Bermedia.id – Janji pemerintah menyelesaikan masalah minyak goreng ternyata belum jadi kenyataan. Meski sudah berlalu selama sebulan, ternyata harga jual minyak goreng sawit di pasaran masih di atas harga eceran tertinggi.
Geram dengan kondisi tersebut politisi PKS, Mulyanto, minta pemerintah membentuk BUMN minyak goreng. Nantinya BUMN ini yang mengurus produksi dan distribusi minyak goreng kepada masyarakat.
Mulyanto berharap kehadiran BUMN minyak goreng ini dapat mengimbangi dominasi produksi minyak oleh pengusaha swasta.
“Sebagai upaya nyata menyelesaikan masalah kelangkaan dan kemahalan pemerintah perlu segera membentuk BUMN minyak goreng sawit,” kata Mulyanto kepada media, Senin (18/4)
“Pemerintah perlu membuat terobosan radikal agar masalah ini bisa tuntas dan tidak terulang di kemudian hari. Kalau pemerintah membiarkan entah sampai kapan harga MGS curah ini mencapai HET,” imbuhnya Mulyanto.
Mulyanto menambahkan dalam satu bulan terakhir pemerintah sudah gonta-ganti kebijakan. Dari pendekatan perdagangan menjadi pendekatan industri. Pendekatan perdagangan dilakukan melalui subsidi domestic market obligation (DMO) CPO dan turunannya yaitu dengan penetapan domestic price obligation (DPO). Sementara pendekatan industri dilakukan melalui subsidi MGS via dana sawit.
Namun hasilnya tetap saja sama. Ujung-ujungnya pemerintah tetap tidak dapat mengendalikan harga MGS sesuai HET. Karena produsen dan distributor MGS-nya itu-itu saja dan bersifat oligopolistik.
Penguasaan Lahan
“Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk mengatur produksi dan pembentukan harga. Sementara kepatuhan pada regulasi yang ada, baik di sisi produksi maupun di sisi distribusi sangat mengkhawatirkan,” jelas Mulyanto.
Di sisi lain salah satu kendala pembentukan BUMN MGS adalah lahan sawit BUMN yang terbatas. Saat ini hanya tersedia 4 persen lahan sawit yang tidak dikuasai pengusaha. Pengusaha swasta menguasai 55 persen lahan perkebunan kelapa sawit. Sementara, kepemilikan lahan sawit masyarakat sebesar 41 persen (Kementan, 2021).
“Bisa saja pemerintah membuat regulasi untuk mengoptimalkan perkebunan rakyat oleh BUMN MGS. Sehingga produksi sawit di lahan rakyat sebesar 45 persen dapat dialokasikan untuk bahan baku BUMN ini. Ini jumlah yang cukup besar untuk mengimbangi dominasi swasta,” jelas Mulyanto.
Untuk diketahui, meski sudah satu bulan berlaku HET MGS curah sebesar Rp. 14 ribu per liter atau Rp. 15.500 per kg. Namun hingga hari ini harganya tidak turun. MGS curah masih bertengger di angka Rp. 20.000 per kg, sedang harga MGS kemasan sebesar Rp. 26.600 per kg (data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, per 16/4). Apalagi sekarang baru tengah Ramadhan. Karenanya wajar kalau ada dugaan kalau harga MGS ini masih akan terus merambat naik.