Bermedia.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menagih janji Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita stabilkan harga minyak goreng (migor) curah. Sebab sebelumnya Agus berjanji akan menstabilkan harga migor curah paling lambat akhir Maret 2022. Tapi buktinya hingga hari ini harga migor curah di berbagai daerah masih tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET).
“Sampai akhir bulan Maret ini kondisi ketersediaan migor di pasaran masih langka. Itupun harganya menembus Rp. 22 ribu per liter. Padahal sejak dua minggu lalu pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi sebesar Rp. 14 ribu per liter. Sementara sebelumnya Menperin berjanji di akhir bulan Maret ini persoalan migor curah sudah dapat tertangani,” singgung Mulyanto.
Politisi PKS ini mendesak Menperin tidak banyak berteori. Namun pastikan bahwa produksi migor curah itu benar-benar mengalir lancar dari produsen sampai ke tangan masyarakat.
“Secara hitung-hitungan, perkiraan di atas kertas memang produksi migor curah cukup. Namun coba lihat praktik di lapangan. Apakah distribusi migor ini sudah sesuai dengan yang harapan,” tegas politisi PKS ini.
“Menperin harus memeriksa semua simpul distribusi migor curah. Sehingga produksi migor curah tersebut memang benar-benar mengalir lancar sampai ke tangan masyarakat,” lanjut Mulyanto.
Mulyanto menyebut sekarang mulai terendus adanya modus melakukan repacking migor curah menjadi migor kemasan. Belum lagi kemungkinan migor curah ini lari ke industri menengah, besar dan industri perhotelan. Ini sangat mungkin karena marjin (disparitas) antara migor curah dengan migor kemasan cukup besar. Selisih harga sekitar dua kali lipat.
Karena itu Mulyanto minta Menperin meningkatkan pengawasan agar penyimpangan migor curah ini tidak terjadi. Sebab berdasarkan data Kemenperin terdapat 166 perusahaan repacking migor secara nasional.
Timwas Migor
Mulyanto mempertanyakan keberadaan Tim Pengawas Migor Curah Kementerian Perindustrian. Harusnya Menprin bentuk dan umumkan keberadaan tim ini.
Selanjutnya Mulyanto minta Pemerintah agar sigap mengerahkan energi untuk mengawasi distribusi migor curah ini. Pemerintah harus memastikan tidak ada kebocoran migor curah bersubsidi ke tangan-tangan yang tidak berhak.
“Jangan sampai pemerintah kalah lagi dengan mafia atau pengusaha migor nakal. Sehingga pemerintah kembali menaikan HET atau melepas migor curah kepada mekanisme pasar,” tandas Mulyanto.
