Bermedia.id – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai sistem pasar Indonesia tidak adil memperlakukan petani terutama dalam melindungi harga gabah. Lebih parahnya lagi pemerintah juga ikut-ikutan tidak serius mengurus kepentingan petani agar harkat dan martabatnya lebih baik.
“Saya sangat prihatin dengan kondisi petani kita saat ini. Kesejahteraannya terus menurun di tengah lonjakan harga barang kebutuhan pokok. Semua harga komoditas melonjak namun saat panen harga gabah terus turun. Dan kasus harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) terus bertambah. Sehingga dampaknya sangat merugikan petani,” kata Johan kepada media, Jumat (8/4/2022).
Ia mengatakan, saat ini indeks harga pangan global mencapai level tertinggi sepanjang sejarah. Tapi ironinya nasib petani di tanah air malah mengalami situasi sebaliknya.
“Ini tidak adil bagi petani kita. Kita semua harus peduli pada nasib petani terutama pemerintah tidak boleh santai saja dengan kondisi petani yang sangat memprihatinkan saat ini,” tegasnya.
Politisi fraksi PKS itu mengungkapkan berdasarkan data BPS, harga rata-rata gabah kering panen (GKP) di tingkat petani terus turun. Semula harganya Rp 4.773 per kilogram per Desember 2021 menjadi Rp 4.569 per kg pada Maret 2022. Begitu juga dengan semakin meningkatnya kasus harga gabah di bawah HPP. Sehingga terkesan kebijakan ini tidak punya arti untuk membela petani.
Tidak Terserap
Johan mengatakan, anjloknya harga gabah di tingkat petani juga karena hasil produksi yang tidak terserap baik oleh pasar. Dan pemerintah tidak punya kebijakan untuk menyerap hasil panen petani agar harga stabil.
“Saya menilai kebijakan pemerintah tidak berpihak pada petani. Sebab pemerintah lebih khawatir terhadap kenaikan harga beras di tingkat konsumen daripada turunnya harga gabah di tingkat petani. Ini yang harus dikoreksi agar pemerintah punya keberpihakan terhadap para petani,” ucapnya.
Johan turut mengkritik pola kebijakan melalui penerapan HPP yang sering tidak efektif. Begitu juga dengan operasi pembelian gabah dimana pembeliannya hanya berdasarkan kebutuhan. Sehingga tidak berdampak pada stabilitas harga gabah. Apalagi hal ini sangat berpengaruh oleh sifat harga gabah yang musiman atau jangka pendek.
Oleh karenanya ia mendorong agar instrumen kebijakan harga gabah lebih berpihak pada kepentingan petani. Selain itu harus ada paket kebijakan yang lengkap untuk meredam turunnya harga gabah. Supaya harganya lebih stabil terutama Ketika masa panen.
“Kebijakan pemerintah tidak efektif di setiap wilayah sepanjang tahun sehingga perlu evaluasi total supaya insiden anjloknya harga gabah di bawah HPP tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Sistem Monitoring
Ia juga menyebut prevalensi kasus transaksi jual beli gabah di bawah HPP umumnya tinggi di wilayah sentra produksi gabah. Maka diperlukan sistem monitoring yang ketat agar bisa menindak tegas setiap transaksi yang merugikan kepentingan petani.
“Saya berharap peningkatan produksi padi dapat berdampak pada kesejahteraan petani. Untuk itu pemerintah harus lebih serius agar harga gabah bisa lebih stabil pada kondisi sulilt saat ini. Dan tolong evaluasi kebijakan HPP saat panen karena masih rendah dan seringkali informasi mengenai HPP tidak sampai kepada petani,” katanya.
Hal itu menyebabkan penetapan HPP terkadang tidak memberikan solusi yang berarti. Oleh karena itu Johan mendesak pemerintah harus lebih serius untuk menolong petani dalam rangka stabilisasi harga gabah terutama pada saat penen raya.
