Bermedia.id – Belakangan ini ada pemandangan yang semakin sering muncul dalam ruang publik kita. Setiap kali kritik terhadap pemerintah menguat, tak lama kemudian muncul gelombang narasi tandingan yang berusaha menjelaskan, membantah, atau bahkan mengalihkan perhatian dari kritik tersebut. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Namun frekuensinya yang semakin tinggi menimbulkan pertanyaan menarik: apakah demokrasi kita masih bertumpu pada pertukaran gagasan, atau justru semakin bergantung pada pengelolaan narasi?
Pertanyaan itu menjadi penting karena perubahan besar sedang terjadi dalam cara politik bekerja. Di era digital, setiap peristiwa tidak hanya menghasilkan fakta, tetapi juga menghasilkan berbagai versi cerita tentang fakta tersebut. Sebuah kebijakan diumumkan, kritik bermunculan, lalu ruang publik segera dipenuhi beragam penjelasan, pembelaan, bantahan, hingga tafsir yang saling bersaing. Yang diperebutkan bukan lagi sekadar dukungan terhadap sebuah kebijakan, melainkan juga hak untuk mendefinisikan kenyataan.
Di sinilah kita memasuki apa yang dapat disebut sebagai era manajemen narasi.
Dalam demokrasi yang ideal, legitimasi kekuasaan dibangun melalui argumentasi, transparansi, dan kemampuan menjawab kritik. Pemerintah meyakinkan publik melalui kinerja dan penjelasan yang dapat diuji. Perbedaan pendapat dipertemukan dalam ruang dialog. Kritik dipandang sebagai bagian dari mekanisme koreksi yang membantu negara memperbaiki diri.
Namun dalam era manajemen narasi, orientasinya perlahan bergeser. Yang menjadi perhatian utama bukan lagi bagaimana menjawab kritik, melainkan bagaimana mengendalikan dampak politik dari kritik tersebut. Energi tidak lagi sepenuhnya diarahkan untuk menyelesaikan persoalan, tetapi juga untuk mengelola percakapan mengenai persoalan itu.
Akibatnya, perdebatan publik sering kali bergeser dari substansi menuju persepsi. Pertanyaan mengenai benar atau salahnya sebuah kebijakan kerap kalah oleh pertanyaan mengenai bagaimana kebijakan itu dipersepsikan masyarakat. Kritik tidak selalu dihadapi dengan argumentasi yang lebih kuat, melainkan dengan narasi yang lebih besar. Fakta tidak jarang tenggelam dalam banjir interpretasi.
Tentu tidak ada yang salah dengan narasi. Setiap kebijakan membutuhkan penjelasan. Setiap pemerintahan membutuhkan komunikasi publik. Dalam demokrasi, setiap pihak berhak menyampaikan versinya masing-masing mengenai suatu peristiwa.
Masalah muncul ketika narasi tidak lagi berfungsi menjelaskan kenyataan, melainkan digunakan untuk menggantikan kenyataan.
Pada titik itu, politik tidak lagi berusaha membantu masyarakat memahami persoalan, tetapi berusaha mengarahkan masyarakat pada cara tertentu dalam memahami persoalan. Yang dicari bukan kesepahaman berdasarkan fakta, melainkan penerimaan terhadap cerita yang dianggap paling menguntungkan secara politik.
Fenomena ini semakin kompleks karena ditopang oleh ekosistem yang semakin canggih. Lembaga survei, media sosial, influencer, buzzer, akun anonim, konsultan komunikasi politik, hingga berbagai kelompok kepentingan kini menjadi bagian dari lalu lintas narasi yang berlangsung tanpa henti.
Dalam fungsi idealnya, survei merupakan alat untuk membaca opini publik. Namun dalam praktik politik modern, hasil survei sering kali tidak hanya berfungsi sebagai informasi, tetapi juga sebagai instrumen pembentuk persepsi. Angka-angka yang dipublikasikan dapat menciptakan kesan mengenai siapa yang kuat, siapa yang lemah, siapa yang sedang didukung publik, dan siapa yang mulai kehilangan tempat.
Demikian pula dengan para buzzer dan mesin pengaruh digital lainnya. Persoalannya bukan semata-mata soal keberpihakan. Demokrasi memang memberi ruang bagi setiap orang untuk mendukung atau mengkritik siapa pun. Persoalan muncul ketika ruang publik dipenuhi oleh aktor-aktor yang tugas utamanya bukan memperkaya perdebatan, melainkan memenangkan narasi.
Dalam situasi demikian, kualitas argumen sering kali menjadi kurang penting dibandingkan kemampuan menciptakan kesan. Data dapat dikalahkan oleh slogan. Analisis dapat tenggelam oleh viralitas. Kebenaran harus bersaing dengan algoritma.
Di sinilah ancaman yang lebih halus terhadap demokrasi mulai terlihat.
Ancaman itu bukan berupa larangan berbicara atau pembungkaman terbuka sebagaimana lazim ditemukan dalam rezim otoriter klasik. Demokrasi secara prosedural tetap berjalan. Pemilu tetap berlangsung. Kritik masih dapat disampaikan. Kebebasan berekspresi tetap tersedia.
Namun pada saat yang sama, ruang publik semakin dipenuhi oleh pertarungan narasi yang membuat masyarakat kesulitan membedakan antara informasi dan propaganda, antara dukungan yang autentik dan dukungan yang direkayasa, antara kritik yang lahir dari kegelisahan publik dan kritik yang sekadar menjadi bagian dari permainan politik.
Ketika batas-batas tersebut mulai kabur, yang terancam bukan hanya kualitas informasi. Yang terancam adalah kemampuan warga negara untuk membuat penilaian secara merdeka.
Padahal demokrasi tidak hanya membutuhkan kebebasan berbicara. Demokrasi juga membutuhkan warga yang mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang jujur, terbuka, dan dapat dipercaya.
Karena itu, tantangan demokrasi Indonesia hari ini tidak semata-mata terletak pada kuat atau lemahnya institusi politik. Tantangan yang lebih mendasar adalah bagaimana menjaga agar ruang publik tetap menjadi arena pertukaran gagasan, bukan sekadar arena produksi narasi.
Sebab demokrasi tidak akan kehilangan maknanya karena adanya kritik yang keras ataupun perbedaan pendapat yang tajam. Demokrasi justru mulai kehilangan jiwanya ketika narasi menjadi lebih penting daripada argumentasi, ketika pengelolaan persepsi lebih diutamakan daripada pencarian kebenaran, dan ketika berbagai aktor politik lebih sibuk mengatur apa yang harus dipikirkan publik daripada mendengarkan apa yang sedang dipikirkan publik.
Pada saat itulah demokrasi masih tampak hidup dari luar, tetapi perlahan kehilangan ruhnya dari dalam. Dan proses itulah yang patut kita waspadai bersama.
