Bermedia.id – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati memperkirakan terdapat penyelewengan oleh pihak tertentu sehingga Solar subsidi sangat jarang. Nicke menyebut penyelewengan itu terjadi dengan modus pemanfaatan Solar subsidi oleh industri besar sawit serta pertambangan.
Nicke mengatakan jatah Solar subsidi terhadap total penjualan BBM diesel menggapai 93 persen, sedangkan nonsubsidi cuma 7 persen. Memandang perihal itu, jajarannya serta aparat penegak hukum hendak memastikan apakah sebanyak 93 persen penjualan solar subsidi itu mengalir ke industri besar.
“Kami melihat antrean-antrean ini terjadi dari industri besar, sawit, tambang. Tentu hal ini wajib ditertibkan,” ucap Nicke dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Senin( 28/3).
Dia mengatakan Solar subsidi sepatutnya tidak boleh untuk industri tambang serta perkebunan sawit.
“Kami duga semacam itu. Sehingga akan kami lihat apa sebabnya? Penjualan Solar nonsubsidi turun, Solar subsidi naik, sementara itu industri naik, ini butuh diluruskan,” kata Nicke.
Oleh sebab itu, sambung Nicke, perlu petunjuk teknis dari pemerintah tentang siapa saja yang berhak komsumsi Solar subsidi serta volumenya.
“Bisa jadi butuh Keputusan Menteri (Kepmen) yang dapat menjadi acuan oleh tim pelaksana di lapangan,” ucapnya.
Daerah Mengalami Kelangkaan Solar
Sebelumnya, beberapa wilayah mengabarkan terjadi kelangkaan Solar. Wilayah tersebut meliputi Bengkulu, Riau, serta Sumatera Selatan.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah misalnya. Ia mengatakan karena kelangkaan itu jajarannya mengajukan tambahan kuota subsidi BBM Solar kepada Badan Pengatur Hilir Minyak serta Gas Bumi (BPH Migas). Pengajuan penambahan ini lantaran stok Solar di Bengkulu tidak normal dan memunculkan antrean yang panjang.
“Pemerintah mengajukan tambahan kuota BBM subsidi tipe solar supaya tidak terdapat antrean panjang kendaraan di sebagian SPBU,” kata Rohidin, seperti dalam pemberitaan Antara, Senin(28/3).
Senada, Gubernur Provinsi Riau Syamsuar pula melayangkan pesan penambahan kuota biosolar itu. Ia minta penambahan kuota untuk tahun ini sampai 884 ribu kiloliter kepada BPH Migas.
“Kami telah sampaikan lewat pesan bernomor 541/DESDM-02/765 sebab terdapatnya kelangkaan BBM biosolar di Riau serta merujuk pada Peraturan Presiden no 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian serta harga jual eceran bahan bakar minyak,” kata Syamsuar.
