Bermedia.id – Ada ironi yang menarik dalam perjalanan kekuasaan. Seseorang yang pernah tampil sebagai simbol keberhasilan negara merangkul kelompok yang dahulu dianggap mengancam keamanan nasional, kini justru berhadapan dengan persoalan hukum yang menyentuh jantung keamanan negara itu sendiri.
Nama Listyo Sigit Prabowo berada di tengah ironi tersebut.
Pada 30 Agustus 2026, ketika masih menjabat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Listyo menghadiri pertemuan besar di Surakarta bersama sekitar 6.500 mantan anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah (JI). Mereka tergabung dalam organisasi Garda Satya NKRI, sebuah wadah yang merepresentasikan perubahan orientasi dari gerakan ideologis tertutup menuju kehidupan berorganisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hanya berselang dua bulan, publik dikejutkan oleh perkembangan lain. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan Listyo sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lainnya.
Dua peristiwa tersebut memang berbeda secara hukum, kelembagaan, dan konteks. Belum ada bukti publik yang menunjukkan bahwa Garda Satya NKRI terlibat dalam perkara penyadapan. Namun, keduanya menghadirkan satu pertanyaan yang layak diajukan: bagaimana negara memastikan bahwa jaringan sosial yang dibangun melalui kebijakan keamanan tidak berubah menjadi instrumen pengaruh personal di luar mekanisme pengawasan demokratis?
Dari Jihadisme ke Nasionalisme
Jamaah Islamiyah memiliki sejarah panjang dalam lanskap gerakan Islam transnasional di Asia Tenggara. Sebagian jaringan dan tokohnya pernah terkait dengan aksi terorisme, sementara struktur organisasinya juga mencakup aktivitas pendidikan, kaderisasi, dan pembentukan jaringan sosial yang tidak seluruhnya terlibat dalam kekerasan.
Karena itu, menyamaratakan seluruh mantan anggota JI sebagai pelaku terorisme merupakan kekeliruan serius.
Pembubaran organisasi JI yang diumumkan para pemimpinnya pada 2024 menandai perubahan penting. Negara memperoleh kesempatan mengembangkan pendekatan keamanan yang tidak semata-mata mengandalkan penindakan, tetapi juga reintegrasi sosial, pembinaan, dan pemulihan hubungan kewarganegaraan.
Dalam perspektif kebijakan publik, pendekatan semacam ini patut diapresiasi. Namun, keberhasilan deradikalisasi tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang menyatakan kesetiaan kepada NKRI. Ukuran yang lebih substansial adalah perubahan perilaku, kemandirian sosial, penerimaan terhadap konstitusi, dan terbangunnya relasi yang sehat antara warga negara dengan institusi pemerintah.
Di sinilah persoalan menjadi menarik. Ketika ribuan mantan anggota suatu organisasi ideologis berkumpul dalam satu wadah yang memiliki kedekatan dengan aparat keamanan, publik berhak mengetahui bagaimana hubungan kelembagaan tersebut dibangun, siapa yang mengelola pembinaannya, dan sejauh mana organisasi memiliki otonomi dalam menentukan kegiatannya.
Pertanyaan ini bukan tuduhan. Justru merupakan bagian dari akuntabilitas sebuah program reintegrasi yang menggunakan otoritas negara.
Ketika Negara Merangkul Jaringan Lama
Dalam studi politik dan keamanan, jaringan sosial merupakan sumber daya yang memiliki nilai strategis. Sebuah organisasi dapat kehilangan struktur formalnya, tetapi hubungan antaranggotanya tidak serta-merta menghilang.
Ikatan kepercayaan, pengalaman perjuangan bersama, kedisiplinan, serta kemampuan mobilisasi merupakan bentuk modal sosial yang dapat bertahan jauh melampaui pembubaran organisasi.
Modal sosial tersebut dapat diarahkan untuk kepentingan konstruktif: pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kegiatan kemanusiaan, dan penguatan kehidupan berbangsa.
Namun, modal sosial yang sama juga dapat menjadi sumber pengaruh politik apabila pengelolaannya tidak memiliki batas kelembagaan yang jelas. Karena itu, pembinaan mantan anggota organisasi ekstremis seharusnya diarahkan pada kemandirian kewargaan, bukan pembentukan loyalitas personal kepada pejabat tertentu.
Perlu dibedakan secara tegas antara kesetiaan kepada negara dan kedekatan kepada pemegang kekuasaan. Keduanya tidak selalu identik. Negara merupakan institusi yang berkelanjutan. Pejabat hanyalah pemegang mandat yang datang dan pergi.
Skandal Penyadapan dan Pertanyaan tentang Kekuasaan
Perkara yang menyeret Listyo Sigit membuka dimensi persoalan yang lebih serius. Menurut keterangan penyidik yang diberitakan pada 3 November 2026, dugaan penyadapan berlangsung dalam kurun 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System tanpa prosedur dan dasar penegakan hukum yang semestinya.
Targetnya, menurut penyidik, tidak hanya Presiden Republik Indonesia, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, aktivis, dan pengusaha. Jika dugaan tersebut terbukti di pengadilan, persoalannya melampaui pelanggaran privasi individual. Ia menyentuh prinsip fundamental negara hukum: siapa yang berwenang mengawasi penggunaan instrumen intelijen, dan siapa yang mengawasi para pengawas itu sendiri?
