Bermedia.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyebut Presiden Jokowi mencla-mencle terkait kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya. Sebab belum juga tiga pekan larangan itu berlaku, Kamis (19/5/2022) presiden sudah mencabut kembali.
Mulyanto mengaku tidak terkejut dengan sikap plin-plan presiden itu. Ia melihat pembatalan kebijakan tersebut sebagai tanda presiden kalah pada tekanan pengusaha.
“Dari kasus ini masyarakat semakin paham, betapa lobi-lobi pengusaha migor ini sangat kuat. Jadi wajar kalau ada anggapan bahwa dalam adu kuat kebijakan ini, Pemerintah takluk terhadap mafia migor.
Kebijakan yang mencla-mencle seperti ini kan sudah sering diambil Pemerintah. Sehingga tidak heran kalau penilaian masyarakat akan semakin negatif dengan kinerja Presiden ini,” kata Mulyanto.
Mulyanto menambahkan sejak awal dirinya tidak yakin Presiden akan mampu mempertahankan kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya ini. Sebab kebijakan itu sangat reaktif, grasa-grusu, tidak prudent dan jauh dari pendekatan research based policy.
“Terkesan gagah dan berani menghadapi mafia namun ujung-unjungnya “cle” mengkerut, menjilat ludah sendiri,” sindir Wakil Ketua FPKS DPR RI ini.
“Padahal setiap kebijakan mestilah ada sisi trade-off-nya, dalam kasus migor adalah antara sisi produsen—petani sawit—konsumen. Seharusnya ada mitigasi resiko dan pemberian insentif bagi yang terdampak,” imbuhnya.
Sampai Kamis (19/5/2022) pukul 18.00 WIB data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional menunjukkan bahwa harga migor curah masih bertengger di angka RP. 19.100 per kg. Masih jauh di atas HET yang sebesar Rp. 15.500 per kg. Janjinya presiden akan mengevaluasi kalau harga migor curah sudah sesuai dengan HET di seluruh wilayah Indonesia.
