Bermedia.id – Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama ingatkan pemerintah jangan memperbesar penggunaan APBN demi menutup kekurangan anggaran pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN). Suryadi minta pemerintah harus mencari sumber anggaran baru bila proyek ini ingin berlanjut.
Ia mengatakan pemerintah jangan seenaknya menggunakan APBN sebagai anggaran pembangunan Ibu Kota Negara karena jumlahnya sangat besar.
“Kami dari Fraksi PKS mengingatkan agar pemerintah jangan sampai kemudian memperbesar pemakaian dana APBN sebagai anggaran pembangunan Ibu Kota Negara agar tepat waktu,” ujar Suryadi kepada media, Senin (14/3/2022).
Karena itu, Anggota Fraksi PKS DPR RI itu meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi tersebut. Khususnya persentase sumber-sumber pendanaan IKN. Karena mencari investor baru bukan hal yang mudah. Apalagi dengan adanya perang Rusia-Ukraina dan terjadi situasi global berupa risiko inflasi yang tinggi. Besi, baja dan material konstruksi lainnya terutama yang impor akan mengalami kenaikan. Semua akan kena imbas dari terganggunya rantai pasok global.
“Dampaknya, biaya pembangunan IKN akan naik signifikan,” tandasnya.
Mundur setelah pelantikan
Ia mempertanyakan kenapa mundurnya perusahaan tersebut tatkala pemerintah telah melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, yaitu Bambang Susantono. Padahal, UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang IKN Pasal 12 memberikan kewenangan khusus kepada Otorita IKN untuk mengeluarkan perizinan investasi. Selain itu boleh juga memberikan jaminan emudahan berusaha Serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan IKN.
“Fraksi PKS mengusulkan agar DPR RI memanggil Kepala Otorita IKN untuk memberikan penjelasan. Terutama tentang bagaimana rencana Otorita IKN mencari investorbaru untuk IKN,” jelas mantan Suryadi.
Selain itu, dalam Rencana Induk IKN disebutkan bahwa relokasi penduduk ke IKN akan dimulai pada tahun 2023 (TNI, Polri, dan BIN) dan awal tahun 2024 (representasi badan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta ASN). Dengan tenggat waktu hanya 1-2 tahun ke depan, mundurnya Softbank dinilai akan menjadi preseden buruk bagi calon-calon investor IKN, meskipun Softbank beralasan ini adalah strategi internalnya untuk ingin lebih fokus kepada pendanaan startup digital daripada kepada proyek pemerintahan.
“Belum adanya kejelasan dari Pemerintah tentang skema peluang investasi asing terutama dengan skema public private partnership, juga risiko politik dan kegaduhan belakangan tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan pengunduran jadwal Pemilu 2024 akan membuat investor memilih wait and see,” tutup Suryadi.