Teknologi penyadapan merupakan instrumen yang sah apabila digunakan berdasarkan kewenangan, prosedur, dan tujuan yang dibenarkan hukum. Sebaliknya, ketika instrumen tersebut digunakan di luar mekanisme yang sah, ia berpotensi berubah menjadi alat pengumpulan informasi strategis yang mengancam kebebasan sipil dan keseimbangan kekuasaan.
Dalam sistem demokrasi, informasi merupakan sumber kekuasaan. Pihak yang menguasai informasi sensitif tentang pejabat, politisi, maupun aktor masyarakat dapat memiliki keuntungan yang tidak dimiliki pihak lain. Namun, motif dan tujuan penyadapan dalam perkara ini masih harus dibuktikan. Penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah, apalagi bukti adanya rencana kudeta.
Dua Peristiwa, Satu Persoalan Akuntabilitas
Lalu, apakah hubungan antara pertemuan Garda Satya NKRI dengan perkara penyadapan yang menjerat Listyo Sigit? Secara faktual, belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan operasional antara keduanya. Tidak ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menuduh ribuan mantan anggota JI terlibat dalam penyadapan hanya karena pernah menghadiri kegiatan bersama seorang pejabat yang kemudian tersangkut perkara pidana.
Akan tetapi, kedua peristiwa itu tetap relevan dibaca dalam satu kerangka analisis kelembagaan. Yang pertama berkaitan dengan kemampuan aparat keamanan membangun hubungan dan pengaruh terhadap jaringan masyarakat yang sebelumnya berada di luar arus utama. Yang kedua berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam mengakses informasi yang dilindungi hukum.
Keduanya memperlihatkan betapa pentingnya pengawasan terhadap konsentrasi kekuasaan di sektor keamanan.
Dalam teori hubungan sipil-militer dan tata kelola keamanan, persoalan mendasarnya bukan hanya apakah suatu institusi memiliki kemampuan mengendalikan ancaman, melainkan apakah kemampuan tersebut tetap berada dalam batas mandat konstitusional.
Kekuatan negara diperlukan untuk menjaga ketertiban. Tetapi kekuatan yang tidak diawasi dapat menghadirkan ancaman baru terhadap ketertiban itu sendiri.
Jangan Sampai Deradikalisasi Kehilangan Makna
Ada satu risiko lain yang perlu diwaspadai: menjadikan perkara hukum seorang pejabat sebagai alasan untuk mencurigai seluruh kelompok masyarakat yang pernah berinteraksi dengannya.
Cara berpikir demikian berbahaya.
Para mantan anggota JI yang telah meninggalkan orientasi kekerasan dan menerima kehidupan konstitusional berhak memperoleh kesempatan membangun masa depan sebagai warga negara.
Mereka tidak seharusnya menanggung konsekuensi reputasional dari dugaan tindak pidana yang dilakukan individu di luar organisasi mereka.
Sebaliknya, para pengurus Garda Satya NKRI juga memiliki kepentingan untuk menjelaskan secara terbuka hubungan kelembagaan, pola pembinaan, dan independensi organisasinya.
Transparansi akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus melindungi proses reintegrasi dari spekulasi politik.
Program deradikalisasi semestinya melahirkan warga negara yang merdeka dalam berpikir, bertanggung jawab secara sosial, dan setia kepada konstitusi. Bukan sekadar kelompok yang berpindah dari satu figur otoritas kepada figur otoritas lainnya.
Penutup: Negara Tidak Boleh Bergantung pada Loyalitas Personal
Kasus Listyo Sigit menghadirkan pelajaran penting mengenai batas antara kewenangan institusional dan pengaruh personal. Keberhasilan seorang pejabat membangun komunikasi dengan kelompok yang pernah dianggap berbahaya tidak otomatis memberikan jaminan bahwa seluruh penggunaan kewenangannya berlangsung secara benar.
Demikian pula, dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat tersebut tidak serta-merta membatalkan nilai positif kebijakan reintegrasi yang pernah dijalankannya.
Keduanya harus dinilai secara terpisah, berdasarkan bukti dan ukuran akuntabilitas yang sama.
Negara hukum tidak dibangun di atas kesetiaan kepada seseorang, melainkan kepatuhan kepada konstitusi, hukum, dan kepentingan publik.
Karena itu, pertanyaan paling mendasar bukanlah mengapa ribuan mantan anggota Jamaah Islamiyah pernah menyambut seruan seorang Kapolri. Pertanyaan yang jauh lebih penting ialah: apakah negara telah membangun sistem yang cukup kuat untuk memastikan bahwa kewenangan keamanan, jaringan sosial, dan penguasaan informasi tidak dapat dipergunakan melampaui mandat yang diberikan rakyat?
Sebab, ancaman terhadap demokrasi tidak selalu datang dari kelompok yang berada di luar negara.
Kadang-kadang, ancaman justru muncul ketika kewenangan yang diberikan untuk melindungi negara kehilangan mekanisme pengendaliannya.
Penulis:
Aidil Heryana
Peneliti Lembaga Kajian Pemikiran Islam Indonesia
