Mulyanto Minta Kementerian ESDM Setop Sementara Operasi PLTP Sorik Merapi

Tragedi PLTP Sorik Merapi
Kawasan operasional PLTP Sorik Merapi, Mandailing Natal, Sumatera Utara. (Dok: Duniaernergi.com)

Bermedia.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, angkat bicara terkait berulang kembali tragedi keracunan di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Merapi, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ia minta Kementerian ESDM menghentikan sementara operasional PLTP Sorik Merapi. sebab sedikitnya 58 warga Desa Sibanggor Julu, Puncak Sorik Merapi, mengalami sakit akibat gas beracun. Mulyanto minta pemerintah melakukan penelitian mendalam untuk mengetahui penyebab definitif keracunan warga tersebut.

“Ini harus segera tuntas, jangan sampai korban bertambah. Lima puluh delapan orang warga keracunan ini jumlah yang banyak,” tegas Mulyanto.

Bacaan Lainnya

Mulyanto mengusulkan Pimpinan Komisi VII DPR RI segera memanggil PLTP Sorik Merapi dan Dirjen EBTKE, Kementerian ESDM. DPR harus minta penjelasan terkait insiden ini. Pimpinan Komisi VII DPR RI bersama pemerintah bersama-sama mencari jalan keluar terbaik

“Ini kan kasus yang kedua. Sebelumnya tahun 2021, bahkan menimbulkan korban jiwa dari warga. Waktu itu dalam pembahasan di Komisi VII terbukti kelalaian PLTP Sorik Merapi dalam operasional dan pengelolaan gas yang keluar dari lubang sumur mereka. Kita khawatir, PLTP Sorik Merapi ini kembali sembrono dalam pengelolaan operasi mereka,” ungkap Mulyanto.

Racun Hydrogen Sulfida

Sebelumnya puluhan warga Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, terpaksa dibawa ke rumah sakit mengalami gejala keracunan. Para korban mengalami sakit karena menghirup Hydrogen Sulfida (H2S) yang berasal dari lubang sumur pengeboran PT Sorik Marapi di Wellpad AAE Banjar Manggis. Sekitar 58 warga mendapat perawatan di dua rumah sakit terdekat.

Atas insiden itu Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, angkat bicara. Ia minta manajemen PLTP Sorik Merapi menghentkan kegiatan sampai ada penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Edy mengaku pihaknya telah membentuk tim untuk mengusut kejadian ini.

“Saya selaku gubernur punya kewenangan untuk itu. Jadi kita minta manajemen untuk menghentikan operasionalnya. Pastikan dulu kenapa rakyat bisa seperti itu,” kata Edy, Jumat, (11/3/2022)

Tim Kementerian ESDM

Kementerian ESDM juga telah menerjunkan tim untuk memeriksa dugaan kebocoran gas Hydrogen Sulfida (H2S) yang berasal dari PLTP Sorik Marapi ini. Dari informasi sementara tidak ada paparan H2S yang melebihi ambang batas di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sorik Marapi-Roburan-Sampuraga (SMRS), Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Pos terkait