Bermedia.id – Anggota DPR RI, Mulyanto, menyebut Fraksi PKS tidak setuju harga Pertamax naik. Alasannya karena hingga hari ini belum ada pembahasan rencana kenaikan harga Pertamax di Komisi VII DPR RI yang merupakan mitra kerja pemerintah di bidang energi.
Lazimnya, kata Mulyanto, pemerintah melakukan pembahasan terlebih dulu bila ingin menaikan harga BBM. Apalagi sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tidak akan ada kenaikan harga BBM. Sebab bila hal itu sampai terjadi akan mengakibatkan market shock atau keterkejutan pasar.
“Komisi VII sendiri tidak pernah membahas soal kenaikan harga Pertamax ini. Pernah dalam FGD diangkat Pertamina soal ini, namun secara umum disikapi dingin oleh anggota yang hadir,” jelas Mulyanto.
Mulyanto, minta pemerintah konsisten dalam mengambil kebijakan terkait harga BBM dalam negeri. Selain itu pemerintah seharusnya mempertimbangkan daya beli masyarakat yang masih belum pulih benar karena pandemi Covid-19.
“Soal konsistensi ini penting agar masyarakat mudah memahami kebijakan Pemerintah. Dan mendukungan kebijakan tersebut. Contohnya terkait dengan harga Pertamax. Di awal-awal pandemi saat harga migas dunia anjlok pada titik terendah, pemerintah tidak menurunkan harga Pertamax.
Sekarang, saat harga migas naik, pemerintah segera mewacanakan untuk menaikan harga Pertamax. Ini kan tidak konsisten. Masyarakat pada posisi yang tidak untung terus,” terang Mulyanto.
Akibatnya masyarakat tidak dapat membedakan mana BBM jenis umum, mana yg BBM khusus penugasan dan mana BBM bersubsidi. Karena pemerintah mengatur semua harga BBM.
Harga yang fair
Ke depan pemerintah harus konsisten terkait kebijakan BBM jenis umum, yang harganya bergerak sesuai mekanisme pasar. Biar pasar yang menentukan harga itu melalui kompetisi yang adil antara pertamina dan swasta lainnya, sehingga terbentuk harga yang fair.
Selain itu, Kenaikan Pertamax secara langsung juga akan menekan Pertalite, karena dapat diperkirakan pengguna pertamax akan beralih ke pertalite. Karena Selisih harga yg cukup lebar antara pertamax dan pertalite akan mendorong terjadinya hal tersebut.
Seharusnya Pemerintah segera membayar dana kompensasi bagi Pertamina yang selama ini tertunggak sebesar 100 triliun rupiah. Ini cara yg elegan untuk menyehatkan Pertamina.
