Bermedia.id – Judul tersebut mengilustrasikan bahwa kamera yang asalnya sebagai tool perekam secara umum, dapat berfungsi lebih dari sekadar mengcapture objek, namun dapat menjadi perangkat visualisasi sebagai branding dan propaganda politik.
Kamera politik tidak sekadar kemunculan objek politik di ruang publik, baik di media mainstream maupun di media sosial, baik berupa foto tokoh/ aktor politik, politisi yang tampil dengan beragam topik, seperti kehadirannya secara tiba tiba melakukan hal yang seumur hidup tidak pernah dilakukan, seperti di tempat bencana, atau di gorong-gorong. Lebih dari sekadar itu, yaitu pada proses yang terjadi di balik layar (back stage).
Dalam konteks ini, teori dramaturgi yang dikemukakan oleh Erving Goffman menjadi tetap relevan hingga hari hari ini. Saat banyak tokoh politik muncul di depan kamera, baik dengan deraian air mata, atau dengan aksi panggul beras merupakan bagian dari panggung depan (front stage), sebagai yang tidak terjadi secara alamiah (natural) yang terjadi begitu saja, namun lebih sebagai rangkaian dari kisah (story) yang dirangkai dalam aktivitas politik yang terencana (agenda setting).
Banyak ahli politik yang percaya bahwa dalam politik tidak ada yang kebetulan. Salah satu tokoh politik yang percaya hal tersebut adalah Henry Kissinger, seorang ilmuwan politik dan mantan menteri luar negeri Amerika Serikat. Bila hal tersebut benar, maka apapun yang terjadi dalam aktivitas politik bukan hal yang kebetulan, namun lebih pada perbuatan yang disengaja dan memiliki tujuan (intention), bermotif dan tentu saja motifnya politik, entah tersembunyi atau terbuka.
Sebagai motif yang tersembunyi (hidden motive), dapat ditafsirkan bahwa aktivitas politik telah mengalami serangkaian proses produksi yang melibatkan banyak sudut kamera dengan beribu atau pixel yang juga diedit sedemikian canggih, serta program dan software terkini, yang membuat banyak tipuan dan rekayasa dalam visualisasi objek. Hal ini seperti terjadi pada foto pada baliho, spanduk, atau media sosial tokoh politik yang wajahnya tampak bersih, bening, dan kinclong, meskipun wajah aslinya, berjerawat atau telah keriput.
Pada bagian yang lebih tersembunyi dan instrinsik, pada aspek niat, para politisi sering kali pandai menyembunyikan, bahwa pada Tuhan sekalipun, mungkin bisa jadi betul betul lupa, sebagai jegala amnesia, atau mengganggap bahwa Tuhan sama dengan rakyat dan konstituen yang bisa dengan mudah dimanipulasi. Mereka lupa bahwa Tuhan lebih tahu dan lebih mudah mengetahui dari para netizen yang jeli melihat rekam jejak (track record) para aktor politik. Bahwa foto memanggul beras di tengah bencana tidak lebih mulia daripada menandatangani kebijakan menggundulan hutan. Bahwa menangis di depan kamera saat terjadi bencana banjir, tidak lebih mulia daripada mencegah korporasi menguasai ribuan hektar pohon di hutan yang bisa menahan banjir menghantam rumah warga negara.
Memproduksi konten dengan banyak sudut kamera, adalah hal normal dalam aktivitas politik sebagai aktivitas di belakang layar (back stage) Namun bila hal tersebut dibiarkan sebagai hal yang dapat menggantikan tanggung jawab terhadap kebijakan (policy) yang salah, dapat menjadi penipuan kepada publik.
Logika dasar bagi pejabat publik itu bukan dilihat dari kebijakan personal/ individual, namun dari kebijakan yang dibuat untuk sebesar-besarnya kebaikan bersama (umum). Itu prinsip dasar menjalankan urusan publik atau pemerintahan, sebagaimana yang diajukan Rousseau, sebagai kehendak umum, bukan kehendak personal. Sebab tampil baik di depan publik adalah kehendak personal, yang memiliki motif supaya dipilih kembali pada pemilu berikutnya (next election). Sedangkan membuat kebijakan yang baik untuk publik adalah tugas dan tanggungjawab sebagai pejabat publik yang telah terpilih pada pemilu sebelumnya.
Publik perlu memiliki kecerdasan ekstra dalam menonton hasil produksi kamera politik, sebagai hasil dari rekayasa politik, dan perlu diberi makna (meaning) politik. Sebagai hal yang bermakna politik, itu bukan realitas sebenarnya (fake reality) atau dalam istilah Jean Baudrillard sebagai “simulacra dan simulasi”, bukan natural. Maka publik dapat menilai hal itu sebagai sesuatu yang menyimpang dari realitas (hyper reality).
Sebaliknya, hal yang natural adalah sesuatu yang menjadi perilaku dan kebiasaan yang senantiasa dan terus menerus dilakukan. Di depan kamera atau tanpa kamera di depan panggung atau di belakang panggung. Bila itu terjadi, maka benar politik adalah seni (politics is the art). Seni sebagai produk atau karya yang siap untuk dilihat dan tidak hanya untuk mendapat tepuk tangan tapi juga cacian, makian, dan kritik.
Benar Otto von Bismarck menyebut politik adalah seni dari hal yang mungkin terjadi. Sayangnya, banyak hal yang terjadi di dunia ini berada di luar kendali manusia, sebagaimana disampaikan oleh Epictetus filsuf Stoikisme. Maka naif bagi aktor politik bila lebih mengandalkan kemampuan mengendalikan kamera daripada mengendalikan kemampuan untuk membuat kebijakan menjaga lingkungan untuk kepentingan publik supaya tidak rusak oleh kepentingan segelintir elit ekonomi politik. Lebih naif bila produksi kamera dilakukan untuk menutupi tanggung jawab yang sesungguhnya terhadap kebijakan yang gagal menjadi kebajikan.
Bisa jadi dulu pada abad ke 10, Ibnu al-Haitham tidak pernah membayangkan bahwa kamera yang dirancangnya akan digunakan oleh aktor politik kini untuk memanipulasi publik, karena begitu memang cara dunia bekerja, banyak hal yang terjadi di luar kendali manusia. Bila hari hari ini realitas politik menunjukkan bahwa aktor politik telah menggunakan kamera sebagai realitas politik, maka ada realitas lain yang jauh lebih riil yang tidak terekam oleh kamera. Maka realitas yang terekam kamera, bukan realitas yang sesungguhnya.
Dr. Mohammad Hidayaturrahman
Direktur Center for Indonesian Reform (CIR)
dan Dosen FISIP Universitas Wiraraja Madura
