Bermedia.id – Hadiah uang tunai sebesar sepuluh juta rupiah diberikan kepada pemenang lomba padel di kalangan selebriti. Di sisi lain, perlombaan akademik di masyarakat umum jarang memberikan hadiah lebih dari lima juta rupiah. Sekilas, hal ini tampak sepele, tetapi sebenarnya mencerminkan ketimpangan yang cukup dalam, yaitu tidak meratanya distribusi sumber daya di masyarakat.
Realitanya, fenomena kesenjangan ini terjadi dalam skala nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang mencapai lebih dari lima persen per tahun, namun di balik capaian tersebut, muncul pertanyaan penting, apakah pertumbuhan ekonomi itu berjalan beriringan dengan keadilan serta pemerataan kesejahteraan bagi semua masyarakat Indonesia?
Meningkatnya nilai ekonomi seringkali menjadi topik yang membanggakan di tanah nusantara ini. Angka Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat, masuknya investasi asing, serta pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun, pertumbuhan nilai ekonomi tidak selalu mencerminkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Data Badan Pusat Statistik menunjukan rasio gini Indonesia masih berkisar di angka 0,38 yang menandakan bahwa kesenjangan distribusi pendapatan di Indonesia masih cukup tinggi.
Ketimpangan
Di pusat-pusat kota, konsumsi dan gaya hidup terus melonjak. Sementara itu, di desa dan bahkan di pinggiran kota yang hanya berjarak beberapa kilometer dari gedung-gedung tinggi, banyak keluarga masih kesulitan sekadar mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Realita ini cukup menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih bersifat elitis karena hanya kelompok menengah atas yang dapat menikmati hasil pembangunan.
Ketimpangan ekonomi bukan sekadar persoalan angka, tetapi bagaimana realitanya di masyarakat yang menyangkut akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan yang layak. Di kota besar dengan pembangunan infrastruktur yang sudah merata, sekolah mungkin dengan mudahnya bisa mengakses. Namun, di daerah yang belum tersentuh dengan pembangunan infrastruktur, para murid harus mengerahkan usahanya untuk bisa sampai ke sekolah.
Buruh serta pekerja informal masih menghadapi upah yang rendah, sedangkan kebijakan ekonomi masih cenderung memprioritaskan kepentingan industri besar daripada pemberdayaan ekonomi rakyat. Akses kepada kesehatan yang layak juga masih menjadi perdebatan di masyarakat, seringkali terjadi peristiwa benturan antara tenaga kesehatan dengan masyarakat yang menyebabkan proses administrasi kesehatan terkesan sulit dan memberatkan. Melalui hal-hal yang fundamental, ketimpangan di negeri ini dapat terlihat sangat jelas.
Dilema ini berhubungan erat dengan tujuan yang ingin dicapai oleh tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), terutama terkait tujuan tentang “pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi” serta tujuan “mengurangi ketimpangan.”
Tujuan Pembangunan
Pertumbuhan ekonomi memang menjadi salah satu tujuan yang ingin tercapai dari pembangunan berkelanjutan, tetapi tujuan mengurangi ketimpangan juga tidak bisa ditinggalkan begitu saja, keduanya harus berjalan beriringan. Pembangunan berkelanjutan bukan hanya soal menciptakan angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut terjadi secara merata dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Ketika pertumbuhan ekonomi memang sudah tercapai dan memiliki arti bahwa salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan sudah terpenuhi, bukan berarti upaya yang dilakukan berhenti sampai disitu, karena masih ada hal-hal lain yang perlu dipenuhi sehingga tujuan-tujuan tersebut bisa tercapai dengan sempurna dan tidak ada lagi kelaparan, kemiskinan, tercapainya kehidupan yang sehat dan sejahtera, mudahnya akses untuk pendidikan yang berkualitas, serta yang paling penting terciptanya keadilan sosial.
Pertumbuhan ekonomi jangan sampai dipandang sebagai indikator keberhasilan pembangunan tanpa mempertimbangkan aspek pemerataannya. Ketika fokus pembangunan hanya terpusat pada peningkatan angka dan capaian besar atau makro, maka dimensi sosial dari pembangunan itu sendiri kehilangan maknanya.
Menumbuhkan Manusia
Pembangunan yang seharusnya tidak hanya menumbuhkan perekonomian, tetapi juga menumbuhkan manusia di dalamnya, yakni dengan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk hidup layak, berpendidikan, dan sehat. Tanpa keadilan dalam distribusi hasil pembangunan, kesejahteraan akan tetap menjadi konsep yang elitis dan jauh dari realitas masyarakat yang sesungguhnya.
Pada akhirnya, dilema antara pertumbuhan ekonomi dengan keadilan harus direalisasikan dengan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan sosial. Pemerintah serta masyarakat harus bersama-sama meninjau kembali arah pembangunan negeri ini agar tidak hanya berjalan dan terealisasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kapasitas manusia dan pemerataan kesempatan.
Tujuan pembangunan berkelanjutan hanya bisa dicapai apabila kemajuan ekonomi berjalan berdampingan dengan keadilan sosial. Tidak perlu menjawab pertanyaan seberapa cepat Indonesia bisa tumbuh, tetapi yang penting untuk diselesaikan adalah seberapa banyak warga negara yang benar-benar merasakan arti pertumbuhan itu sendiri.
Fathiyah Madinah Akbar
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
