Bermedia.id – Konser tenor Italia Andrea Bocelli di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 3 November 2026 bukan sekadar agenda pertunjukan musik. Jauh sebelum tanggal penyelenggaraannya, konser itu telah menjadi arena perdebatan tentang solidaritas terhadap Palestina, tanggung jawab moral seniman, kebebasan berkesenian, serta kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Di tengah silang pendapat tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: suara siapa sesungguhnya yang sedang kita dengar ketika sebuah kontroversi menguasai ruang publik?
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak konser Bocelli dengan merujuk pada rekam jejak sang penyanyi yang dinilainya menunjukkan dukungan terhadap Israel. Salah satu kegiatan yang dipersoalkan ialah penampilan dalam acara penggalangan dana terkait militer Israel pada 2010. Penilaian dan tuntutan pembatalan itu merupakan posisi MUI; keterlibatan dalam suatu acara tidak dengan sendirinya menjelaskan keseluruhan pandangan politik pribadi seorang seniman. Sementara itu, promotor Shoemaker Live menyatakan konser tetap berlangsung, dengan menekankan pesan perdamaian serta manfaat bagi kebudayaan dan ekonomi kreatif (ANTARA, 22 Oktober 2026; MUI Digital, 28 Oktober 2026).
Kontroversi kemudian memasuki arena politik lokal. Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi meninjau kembali konser tersebut dan menjelaskan kemungkinan bentuk dukungan pemerintah daerah. Gubernur DKI Jakarta menyatakan akan mengikuti keputusan pemerintah pusat (ANTARA, 1–2 November 2026). Dengan demikian, perdebatan tidak berhenti pada pilihan menonton atau memboikot konser, tetapi berkembang menjadi persoalan akuntabilitas kebijakan publik.
Ketika suara paling keras belum tentu suara terbanyak
Kita kerap tergoda menyimpulkan bahwa sebuah isu yang ramai diperbincangkan di media sosial otomatis mencerminkan sikap mayoritas masyarakat. Padahal, jumlah unggahan, banyaknya komentar, dan luasnya penyebaran tagar bukanlah ukuran langsung dari proporsi warga yang setuju atau menolak. Satu akun dapat memproduksi puluhan unggahan; satu kelompok yang terorganisasi dapat lebih terlihat daripada ribuan orang yang memilih diam.
Ruths dan Pfeffer (2014) mengingatkan bahwa data media sosial memiliki masalah representativitas: pengguna platform tidak identik dengan keseluruhan populasi, dan perilaku mereka dibentuk pula oleh karakteristik platform. Karena itu, tanpa survei yang representatif atau sumber pembanding lain, kita belum dapat menyatakan apakah penolakan terhadap konser Bocelli merupakan pandangan mayoritas masyarakat Jakarta. Mengakui keterbatasan ini bukan berarti meremehkan penolakan; justru itulah syarat agar aspirasi publik dibaca secara bertanggung jawab.
Di sinilah social listening menjadi relevan. Ia bukan sekadar memantau berapa kali nama Bocelli disebut, melainkan mendengarkan struktur persoalan di balik percakapan: apa yang diperdebatkan, kapan narasi berubah, dan siapa yang menghubungkan kelompok-kelompok yang berbeda. Perkembangan data digital memang membuka peluang baru bagi ilmu sosial, sebagaimana ditunjukkan Lazer dan koleganya (2009) dalam gagasan computational social science.
Membaca substansi, bukan hanya sentimen
Pertama, pendekatan text mining dapat membantu mengidentifikasi tema-tema yang muncul dalam unggahan digital. Pada polemik Bocelli, peneliti dapat merancang kategori awal seperti solidaritas Palestina, boikot budaya, kebebasan seni, izin penyelenggaraan, pariwisata, dan dampak ekonomi. Namun, kategori tersebut baru hipotesis kerja; dominasi masing-masing tema harus dibuktikan melalui pengumpulan dan pengodean data, bukan diasumsikan dari pemberitaan.
