Bermedia.id – Terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden, Sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, minta elit politik bersikap arif dan bijaksana. Mu’ti minta elit politik lebih mementingkan masa depan bangsa dan bernegara di atas kepentingan kelompok dan individu.
“Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar konstitusi,” kata Mu’ti di akun twitter pribadinya.
Mu’ti menambahkan, sebaiknya para elit melihat langsung keadaan dan perasaan masyarakat. Jangan hanya membaca hasil survey yang mungkin saja tidak akurat.
Ia minta elit politik mengakhiri wacana penundaan pemilu. Sebab hal itu akan berimplikasi pada perpanjangan masa bakti Presiden-Wakil Presiden, Menteri, DPD, DPR, MPR, DPRD dan jabatan lainnya.
“Mari berpikir jernih dan jangka panjang,” tegas Mu’ti.
Penundaan Pemilu
Sebelumnya diberitakan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku menerima banyak aspirasi dari masyarakat, terutama kalangan pengusaha, agar pemerintah menunda pemilu.
Penundaan palling lambat satu atau dua tahun. Alasannya kondisi negara sedang mengalami perbaikan sehingga perlu stabilitas politik.
Para pengusaha khawatir penyelenggaraan pemilu akan mengakibatkan kondisi tidak stabil. Sehingga akan mengganggu kegiatan usaha. Para pengusaha khawatir pelaksanaan pemilu akan menimbulkan konflik yang dapat mengganggu kegiatan ekonomi.
Pandemi COVID-19
Hal yang sama dikatakan pula oleh Ketua Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. Ia setuju penundaan pemilu dengan alasan pandemi Covid-19.
Zulkifli Hasan menyebut saat ini sebaiknya seluruh komponen bangsa fokus menuntaskan masalah pandemi COVID-19. Masyarakat sebaiknya memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk menuntaskan masalah pandemi ini lebih dulu.
Selain itu Zulkifli Hasan mengatakan saat ini kondisi ekonomi Indonesia belum stabil. Pemerintah harus menyediakan anggaran besar bila menyelenggarakan Pemilu.
