
Di sinilah pragmatisme elite bekerja.
Figur yang populer lebih menarik daripada kader yang lama ditempa. Tokoh yang mampu mendatangkan suara lebih berharga daripada orang yang memahami ideologi partai. Koalisi politik lebih mudah dibangun berdasarkan kepentingan elektoral daripada kesamaan gagasan.
Lama-kelamaan partai berubah fungsi.
Dari institusi yang menghimpun kepentingan masyarakat, menjadi kendaraan untuk memenangkan kontestasi kekuasaan.
Tetapi apakah seluruh kesalahan layak ditimpakan kepada elite?
Tidak juga.
Masyarakat pun dalam situasi tertentu menjadi semakin pragmatis. Pilihan politik tidak selalu ditentukan oleh gagasan atau ideologi. Figur, popularitas, bantuan, kedekatan, bahkan keuntungan jangka pendek dapat menjadi pertimbangan.
Namun publik tidak bisa begitu saja disalahkan.
Masyarakat belajar dari apa yang ditawarkan oleh politik.
Jika partai tidak memberikan perbedaan gagasan yang jelas, apa dasar masyarakat membedakan satu partai dengan partai lainnya? Jika partai hanya hadir menjelang pemilu, mengapa masyarakat harus melihatnya sebagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan mereka sepanjang waktu?
Di sinilah terbentuk lingkaran yang sulit diputus.
Sistem mendorong partai mengejar suara. Elite merespons dengan pragmatisme. Identitas partai menjadi kabur. Publik kemudian memilih secara pragmatis. Elite membaca perilaku itu sebagai alasan untuk semakin pragmatis.
Begitu seterusnya.
Karena itu, kegagalan partai tidak semestinya hanya diukur dari kemampuannya memperoleh kursi di parlemen.
Partai bisa gagal meskipun memenangkan banyak kursi apabila ia tidak mampu menjadi saluran aspirasi masyarakat. Partai juga bisa gagal apabila tidak memiliki kaderisasi, tidak mempunyai identitas politik yang jelas, dan tidak mampu menerjemahkan kepentingan masyarakat menjadi agenda kebijakan.
Sebaliknya, partai yang memperoleh sedikit kursi belum tentu gagal apabila ia mempunyai basis sosial yang kuat, kader yang solid, gagasan yang jelas, dan konsisten memperjuangkan kepentingan yang diwakilinya.
Dengan kata lain, kemenangan elektoral bukan satu-satunya ukuran kesehatan sebuah partai.
Partai yang sehat seharusnya mampu menjawab tiga pertanyaan sederhana: Siapa yang kami wakili? Nilai apa yang kami perjuangkan? Kebijakan seperti apa yang ingin kami wujudkan?
Jika ketiga pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan jelas, untuk apa partai tersebut ada?
Karena itu, gagasan penyederhanaan partai politik di Indonesia seharusnya tidak berhenti pada persoalan berapa banyak partai yang boleh masuk parlemen. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana menciptakan sistem politik yang mendorong lahirnya partai dengan identitas, basis sosial, dan ideologi yang jelas.
Indonesia tidak membutuhkan banyak partai yang berbeda nama tetapi menawarkan politik yang hampir sama.
Kita membutuhkan partai yang lebih sedikit, tetapi lebih jelas siapa yang diwakili dan apa yang diperjuangkan.
Sebab demokrasi bukan sekadar menyediakan banyak pilihan di atas kertas. Demokrasi membutuhkan pilihan yang berbeda secara bermakna.
Pada akhirnya, masalah terbesar partai politik mungkin bukan ketika ia kalah dalam pemilu. Masalah terbesar justru terjadi ketika masyarakat mulai bertanya: “Partai ini sebenarnya ada untuk siapa?”
Ketika pertanyaan itu tidak lagi memiliki jawaban yang jelas, barangkali bukan pemilunya yang sedang gagal. Partainyalah yang telah kehilangan alasan untuk ada.
