Bermedia.id – Bencana datang tanpa memilih waktu.
Gempa mengguncang Flores. Gunung Anak Krakatau kembali erupsi. Di Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan masih menyisakan persoalan kabut asap. Bagi masyarakat yang mengalaminya, bencana bukan sekadar berita. Ia bisa berarti rumah yang rusak, pekerjaan yang berhenti, penghasilan yang hilang, anak yang tidak bisa sekolah, dan kesehatan yang terganggu.
Di tengah situasi seperti itu, kita kembali diingatkan pada satu hal sederhana: untuk apa negara memiliki anggaran besar, birokrasi yang banyak, dan kekuatan politik yang kuat jika semua itu belum mampu membuat rakyat merasa lebih terlindungi?
Pertanyaan ini menjadi penting ketika pemerintah sedang menjalankan agenda efisiensi.
Efisiensi tentu diperlukan. Negara tidak boleh boros. Belanja yang tidak penting harus dipangkas dan birokrasi yang gemuk perlu dirampingkan. Tetapi efisiensi jangan berhenti pada angka penghematan. Rakyat perlu melihat ke mana hasil penghematan itu pergi.
Kalau perjalanan dinas dipangkas, rapat dikurangi, belanja birokrasi diefisienkan dan berbagai program dievaluasi, maka sebagian ruang fiskal yang terbentuk semestinya bisa digunakan untuk memperkuat perlindungan masyarakat. Terutama ketika bencana datang.
Korban tidak hanya membutuhkan paket sembako. Mereka membutuhkan rumah yang kembali berdiri, pekerjaan yang kembali berjalan, modal usaha, layanan kesehatan, sekolah yang kembali berfungsi dan kepastian bahwa keluarganya tidak akan jatuh semakin miskin karena bencana.
Di sinilah perampingan kabinet seharusnya juga diuji.
Kabinet yang lebih ramping bukan sekadar berarti lebih sedikit menteri. Yang jauh lebih penting adalah lebih sedikit tumpang tindih kewenangan dan lebih cepat mengambil keputusan.
Dalam keadaan normal, birokrasi yang panjang mungkin masih bisa ditoleransi. Tetapi dalam keadaan darurat, masyarakat tidak punya waktu untuk menunggu surat berpindah dari satu meja ke meja lainnya.
Korban membutuhkan bantuan hari ini, bukan setelah koordinasi selesai berbulan-bulan.
Begitu pula dengan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Program sebesar itu tentu layak dipertahankan apabila memang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Tetapi setiap program pemerintah yang menggunakan uang rakyat harus terus dievaluasi: apakah tepat sasaran, apakah efisien, apakah kualitasnya terjamin, dan apakah anggarannya menghasilkan manfaat sebesar-besarnya?
Evaluasi bukan berarti membatalkan. Evaluasi justru diperlukan agar setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar mempunyai manfaat maksimal.
Bahkan kalau memungkinkan, berbagai infrastruktur dan jaringan yang sudah dibangun melalui program pemerintah dapat memiliki fungsi ganda ketika terjadi bencana. Jaringan penyedia makanan, misalnya, bukan hanya melayani kebutuhan rutin, tetapi dapat menjadi bagian dari sistem penyediaan makanan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Dengan begitu, uang negara tidak hanya menghasilkan satu manfaat.
Lalu bagaimana dengan koalisi politik yang besar?
Ini juga harus diuji. Koalisi yang besar memang memberikan stabilitas politik kepada pemerintah. Tetapi stabilitas politik jangan hanya menghasilkan pemerintahan yang nyaman menjalankan kekuasaan.
Ia harus menghasilkan kebijakan yang lebih cepat, lebih berani dan lebih pro-rakyat.
Partai-partai yang berada di dalam pemerintahan semestinya tidak hanya sibuk mengamankan posisi politik. Mereka juga harus ikut memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Sebab semakin besar dukungan politik pemerintah, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menghasilkan manfaat bagi rakyat.
Di sinilah seluruh agenda tersebut sebenarnya bertemu: Efisiensi menghasilkan ruang anggaran. Perampingan kabinet membuat birokrasi lebih sederhana. Evaluasi program membuat belanja negara lebih tepat sasaran. Koalisi politik yang solid memberikan kekuatan untuk mengambil keputusan.
Tetapi semua itu belum berarti apa-apa jika rakyat tidak merasakan hasil akhirnya. Bencana adalah salah satu cara paling nyata untuk menguji semuanya.
Ketika gempa terjadi, apakah bantuan cepat sampai?
Ketika gunung erupsi, apakah masyarakat yang kehilangan penghasilan mendapat perlindungan?
Ketika kabut asap membuat orang tidak bisa bekerja dan anak-anak tidak bisa sekolah, apakah negara hadir bukan hanya dengan masker dan imbauan?
Dan ketika semua itu terjadi, apakah pemerintah mempunyai cukup ruang fiskal untuk memastikan kehidupan masyarakat kembali berjalan?
Ukuran keberhasilan pemerintah akhirnya bukan hanya seberapa besar anggaran yang berhasil dihemat. Bukan pula seberapa ramping kabinetnya. Bukan seberapa besar koalisinya. Dan bukan pula seberapa banyak program yang dibuat.
Ukuran keberhasilannya adalah seberapa jauh semua kekuatan negara itu mampu membuat kehidupan rakyat menjadi lebih aman, lebih mudah dan lebih cepat pulih ketika menghadapi kesulitan.
Presiden tentu tidak mungkin menghentikan gempa. Tidak mungkin pula menghentikan letusan gunung atau memadamkan setiap titik api dengan tangannya sendiri.
Tetapi Presiden bisa memastikan satu hal: setiap rupiah yang dihemat negara, setiap kementerian yang dirampingkan, setiap program yang dievaluasi dan setiap kekuatan politik yang dikumpulkan pemerintah pada akhirnya bermuara pada kepentingan rakyat.
Karena itu, efisiensi jangan hanya membuat negara lebih hemat.
Efisiensi harus membuat rakyat lebih selamat.
Kalau itu yang terjadi, barulah rakyat bisa merasakan bahwa negara sedang bekerja untuk mereka.