Model topic modeling, misalnya, memungkinkan peneliti mengenali kelompok kata yang sering muncul bersama dalam kumpulan teks (Blei et al., 2003). Akan tetapi, kata “Palestina” yang sering disebut belum tentu berarti setiap unggahan menolak konser. Sebagian mungkin mengkritik promotor, sebagian mengapresiasi bantuan kemanusiaan, dan sebagian lagi sekadar meneruskan berita. Konteks kalimat tetap menentukan makna.
Membaca momentum dan aktor penyebaran
Kedua, trend analysis dapat menelusuri perubahan intensitas percakapan dari pengumuman konser, pernyataan MUI, respons promotor, hingga sikap pemerintah daerah. Bila ditemukan lonjakan unggahan setelah suatu pernyataan, peneliti dapat menyelidiki kaitan kronologisnya. Tetapi urutan waktu tidak otomatis membuktikan sebab-akibat. Untuk itu, diperlukan pembacaan isi unggahan dan pemeriksaan sumber berita secara silang.
Ketiga, social network analysis memetakan relasi antar-akun melalui penyebutan, balasan, atau unggahan ulang. Kerangka Wasserman dan Faust (1994) membantu menjelaskan mengapa posisi sebuah aktor dalam jaringan dapat lebih penting daripada sekadar jumlah pengikutnya. Dalam kasus ini, pertanyaan yang menarik ialah apakah perdebatan berkembang melalui beberapa komunitas yang saling terpisah, atau justru melalui aktor penghubung yang membawa isu dari ruang keagamaan menuju percakapan politik dan budaya.
Temuan semacam itu baru bisa dinyatakan setelah jejaring benar-benar dianalisis. Tanpa dataset, kita tidak boleh menunjuk akun tertentu sebagai pusat mobilisasi atau mengklaim adanya operasi terkoordinasi. Kehadiran bot pun perlu diuji dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan; Ferrara et al. (2016) menunjukkan bahwa akun otomatis memang dapat memengaruhi ekosistem percakapan, tetapi tidak setiap akun yang sangat aktif merupakan bot.
Dari kegaduhan digital menuju kebijakan yang lebih peka
Kasus Bocelli memperlihatkan bahwa opini publik bukan satu suara tunggal. Ada keberatan moral yang patut didengar, ada kepentingan kebudayaan dan ekonomi yang perlu dijelaskan, dan ada kewajiban pemerintah untuk mengambil keputusan secara transparan. Social listening tidak dapat menggantikan proses demokratis, survei yang baik, atau penilaian hukum. Namun, ia dapat membantu menunjukkan bagian mana dari perdebatan yang belum dipahami pengambil kebijakan.
Pemerintah dan penyelenggara semestinya tidak hanya bertanya apakah suatu acara bisa tetap berlangsung, tetapi juga mengapa keberatan muncul dan penjelasan apa yang dibutuhkan publik. Sebaliknya, pihak yang menolak perlu dibedakan antara kekuatan argumentasi moralnya dan klaim tentang besarnya dukungan masyarakat. Keduanya penting, tetapi bukan hal yang sama.
Dalam penelitian sosial, pendekatan yang lebih kuat lahir ketika analisis percakapan digital dipadukan dengan survei, wawancara, dokumen kebijakan, dan pemberitaan yang terverifikasi. Salganik (2018) menempatkan peluang besar data digital berdampingan dengan keterbatasannya. Karena itu, social listening paling berguna bukan ketika dipakai sebagai mesin pembenar opini yang sudah kita miliki, melainkan ketika ia membantu menemukan pertanyaan yang belum kita ajukan.
Polemik konser Bocelli pada akhirnya memberi pelajaran lebih luas daripada perdebatan tentang seorang penyanyi. Di era digital, suara yang paling nyaring belum tentu suara terbanyak; tetapi suara yang belum mewakili mayoritas pun tidak otomatis kehilangan makna. Tugas riset dan kebijakan publik bukan memilih salah satu kegaduhan, melainkan memahami apa yang sebenarnya sedang dikatakan masyarakat, siapa yang berbicara, dan bukti apa yang mendukung kesimpulan kita.
Sebab mendengarkan publik bukan sekadar menghitung kebisingan. Ia menuntut kemampuan membedakan perhatian, pengaruh, dan representasi.
Penulis
Aidil Heryana
Peneliti Lembaga Kajian Pengembangan Islam Indonesia (LKPII).
